BERITA

Bandar Lampung, 19/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) di Aula setempat tanggal 18 dan19 Januari 2018. Acara tersebut diikuti oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Masing-masing KPPN mengirimkan 2 orang perwakilan  kantor yang memproses laporan keuangan dan dari bagian terkait laporan keuangan dan barang. Acara tersebut juga menghadirkan 2 narasumber dari kantor pusat yakni dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) untuk mengkonfirmasikan permasalahan data terkait aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Selengkapnya...

Bandar Lampung, 17/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar konfirmasi hasil spending review satuan kerja(satker) di aula setempat Rabu (17/1/2018). Acara tersebut diikuti 60 satker dari 508 satker yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk mengklarifikasi data yang ada terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

Selengkapnya...

Bandar Lampung, 16/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar “Treasury Goes To Campus” dengan para mahasiswa Unila di ruang rektorat kampus setempat Selasa (16/1). Acara tersebut diikuti mahasiswa dari perwakilan 7 fakultas yang ada, masing-masing mengirimkan 10-15 mahasiswa setiap fakultasnya. Tujuan diadakan kegiatan kuliah umum untuk menjalin kerjasama dengan kampus dan sekaligus memperkenalkan keberadaan DJPb kepada para mahasiswa sebegai penerus generasi bangsa ini.

Selengkapnya...

Bandar Lampung, 10/1. Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung memberikan pengarahan kepada para pegawai lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang akan diusulkan kenaikan pangkat terhitung 1 April 2018 di ruang rapat kantor setempat Rabu (10/1). Pembekalan tersebut dihadiri 15 pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, dengan tujuan memberikan pemahaman dan motivasi dalam rangka capaian kinerjanya. Disampaikan bahwa kenaikan pangkat itu merupakan bentuk penghargaan kantor kepada pegawainya. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan bukan hak pegawai. Apabila pimpinan menilai tidak cakap dan tidak layak untuk diusulkan, maka kenaikan pangkat tersebut dapat ditangguhkan untuk diusulkan.

Selengkapnya...