KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KUPANG : Tim Komisi XI DPR RI yang terdiri atas 15 orang anggota dan 7 orang staf dipimpin oleh Ketua Komisi Melchias Markus Mekeng dalam masa reses persidangan V tahun 2016 – 2017 mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2017.

Dalam kunjungan tersebut Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, I Nengah Gradug selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur segera bersinergi dan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan yang berada di Kupang yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara serta Perwakilan BPK Provinsi NTT dan Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, I Nengah Gradug menjelaskan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas antara lain menyalurkan dana APBN bagi Satuan Kerja di wilayahnya yang dilakukan melalui 6 (enam) Kantor Layanan yang disebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Selanjutnya dijelaskan besaran alokasi dana APBN bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan trend penyerapan APBN untuk tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016. Untuk tahun anggaran 2017, alokasi dana APBN bagi Provinsi yang dikenal dengan sebutan BUMI FLOBAMORA ini sebesar Rp 14.621.978.232,- termasuk Daftar Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa. Adapun realisasi sampai dengan akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp 6.267.469.046.400,- atau sebesar 42,86%. Hal yang mendukung percepatan penyerapan anggaran yang paling menonjol adalah karena tahapan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga sudah dimulai pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan kendala penyerapan anggaran antara lain pergantian pejabat perbendaharaan serta tidak dipatuhinya kaidah waktu penyelesaian tagihan. Kendala yang kedua ini ditandai dengan menumpuknya tagihan di akhir tahun anggaran.

Dari sisi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Suparno yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa saat ini di Provinsi NTT terdapat 6 KPP Pratama dan 7 KP2KP yang melayani 336.757 WP Orang Pribadi dan 34.068 WP Badan. Terkait target dan realisasi penerimaan, Suparno menjelaskan bahwa untuk tahun pajak 2014 realisasi sebesar 87,85%, 2015 sebesar 91,77%, sedangkan 2016 realisasinya hanya sebesar 74,37%. Rendahnya realisasi untuk tahun pajak 2016 ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah. Penghematan anggaran ini membawa dampak yang sangat signifikan dikarenakan Tax Base dari Belanja Pemerintah lebih dominan yaitu 61,96% dibanding dengan Belanja Non Pemerintah 38,04%. Khusus untuk tahun pajak 2017, dari target penerimaan sebesar 2.862.527.000.000 telah tercapai sebesar 904.603.000.000 atau sebesar 31,60% pada posisi akhir semester I. Pihaknya menyadari bahwa untuk mengejar capaian target semester II sebesar 68,40% bukan hal yang mudah, namun dengan melaksanakan berbagai inisiatif strategis antara lain meningkatkan pengawasan dan pelaporan pembayaran pajak oleh sekitar 500 Wajib Pajak Besar Non Bendahara Pemerintah, ekstensifikasi WP baru serta meningkatkan efektivitas kehumasan/penyuluhan, maka pencapaian target tersebut bukan hal yang mustahil.

Berbeda dengan pajak, penerimaan dari sektor Bea dan Cukai lebih menggembirakan jika dilihat dari prosentase capaiannya. Pelaksana harian Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kupang menjelaskan bahwa capaian penerimaan Bea Masuk dan Cukai untuk tahun 2015 sebesar 93,99%, sedangkan tahun 2016 sebesar 104,58%. Adapun untuk tahun 2017, dari target sebesar Rp 1.875.000.000,- telah tercapai sebesar Rp 2.314.725.303,- atau 123,45%. Ini artinya  pada akhir semester I 2017 realisasi penerimaan telah melampaui target. Tingginya prosentase capaian penerimaan Bea Masuk dan Cukai dipengaruhi oleh koordinasi petugas lapangan yang cukup baik serta kesadaran pihak eksportir maupun produsen dalam memenuhi kewajibannya.  Adapun kendala yang dihadapi saat ini antara lain, tidak adanya penerbangan internasional dari dan ke bandara di wilayah NTT, banyaknya minuman keras tradisional yang bukan merupakan obyek cukai serta banyaknya barang yang masuk melalui pelabuhan di Surabaya yang selanjutnya diantarpulaukan ke NTT.

Selanjutnya terkait kekayaan negara, Kepala KPKNL Kupang, Wayan Subadra menjelaskan bahwa seluruh aset/kekayaan negara di Provinsi NTT telah diinventarisir dan dilakukan penilaian. Aset/kekayaan negara yang ditatausahakan oleh 709 Satker senilai Rp 33.131.000.000.000,-. Bicara mengenai pelaporan Barang Milik Negara (BMN), saat ini tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 83,78% atau sekitar 594 Satker telah memenuhi kewajiban pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun menyangkut ketepatan waktu penyampaian laporan baru mencapai 54,30%. Kendala yang dihadapi saat ini adalah banyaknya tanah/bangunan yang masih dalam status sengketa serta meningkatnya trend gugatan masyarakat terhadap tanah milik negara di beberapa K/L yang berpotensi lepasnya kekayaan dari tangan negara.

Dalam sesi diskusi, Tim Komisi XI DPR RI selain mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan dan aset milik negara yang sudah baik juga meminta komitmen seluruh jajaran agar konsisten melaksanakan inisiatif strategis, sehingga target penerimaan dapat tercapai dan pengelolaan keuangan maupun aset negara menjadi lebih baik. Di bagian akhir pelaksanaan rapat, Tim Komisi XI DPR mengingatkan mengingatkan agar BPK dan BPKP meningkatkan fungsi pengawasannya untuk memastikan tidak adanya penyelewengan uang negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesemuanya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTT.

Mengakhiri seluruh rangkaian acara, Tim Komisi XI DPR RI berkenan menerima piagam dan cendera mata, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh yang hadir.

(kontributor - ND)