BERITA

FGD Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kupang

FGD Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kupang

Kupang – FGD Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 27 Juli 2017. FGD dihadiri oleh 16 instansi sebagai berikut Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTT, Kepala OJK NTT, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan UKM Pemprov NTT, Bagian Perekonomian Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 4 Bank Penyalur KUR di Kupang dan 6 Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

 

[FGD Evaluasi Penyaluran KUR, untuk meningkatkan peran stakeholder dalam mendukung program KUR]

[atas; FGD Evaluasi Penyaluran KUR dihadiri oleh BI, OJK, Pemprov NTT, Pemkot Kupang, Pemkab Kupang, Bank Penyalur KUR dan KPPN; bawah; Foto bersama peserta FGD]

Pemerintah memiliki Program Nawacita yang salah satunya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, pemberian kredit program diantaranya KUR bertujuan antara lain memberikan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian UMKM dan mengentaskan kemiskinan. Pemerintah telah mengalokasian dana subsidi bunga untuk kredit program khususnya KUR sehingga bunganya terjangkau yaitu sebesar 9% per tahun, kredit program ini agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya di wilayah NTT. Telah dikembangkan SIKP yang merupakan sistem informasi untuk menatausahakan data kredit program/KUR. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan seperti OJK, dan bank penyalur diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam peningkatan penyaluran KUR.

Peran Kanwil DJPBN: melakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelatihan SIKP dan monitoring pengunggahan calon debitur oleh Pemda, melakukan monev KUR. Peran Pemda: memiliki kewajiban mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya ke dalam SIKP. Peran OJK: menetapkan bank/LKBB yang berminat menjadi penyalur KUR memenuhi pesyaratan sehat dan berkinerja baik. Peran Penyalur: mengunggah data calon debitur, data akad kredit, data transaksi, data tagihan subsidi bunga, plafon penyaluran per wilayah. Peran KPPN (dalam pembiayaan ultra mikro): Monev pembiayaan ultra mikro: rekonsiliasi dokumen penyaluran dengan basis data SIKP.

KUR merupakan program pemerintah yang melibatkan lembaga keuangan, pada semester I tahun 2017 penyaluran KUR lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Hal ini ditengarai terjadi karena perbankan kesulitan mendapatkan debitur baru karena KUR mensyaratkan pemberian kredit maksimun 3 kali pada debitur yang sama. Penyaluran KUR meskipun merupakan program pemerintah namun bank tetap berorientasi bisnis sehingga penyaluran dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan uji kelayakan yang ketat, kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM merupakan tanggungjawab pemerintah.

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan UMKM. Pemerintah Pusat memberikan regulasi kredit program dan subsidi bunga sedangkan Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam peningkatan data (mengupload data) UMKM pada SIKP sehingga memudahkan bank menyalurkan KUR dan meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan dan perbankan. Selain pemberian kredit program, upaya untuk memberikan akses perbankan kepada pelaku UMKM dapat dilakukan dengan mengenalkan budaya menabung di bank sehingga nasabah terbiasa dengan bank dan data nasabah diketahui. (TEW)