BERITA

Rakor dan Bimtek Penyusunan LK SKPD Berbasis Akrual se-Kab TTS Tahun 2017

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan pembinaan akuntansi kepada Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Se Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2017 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan dimaksud dilaksanakan sebagai respon positif Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT terkait perolehan opini yang belum mencapai WTP dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap audit BPK mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dan 2016, dengan harapan LKPD Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 dan tahun berikutnya mendapatkan opini WTP.

Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Se Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, tanggal 23-24 November 2017 di Aula Hotel Timor Megah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peserta yang hadir dalam acara tersebut berjumlah 170 orang yang terdiri dari Para Pengelola Keuangan (PPK dan Bendahara) SKPD bersama Staf dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Rapat Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Se Kabupaten TTS tahun 2017 dibuka oleh Wakil Bupati TTS, Drs, Obed Naitboho’, M.Si. sedangkan sambutan dari panitia Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT disampaikan oleh Sulaiman, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) sekaligus mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam sambutannya Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi NTT menyatakan bahwa pencapaian opini terbaik oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting karena Laporan Keuangan SKPD atau LKPD nantinya akan dikonsolidasikan dengan LKPP dalam rangka pengolahan data Statistik Keuangan Pemerintah atau yang biasa disebut Government Financial Statistic (GFS). Sehubungan dengan hal tersebut pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting bukan hanya bagi operator aplikasi dan akuntan daerah, melainkan juga bagi seluruh Pimpinan SKPD, PPK dan  bendahara sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah.

Pada sambutan tersebut disampaikan pula beberapa unit pada Ditjen Perbendaharaan yang siap membantu pemerintah daerah apabila menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Unit dimaksud yang pertama adalah KSAP, yaitu komite independen yang terdiri dari para professional yang bertugas untuk menyusun atau memberikan fatwa atas permasalahan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Unit kedua adalah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berada di Jakarta, dan yang terakhir dan paling dekat yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kota Kupang. Pada Kantor Wilayah terdapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) yang bukan hanya melayani konsultasi mengenai SAP dari Instansi di bawah pemerintah pusat, namun juga membuka pintu bagi pemerintah daerah yang akan berkonsultasi mengenai implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. [admin-papk]