BERITA

Jakarta, 15 Agustus 2018. Era disrupsi adalah era dimana teknologi telah mengacak-acak fondasi proses bisnis yang selama ini berlaku. Link artikel selengkapnya

 Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan mengintegrasikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) agar seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (Satker) dapat melihat hasil kinerja pelaksanaan anggarannya melalui aplikasi OM. Launching integrasi IKPA ke dalam aplikasi OM SPAN ini dilaksanakan Rabu (16/05) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

“Walaupun yang disasar adalah output dan outcome, tapi bagaimana output akan dicapai dengan baik kalau disbursement lambat. Bagaimana output akan terjadi jika kontrak saja belum dilakukan. Bagaimana output akan ter-deliver dengan akuntabel jika bendahara tidak menyampaikan LPJ. Dua belas indikator yang dituangkan dalam IKPA adalah prerequisite sehingga kalau nilainya baik, kita berharap pencapaian outputnya juga baik dibanding yang nilainya kurang baik. Meskipun hal itu bukan suatu jaminan, tapi sebagai langkah agar sasaran-sasaran yang direncanakan akan dilaksanakan dengan baik,” jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya.

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L menjadi acuan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan APBN pada K/L. Terdapat 12 indikator dalam IKPA yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/GUP, penyampaian data kontrak, perencanaan kas, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyampaian LPJ bendahara, kesalahan SPM, retur SP2D, dispensasi SPM, dan pagu minus.

IKPA dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan APBN dalam rangka untuk meningkatkan value for money dan dalam rangka peningkatan kinerja pencapaian output dan outcome. IKPA juga menjadi alat monitoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari budget cycle karena nilai IKPA dapat menjadi indikasi permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran sekaligus dapat sebagai sarana mencari solusi permasalahan tersebut.

Selain itu, pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan K/L dan diikuti dengan diskusi panel ini, Marwanto juga menyampaikan perlunya komunikasi yang baik dengan K/L dan satker agar langkah-langkah yang diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran dapat diimplementasikan dengan baik. Peraturan pelaksanaan anggaran juga harus dipatuhi agar belanja yang telah dituangkan dalam DIPA mampu tereksekusi dengan baik, sehingga menghasilkan output dan outcome yang diharapkan dapat menyejahterakan seluruh rakyat di tanah air.

“Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau penyerapan anggaran lebih banyak terkait proyek atau kegiatan di lapangan, tetapi penyelesaian tagihan banyak terjadi proyek-proyek di lapangan sudah maju tetapi penarikan uangnya di KPPN belum dilakukan. Khusus untuk kecepatan penyelesaian tagihan, mohon menjadi bagian dari agenda kita untuk terus menertibkan dan membuat langkah pengelolaan proyek atau kegiatan menjadi lebih efisien, lebih efektif dan mudah-mudahan bisa menjadi kinerja kita menjadi lebih baik,” imbuh Marwanto. [PA/Kontributor Direktorat PA]

Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2810-integrasi-ikpa-dalam-om-span,-bagian-upaya-perbaiki-pengelolaan-apbn.html

 

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dibuka oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Poerwanto selaku moderator acara. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selanjutnya adalah pembukaan acara secara resmi oleh Kepala  KPPN Bandar Lampung Bapak Abdul Rahman. Beliau mengingatkan agar satuan kerja menyampaikan terlebih dahulu spesimen tanda tangan PP SPM dan juga satker diminta untuk menyampaikan pakta integritas karena terdapat pergantian pimpinan KPPN.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa spesimen tersebut merupakan pengamanan terhadap proses  pencairan dana. Pengamanan selanjutnya berupa PIN PP SPM yang harus pejabat yang ditunjuk dan mempunyai PIN. Kecuali kalau memang PIN tersebut sudah didelegasikan kepada staf terkait yang menangani. Dan yang terakhir adalah pengantar SPM harus orang yang mempunyai KIPS dan setiap tahun harus ada registrasi ulang kembali.

Terkait hal tersebut KPPN Bandar Lampung telah melakukan pendataan pejabat pengelola APBN. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan juga telah membuat aplikasi tersendiri melalui google form.  Adapun pejabat pengelola APBN adalah KPA, PPK, PP SPM, Bendahara dan PPABP. Ada sebagian satker yang telah mengisi pendataan tetapi masih belum lengkap semua.

Setelah coffe break acara dilanjukan kembali, kali ini adalah materi pembahasan terkait PMK Nomor 143 Tahun 2018. Materi diberikan oleh Bapak Prasetyo Wibowo yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana.

Pak Prasetyo mengatakan bahwa latar belakang diterbitkan PMK ini adalah audit BPK terhadap Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Mulai bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018 diadakan rapat yang intensif antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sehingga pada bulan Oktober 2018 terbitlah PMK ini. Sejak berlakunya PMK ini maka PMK sebelumnya yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia  dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada prinsipnya aturan dasar dalam PMK 143 ini sama dengan PMK 190 tahun 2013. Yaitu dalam satu DIPA minimal harus ada satu orang KPA, satu orang atau lebih PPK, satu orang PP SPM dan satu orang Bendahara. Untuk satuan kerja yang dananya berasal dari PBNP maka Bendahara bisa dua orang yaitu satu Bendahara Pengeluaran dan satu orang Bendahara Penerima.

Untuk KPA, PPK dan PP SPM bisa dirangkap oleh satu orang, bila tidak ada orang yang ditunjuk. Tetapi Bendahara harus orang tersendiri tidak bisa dirangkap dengan jabatan yang lain.

Bendahara ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja bukan KPA. Bendahara mengelola dana UP. Bendahara harus bersertifikat  jika belum bersertifikat maka lapor ke KPPN dan nanti akan diusulkan ikut  ujian untuk mengikuti ujian sertifikasi bendahara.

Mulai tahun 2019, Uang Persediaan terbagi dua yaitu Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit. Uang Persediaan Tunai sebesar 60% dari jumlah UP, sedangkan uang persediaan kartu kredit adalah 40% dari jumlah UP.

Besaran Uang Persediaan diatur seperti dibawah ini :

  • Pagu sampai dengan 2.4 milyar UP yang diberikan maksimal adalah 100 juta.
  • Pagu 2.4 milyar hingga 6 milyar UP yang diberikan maksimal  adalah 200 juta.
  • Pagu diatas 6 milyar UP yang diberikan maksimal adalah 500 juta.
  • UP di atas 500 juta maka harus ada izin dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.   

Yang sedikit berbeda adalah PMK 143 ini mengatur tentang TUP kontigensi. TUP ini diberikan untuk jangka waktu selama 3 bulan. TUP bisa diberikan untuk kegiatan khusus yaitu ada Keputusan yang menyatakan kontigensi.

Selanjutnya adalah pengarahan dari Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bandar Lampung Bapak Alfiker Siringoringo. Beliau sangat senang dan terkesan dengan kinerja jajaran Kementerian Pertahanan dan Kemanan khususnya TNI. Menurut beliau TNI sangat disiplin dalam hal waktu selalu on time, Seringkali ketika ada undangan sosialisasi datang duluan sebelum waktunya dimulai. Diharapkan TNI juga bisa disiplin dalam mengelola dana APBN. Dan ketika ada bencana alam TNI yang pertama turun ke lokasi membantu evakuasi korban bencana dan juga membuka akses jalan.

Pesan Pak Kanwil apabila ada kesulitan dan kendala yang dihadapi maka jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan para kepala seksi KPPN Bandar Lampung, atau bisa konsultasi dengan Kepala KPPN Bandar Lampung atau jika memang masih belum puas dapat langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Lampung.

Pada sesi diskusi ada dua pertanyaan dari korem yaitu pertanyaan pertama menanyakan tentang hibah dari pemda dimana sering kesulitan karena ada addendum di akhir tahun anggaran. Pertanyaan kedua adalah ketika diharuskan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu tetapi tidak ada dana dalam DIPA.

Pak Kanwil menjelaskan bahwa terkait hibah tersebut akan diadakan forum bersama antara para satker yang sering mendapat hibah yaitu KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Universitas. Sehingga diharapkan bisa mendapat solusi yang berguna. Pertanyaan kedua Pak Kanwil menjelaskan bahwa satker harus melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Kementerian Pertahanan dan Keamanan.      

 

KPPN Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) melaksananakan ujian sertifikasi Bendahara Periode I Tahun  2019 tepatnya Rabu 20 Februari 2019. Peserta ujian pada periode ini merupakan peserta ujian sertifikasi yang dinyatakan tidak lulus pada periode sebelumnya dan peserta yang telah terdaftar pada periode I tahun 2019.

 

Sedangan mekanisme ujian sertifikasi kali ini terbagi menjadi 2 mekanisme ujian pertama dengan mekanisme Internet-Based Test (IBT) sebanyak 5 orang peserta dan  mekanisme Computer­Based Test (CBT) terintegrasi dengan penyegaran (refreshment) sebanyak 9 orang

 

Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT) yang selanjutnya disebut Ujian Sertifikasi IBT adalah Ujian Sertifikasi yang diselenggarakan menggunakan  perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan/atau intranet Kementerian Keuangan. Sedangakan Ujian Sertifikasi Bendahara CBT Terintegrasi Penyegaran (Refreshment) merupakan rangkaian kegiatan Sertifikasi Bendahara yang didahului dengan kegiatan Penyegaran (Refreshment) yang selanjutnya diikuti oleh

kegiatan Ujian Sertifikasi CBT.

 

Acara Ujian Sertifikasi CBT terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment) dan IBT diawali

pembukaan oleh Kepala KPPN Bandar Lampung Bapak Abdul Rahman yang didampingi Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Bapak Poerwanto, sedangkan Narasumber penyegaran (refreshment) diisi oelh salah satu TMR KPPN Bandar lampung.

 

Sebagaimana kita ketahui, reformasi keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Terbitnya Undang-Undang ini menjadi cikal bakal terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai instansi vertikal DJPb, KPPN ditetapkan menjadi Kuasa Bendahara Umum Negara. Tanggal pengesahan UU No.1 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004 ditetapkan sebagai Hari Bakti Perbendaharaan.

 Lebih dari 14 tahun, Ditjen Perbendaharaaan telah berperan penting dalam mengawal pelaksanaan dan pertangungjawaban APBN. Peran penting tersebut terwujud dalam implementasi kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel.

 Salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka hari bakti Perbendaharaan adalah tasyakuran dengan mengundang Bapak/Ibu pimpinan Pemerintah Daerah dan satuan kerja mitra kerja KPPN Bandar Lampung. Sesuai tema tahun ini yaitu “ Tingkatkan Sinergi Untuk Kemakmuran Negeri”, kami ingin meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah maupun satuan kerja instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga/ SKPD. Dengan dukungan Bapak/Ibu, optimalnya pelaksanaan tugas KPPN Bandar Lampung diharapkan berkontribusi pada kemakmuran negeri ini.

Pokok Acara :

  1. Acara mengundang stakeholder terpilih, terdiri 2 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 8 Satuan kerja dan seluruh pejabat/pegawai/PPNPN KPPN bandar Lampung
  2. Acara dimulai pukul 10.00 WIB, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perbendaharaan, pemuataran video sambutan Menkeu dan Dirjen Perbendaharaan.
  3. Sambutan Tuan Rumah, Kepala KPPN : Ingin bersinergi dengan seluruh stakeholder, memperkokoh KPPN dalam menjalankan tugas, fungsi dan layanan yang lebih modern, cepat, transparan akurat dan akuntabel.
  4. Sambutan dari undangan, diwakili Asisten III Pemkot Bandar Lampung, Bapak Syaprodi: agar KPPN dapat lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat.
  5. Penyerahan plakat
  6. Ramah Tamah

 Pejabat yang hadir antara lain :

  1. Syaprodi, Asisten III Pemkot Balam
  2. Silahuddin, Asisten III Pemkab Pesawaran
  3. Sabli, Kepala LPMP
  4. Dominicus, Kasiren Korem 043/Gatam
  5. Pratiwi W, TVRI Lampung
  6. Ferdinan Akrabi, Kasubag Renkeu Kanwil Kemenag

Bandarlampung, djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung, -

KPPN Bandar Lampung mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan End User Training (EUT) SAKTI dalam rangka persiapan implementasi Piloting SAKTI Tahap IIIC dengan seluruh kantor vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam wilayah kerja KPPN Bandar Lampung yang berjumlah 8 (delapan) Satuan Kerja.

Bertempat di aula KPPN Bandar Lampung Jumat, 14 September 2018 pada sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Bapak Alfiker Siringo-ringo meminta komitmen selurah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pendantangan SPM untuk menyukeseskan pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap IIIC.  

Sedangkan overview/gambaran umum pekasanaan Piloting SAKTI Tahap IIIC disampaikan oleh Kepala KPPN Bandar Lampung Bapak Abdul Rahman, pada sesi tanya jawab sekaligus diskusi terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menggambarkan bahwa seluruh Satuan Kerja  kantor vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di wilayah kerja KPPN Bandar Lampung siap untuk menyukseskan  implementasi Piloting SAKTI Tahap IIIC.

Implementasi Piloting SAKTI telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK nomor185/PMK.08/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-962/KMK.05/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Lingkup Kementerian Keuangan, target Piloting SAKTI Tahap IIIC Pada tahun 2018 mencakup seluruh satker Vertikal Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 725 satker.

Salah santu bentuk kegiatan pelatihan dalam rangka mendukung persiapan Piloting SAKTI Tahap IIIC yang akan dilaksanakan KPPN Bandar Lampung adalah End User Training (EUT) SAKTI, yang akan dilaksanakan mulai 17 s.d. 21 September 2018. Sedangkan Materi yang akan disampaikan dan disimulasikan selama End User Training (EUT) SAKTI tahap IIIC mencakup pelatihan perekaman data referensi dan data user satker Piloting SAKTI, Pelatihan perekaman data RKAKL/DIPA TA. 2019, Proses perekaman dalam rangka pembayaran belanja pegawai/PPNPN bulan Januari tahun 2019, Pelatihan pembuatan SPM UP/TUP/GUP dan Materi lain yang diperlukan.