PROFIL

Visi dan Misi

Visi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel

Misi

 

  1. Memantapkan pelaksanaan sistem pencairan dana yang transparan dan akuntabel;
  2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel;
  3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
  4. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kualitas SDM;
  5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana;
  6. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan secara cepat, tepat dan akurat.

Tugas dan Fungsi

KPPN Bandar Lampung termasuk dalam kategori kantor tipe A1 yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
  3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
  7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP);
  8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
  9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
  10. Pelaksanaan manejemen hubungan penggunan layanan (customer relationship management);
  11. Pelaksanaan penyusunan laporan Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
  12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
  13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
  14. Pengelolaan rekening pemerintah;
  15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
  17. Pelaksanaan sistem akuntanbilitas dan kinerja;
  18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
  19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
  20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sejarah

Sejarah KPPN Bandar Lampung

KPPN merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Keberadaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung yang merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan fungsi pembayaran tagihan kepada Negara, sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat dengan nama yang berbeda-beda seperti Kantor Bendahara Negara (KBN) pada sekitar tahun 1970-an, yang selanjutnya dipecah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), dan Kantor Kas Negara (KKN)  sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 90-an KPN dan KKN diintegrasikan kembali menjadi  Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)  dan terakhir pada tahun 2005 sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perbendaharaan namanya disesuaikan menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 

KPPN Percontohan Bandar Lampung yang dilaunching pada tanggal 3 Juni 2008 merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi pemerintah di bidang keuangan dalam usaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/satker secara cepat, akurat , dan tanpa biaya (zero defect).

 

Perkembangan yang terjadi pada Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) bukan hanya pada penyempurnaan organisasi saja melainkan juga proses bisnis, serta optimalisasi IT dan pengelolaan SDM diarahkan ke tingkat global untuk dapat bersaing dengan lembaga pemerintah lainnya. Dan saat ini KPPN Bandar Lampung menjadi salah satu KPPN yang menjalankan Roll Out SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9028/PB/2014 tanggal 24 Desember 2014, suatu sistem pelaksanaan perbendaharaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam single database yang terpusat di Jakarta dengan pengaplikasian proses bisnisnya berbasis IT.