BERITA

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)

Selengkapnya...

Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat satker, KPPN Banyuwangi mengadakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Instansi  pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di aula KPPN Banyuwangi dengan tema “Dengan WTP Kita Tunjukkan Bahwa Kita Bisa”. Dalam kegiatan ini, Kepala KPPN Banyuwangi, Infron Roshadi, menyampaikan tentang Isu-isu terbaru terkait Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yaitu Opini BPK atas LKPP dari tahun ke tahun, Ketentuan terkait Penyusunan Laporan Keuangan, Update Aplikasi SAIBA, SIMAK, Persediaan, dan E-Rekon-LK, Penetapan bendahara sebagai jabatan fungsional. Diharapkan seluruh satuan kerja tanggap dan respon terhadap isu-isu tersebut agar pengelolaan dan pelaporan anggaran satker sesuai dengan peraturan dan aplikasi terbaru.

Narasumber dalam kegiatan ini, Lukman Hidayat, menyampaikan mengenai pentingnya melakukan telaah Laporan Keuangan dan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi pada saat telaah Laporan Keuangan, seperti saldo tidak normal yang sering terjadi pada saldo kas di bendahara UP atau TUP negatif, saldo piutang TP/TGR negatif, saldo penyisihan piutang tak tertagih negatif, dan saldo hibah yang belum disahkan. Dalam telaah Laporan Keuangan juga harus melakukan pengecekan akun-akun karena ada akun-akun tertentu yang tidak boleh ada atau boleh ada di satker tertentu saja misalnya akun 41 (pendapatan perpajakan) hanya boleh ada di Kementerian Keuangan dan tidak boleh ada di Kementerian/Lembaga yang lain. Telaah Laporan Keuangan selanjutnya adalah selisih antara Transfer Keluar (TK) dan Transfer Masuk (TM). Selisih TK-TM ini bisa terjadi antara lain karena ada satker yang merekam transaksi TK tetapi tidak ada satker yang mencatat TM atau sebaliknya, bisa juga terjadi karena kesalahan penggunaan menu aplikasi, misalnya pemakaian biasa tapi menggunakan menu transfer keluar (TK). Akan tetapi ada selisih TK-TM yang diperbolehkan, yaitu TK-TM antar K/L, selisih TK-TM persediaan karena metode Harga Perolehan Terakhir, dan selisih nilai penyusutan dari aktifitas transfer ATR, dimana selisih ini harus dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam telaah Laporan Keuangan adalah ada atau tidaknya aset/persediaan yang belum diregister karena antara pencatatan BMN/persediaan dan transaksi keuangan secara periodik (bulanan) dilakukan pengecekan oleh aplikasi apabila terdapat ketidakcocokan antara transaksi BMN/persediaan dan keuangan akan muncul peringatan “Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister”. Kemudian satker harus memperhatikan jurnal tidak lazim, perbedaan neraca BMN dan Neraca SAIBA, termasuk transaksi dalam konfirmasi.

Dalam kegiatan pendampingan LK ini juga diadakan penyerahan penghargaan terhadap satker yang kualitas kinerja pengelolaan anggarannya dinilai bagus yaitu satker Polres Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, dan MAN Pesanggaran. (yl/08/18)

 

Mulai tahun anggaran 2017 KPPN daerah termasuk Banyuwangi mengemban tugas dan fungsi baru yaitu menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam rangka memperlancar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, KPPN Banyuwangi mengadakan Forum Discussion Group (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan operator Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018. Dalam acara ini Kepala KPPN Banyuwangi, Bapak Infron Roshadi, menyampaikan overview penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2017 dan perkembangan penyaluran 2018.  Tahun Anggaran 2017 KPPN Banyuwangi telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 172.183.366.000,- sementara untuk DAK Fisik tersalurkan Rp.112.553.161.432,- untuk 10 bidang antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Untuk tahun anggaran 2018 dana desa telah tersalurkan sebesar Rp. 100.624.447.800,- DAK Fisik baru sekitar Rp. 11.102.631.250,-. KPPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus meningkatkan sinergi demi kelancaran penyaluran tahun 2018. Dalam kegiatan bimtek dilakukan simulasi pengoperasian aplikasi OM SPAN yang mendukung kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Bapak Lukman Hidayat.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh operator Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

  1. SKPD Penerima DAK Fisik harus menginput Rencana Kegiatan pada Aplikasi OM SPAN sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Teknis;
  2. Koordinator DAK Fisik pada masing-masing Pemda melakukan verifikasi terhadap data Rencana Kegiatan dan melakukan persetujuan apabila data tersebut telah benar;
  3. Apabila telah disetujui oleh Koordinator DAK Fisik. SKPD Penerima DAK Fisik harus segera menginput Daftar Kontrak pada Aplikasi OM SPAN;
  4. Koordinator DAK Fisik pada masing-masing Pemda melakukan verifikasi terhadap data Daftar Kontrak dan melakukan persetujuan apabila data tersebut telah benar.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam input dan upload oleh Pemda ke OM SPAN untuk penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut :

  1. Pemda meng-upload Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa melalui aplikasi OMSPAN
  2. Pemda melakukan input data realisasi penyaluran, penyerapan dana dan capaian output TA yang lalu pada aplikasi OMSPAN sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II.
  3. Pemda Meng-upload laporan realisasi penyaluran sisa dana desa di RKUD TA sebelumnya
  4. Pemda segera melakukan perekaman data di OM SPAN:
  • Setelah melaksanakan transfer dana desa dari RKUD ke RKD
  • Setiap peningkatan progres penyerapan di RKD dan capaian output pada masing-masing desa

 

 

Diharapkan setelah FGD dan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap berikutnya untuk memperlancar pembangunan di Bumi Blambangan.

Untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja telah melaksanakan kinerja anggarannya sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2018, KPPN Banyuwangi telah mengadakan reviu atas pelaksanaan DIPA dan rencana kegiatan dengan satuan kerja-satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 April 2018 di aula KPPN Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan implementasi surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Negara Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN. Berdasarkan data dari OM SPAN realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi telah mencapai sebesar 15,71% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 181.922.573.628,00 dari total pagu Rp. 1.158.345.854.000,00. Dari total realisasi tersebut penyumbang terbesar adalah belanja pegawai sebesar 18,98% dari pagu belanja pegawai sendiri. Yang perlu mendapat perhatian adalah realisasi belanja modal yang masih sebesar 3,47% dari pagu belanja modal.

Kegiatan reviu ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja telah melaksanakan kegiatannya dan melakukan penyerapan dananya, karena hal ini berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia pada umumnya, dan di Banyuwangi pada khususnya.  Kegiatan reviu ini juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi satuan kerja dalam proses penyerapan anggaran APBN, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah yang konkrit untuk mengatasi kendala tersebut. Kegiatan reviu ini merupakan bentuk evaluasi dan koordinasi KPPN dengan satuan kerja mengenai penyerapan anggaran karena realisasi APBN sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi , memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan reviu yang dilaksanakan meliputi reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output satker, monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelesaian tagihan satker, monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian data kontrak dan kebenaran data suplier satker, serta pengendalian Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Diharapkan setelah kegiatan reviu ini, satuan kerja-satuan kerja segera melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di triwulan II agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dengan tetap memperhatikan output yang hendak dicapai.(yl/04/2018)

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran, optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi  pertumbuhan ekonomi tahun 2018 serta untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja yang andal, akuntabel, dan transparan KPPN Banyuwangi telah mengadakan Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan satuan kerja pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di aula KPPN Banyuwangi.  Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara pengeluaran atau operator SAIBA Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi. Dalam kegiatan sosialisasi ini ada empat materi yang diberikan oleh narasumber KPPN Banyuwangi yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  Tahun Anggaran 2018, Pengenal E-SPM dan Perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusuanan LKKL tahun 2017.

Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dibuka oleh Bapak Teguh Budiarto selaku Plt. Kepala KPPN Banyuwangi. Setelah acara pembukaan, Ketua Panitia Bapak Tridoyo memberikan laporannya mengenai terselenggaranya kegiatan ini dilanjutkan arahan atau sambutan Plt. Kepala KPPN Banyuwangi. Dalam sambutannya Bapak Teguh Budiarto selaku Plt. Kepala KPPN Banyuwangi menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta kegiatan sosialisasi yang bersedia hadir memenuhi undangan KPPN Banyuwangi dan telah bekerja sama dengan baik sehingga tahun anggaran 2017 dapat dilalui dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Untuk tahun anggaran 2018 diharapkan Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja lebih meningkatkan kinerja di bidang keuangan termasuk perencanaan yang  matang untuk meminimalisir revisi anggaran, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Materi pertama adalah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016  tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disampaikan oleh Bapak Teguh Budiarto. Materi yang disampaikan adalah pengertian, subyek, obyek, informasi kerugian negara/daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,  penentuan nilai kerugian negara/daerah, dan pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian termasuk akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Materi kedua adalah Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-1007/PB/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bapak Lesmono dan Ibu Umi Muhazarroh. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran
  2. Melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan
  3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data suplier dan data kontrak
  4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan
  5. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran
  6. Mengendalikan Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan
  7. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus
  8. Memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah (banper) tepat waktu dan tepat sasaran

Materi ketiga adalah pengenalan e-SPM yang disampaikan oleh Ibu Sri Sarbini. Pengenalan e-SPM tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Deskripsi dan prinsip aplikasi e-SPM
  2. Pengguna aplikasi e-SPM
  3. Fitur dalam aplikasi e-SPM
  4. Penggunaan DS dalam aplikasi e-SPM
  5. Aplikasi-aplikasi yang terlibat dalam aplikasi e-SPM
  6. Alur kerja Aplikasi e-SPM

Materi keempat adalah perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2017 yang disampaikan oleh Bapak Tus Haryono dan telaah laporan keuangan oleh Bapak Lukman Hidayat. Transaksi-transaksi yang harus menjadi perhatian satker dalam penyusunan LKKL adalah sebagai berikut :

  1. Perlakuan akuntansi atas jaminan penyelesaian pekerjaan
  2. Pendapatan PNBP belum disetor
  3. Potongan pajak belum disetor
  4. Uang pihak ketiga yang belum diserahkan
  5. Selisih kurs pada kas di bendahara pengeluaran
  6. Koreksi akuntansi atas aset yang belum diregister yang disebabkan oleh ketidaksesuaian akun belanja

(yl/03/2018)