BERITA

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)

Selengkapnya...

Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai tentang jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banyuwangi mengadakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan rekonsiliasi iuran peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 di aula KPPN Banyuwangi.  Acara ini dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran dan operator satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi.

Acara ini dibuka oleh Bapak Infron Roshadi , Kepala KPPN Banyuwangi, dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa acara ini adalah bentuk komunikasi antara pihak BPJS dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja yang melakukan pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pihak BPJS butuh kepastian data PPNPN sebagai peserta BPJS. Terkait besaran iuran yang harus dipotong atau setorkan masing-masing satuan kerja yang mempunyai PPNPN. Besaran honor yang dibayarkan kepada PPNPN adalah minimal sebesar Upah Minimum Regional (UMR). Untuk UMR Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.881.680,41. PPNPN adalah peserta BPJS yang 3% iurannya ditanggung oleh pemerintah dan 2% dipotong dari honor oleh bendahara atau disetor sendiri oleh PPNPN bersangkutan. Karena ditanggung pemerintah itulah pihak BPJS perlu data yang akurat siapa saja peserta BPJS dari PPNPN satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi iuran peserta PPNPN.

Acara kemudian diisi oleh narasumber dari BPJS Kantor Cabang Banyuwangi yaitu Bapak Bagus Prihanto, beliau menjelaskan bahwa jaminan kesehatan sesuai PP No. 82 Tahun 2018 adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Beliau kemudian juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Fasilitas-fasilitas apa yang akan diperoleh peserta BPJS Kesehatan dan besaran iuran yang harus ditanggung oleh peserta BPJS Kesehatan PPNPN, karena PPNPN ini pegawai tidak tetap pada pemerintah dan juga mempunyai honor yang berbeda-beda di tiap satuan kerja maka BPJS butuh updating data peserta BPJS PPNPN dari satuan kerja ini. Dalam kesempatan ini beliau juga memastikan bahwa peserta PPNPN telah membayar iuran BPJS yang menjadi kewajibannya. Hal terakhir yang disampaikan adalah bahwa BPJS telah mempunyai aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang bisa didownload dari playstore, dimana pada aplikasi tersebut peserta BPJS dapat memperoleh informasi tentang BPJS kesehatan, prosedur pendaftaran, Hak dan Kewajiban BPJS, Peserta Jaminan Kesehatan, Manfaat Kepersertaan, dan lain-lain.

Karena acara ini dilaksanakan bertepatan menjelang akhir Tahun Anggaran 2018 maka ada tambahan materi, Lukas Desie Palintong dari Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Banyuwangi, merefres kembali kepada para bendahara yang hadir pada acara ini untuk terus memperhatikan jadwal batas-batas pengajuan SPM dan hal-hal lain yang berkaitan dengan langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2018 seperti pendaftaran kontrak dan pengiriman Rencana Penarikan Dana (RPD) supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kepada yang berhak.

Kontributor : Yuli Lajiatun

Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2018 Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan peraturan nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018. Untuk menyamakan persepsi dengan seluruh pejabat perbendaharaan satuan kerja, KPPN Banyuwangi telah mengadakan sosialisasi peraturan tersebut pada tanggal 26 September 2018 di aula KPPN Banyuwangi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra KPPN Banyuwangi. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan doa dengan harapan kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua panitia, Bapak Lesmono, yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran memenuhi undangan KPPN Banyuwangi. Bapak Lesmono juga menyampaikan realisasi penyerapan anggaran yang masih rendah untuk triwulan III TA 2018, dan meminta agar pejabat perbendaharaan bekerja ekstra untuk mempercepat realisasi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan waktu pencairan dana untuk akhir tahun anggaran. Sambutan berikutnya dari Kepala KPPN Banyuwangi, Bapak Infron Roshadi, beliau menyampaikan current issue yang sedang berkembang saat ini yaitu piloting SAKTI dimana tahun ini untuk lingkup Banyuwangi adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Banyuwangi. Aplikasi SAKTI kedepannya akan diterapkan pada semua satuan kerja dan akan mengubah tupoksi KPPN untuk lebih menjadi supervisi bagi satuan kerja.

Acara selanjutnya adalah paparan materi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran sesuai PER-13/PB/2018 oleh Bapak Lukas Desie Palintong. Bapak Lukas menyampaikan tentang batas akhir penerimaan negara, jadi satuan kerja agar memperhatikan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus disetor ke kas negara sebelum batas waktu berakhir, perencanaan kas juga menjadi hal penting karena berpengaruh terhadap pencairan dana kegiatan, pengeluaran negara terkait batas-batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN yang harus diperhatikan betul oleh petugas pengantar SPM, baik itu UP/TUP, GU, LS maupun jenis SPM lainnya. Bapak Lukas menjelaskan juga mengenai penyelesaian Uang Persediaan di akhir tahun anggaran 2018 ini.

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Bapak Tridoyo, dalam kesempatan ini Bapak Tridoyo menyampaikan batas akhir penyampaian LPJ Bendahara, proses upload data pada aplikasi e-rekon, proses rekonsiliasi ke KPPN, dan penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja ke unit akuntansi di atasnya. Untuk menyemarakkan acara, Bapak Tridoyo mengajak peserta untuk melakukan permainan sederhana supaya tidak jenuh.

Acara terakhir adalah sesi tanya jawab dimana ada beberapa satker yang mengajukan pertanyaan yaitu dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, MTsN Banyuwangi I, dan MTsN Banyuwangi II. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan lancar dan terkendali, semoga KPPN Banyuwangi dan seluruh satker mitra kerja dapat melalui akhir tahun anggaran 2018 ini tanpa hambatan yang berarti. (yl/10/2018)        

Dalam rangka peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga,  KPPN Banyuwangi  mengadakan Focus Group Discussion dengan satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di aula KPPN Banyuwangi. IKPA merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga berjalan efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Indikator-indikator tersebut terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut :

  1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, indikatornya adalah Revisi DIPA, Halaman III DIPA, dan Pagu Minus
  2. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, indikatornya adalah Pengelolaan UP, Rekonsiliasi LPJ Bendahara, Data Kontrak, dan Dispensasi SPM
  3. Aspek Efektifitas pelaksanaan kegiatan, indikatornya adalah Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, dan Retur SP2D
  4. Aspek Efisiensi pelaksanaan kegiatan, indikatornya adalah Perencanaan Kas dan Pengembalian SPM

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Banyuwangi, Bapak Infron Roshadi mengharapkan agar pengelola keuangan satuan kerja memperhatikan setiap indikator yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran, karena dengan semakin tinggi nilai IKPA maka peran serta belanja negara pada perekonomian daerah juga meningkat. Revisi DIPA tidak boleh terlalu sering maksimal 1 kali revisi pertriwulan tetapi revisi halaman III DIPA tidak dihitung sebagai revisi yang mempengaruhi nilai IKPA. Halaman III DIPA berpengaruh pada gap yaitu selisih antara rencana penarikan dalam halaman III DIPA dengan realisasi, maka konsistensi terhadap rencana penarikan harus diperhatikan. Pagu minus juga mempengaruhi nilai IKPA sehingga dalam pembebanan belanja harus memperhatikan ketersediaan pagu yang ada.

Pengaruh pengelolaan UP terjadi pada ketepatan waktu penyampaian SPM GU, minimal 1 bulan sekali harus melakukan GU dan tidak boleh lebih dari 30 hari dari tanggal GU sebelumnya.  Untuk penyampaian LPJ Bendahara juga tidak boleh terlambat maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disampaikan secara online melalui SPRINT. Pendaftaran kontrak paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal kontrak ke KPPN Banyuwangi. Sementara pada akhir tahun anggaran dimana ada batas-batas penyampaian SPM apabila terlambat mengajukan SPM harus disertai dispensasi SPM tetapi dispensasi ini akan mengurangi nilai IKPA satker yang bersangkutan, jadi kecermatan dan ketelitian dalam menyelesaikan tagihan negara mutlak diperlukan.

Penyerapan anggaran atau realisasi juga harus menjadi perhatian Kuasa Pengguna Anggaran, dimana target triwulan I adalah 15%, triwulan II adalah 40%, triwulan III adalah 60% dan pada triwulan IV adalah 90%, maka dalam hal ini perencanaan kegiatan pada awal tahun anggaran harus jelas dan terperinci untuk mendukung penyerapan anggaran tersebut. Dalam melakukan pencairan dana hal yang harus dihindari adalah retur SP2D karena retur SP2D akan mengurangi nilai IKPA. Untuk pencairan dana di atas 1 milyard maka harus menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) ke KPPN, ketepatan waktu penyampaian RPD mutlak diperlukan karena kalau terlambat akan mengurangi nilai IKPA. Dan hal terakhir yang harus menjadi perhatian satuan kerja adalah jangan melalukan kesalahan SPM karena SPM yang ditolak oleh SPAN akan mengurangi nilai IKPA juga. (yl/09/2018)

Untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di KPPN Banyuwangi dan mengetahui sejauh mana kepuasan pengguna layanan, telah dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) di bulan Juni 2018 dengan metode sampling dengan cara penyebaran kuesioner kepada 15 satker (30%) dari 50 satker mitra kerja KPPN Banyuwangi.  Adapun hasil survei tersebut adalah sebagai berikut :

 

 

Kami sampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengguna layanan KPPN Banyuwangi, baik Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengantar SPM, Petugas Rekonsiliasi, maupun masyarakat luas pengguna layanan konfirmasi setoran. Semoga ke depan kami lebih baik lagi dalam memberikan pelayananan. (yl/09/18)