BERITA

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)

Selengkapnya...

Untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja telah melaksanakan kinerja anggarannya sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2018, KPPN Banyuwangi telah mengadakan reviu atas pelaksanaan DIPA dan rencana kegiatan dengan satuan kerja-satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 April 2018 di aula KPPN Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan implementasi surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Negara Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN. Berdasarkan data dari OM SPAN realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi telah mencapai sebesar 15,71% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 181.922.573.628,00 dari total pagu Rp. 1.158.345.854.000,00. Dari total realisasi tersebut penyumbang terbesar adalah belanja pegawai sebesar 18,98% dari pagu belanja pegawai sendiri. Yang perlu mendapat perhatian adalah realisasi belanja modal yang masih sebesar 3,47% dari pagu belanja modal.

Kegiatan reviu ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja telah melaksanakan kegiatannya dan melakukan penyerapan dananya, karena hal ini berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia pada umumnya, dan di Banyuwangi pada khususnya.  Kegiatan reviu ini juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi satuan kerja dalam proses penyerapan anggaran APBN, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah yang konkrit untuk mengatasi kendala tersebut. Kegiatan reviu ini merupakan bentuk evaluasi dan koordinasi KPPN dengan satuan kerja mengenai penyerapan anggaran karena realisasi APBN sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi , memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan reviu yang dilaksanakan meliputi reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output satker, monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelesaian tagihan satker, monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian data kontrak dan kebenaran data suplier satker, serta pengendalian Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Diharapkan setelah kegiatan reviu ini, satuan kerja-satuan kerja segera melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di triwulan II agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dengan tetap memperhatikan output yang hendak dicapai.(yl/04/2018)

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran, optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi  pertumbuhan ekonomi tahun 2018 serta untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja yang andal, akuntabel, dan transparan KPPN Banyuwangi telah mengadakan Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan satuan kerja pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di aula KPPN Banyuwangi.  Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara pengeluaran atau operator SAIBA Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi. Dalam kegiatan sosialisasi ini ada empat materi yang diberikan oleh narasumber KPPN Banyuwangi yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  Tahun Anggaran 2018, Pengenal E-SPM dan Perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusuanan LKKL tahun 2017.

Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dibuka oleh Bapak Teguh Budiarto selaku Plt. Kepala KPPN Banyuwangi. Setelah acara pembukaan, Ketua Panitia Bapak Tridoyo memberikan laporannya mengenai terselenggaranya kegiatan ini dilanjutkan arahan atau sambutan Plt. Kepala KPPN Banyuwangi. Dalam sambutannya Bapak Teguh Budiarto selaku Plt. Kepala KPPN Banyuwangi menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta kegiatan sosialisasi yang bersedia hadir memenuhi undangan KPPN Banyuwangi dan telah bekerja sama dengan baik sehingga tahun anggaran 2017 dapat dilalui dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Untuk tahun anggaran 2018 diharapkan Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja lebih meningkatkan kinerja di bidang keuangan termasuk perencanaan yang  matang untuk meminimalisir revisi anggaran, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Materi pertama adalah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016  tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disampaikan oleh Bapak Teguh Budiarto. Materi yang disampaikan adalah pengertian, subyek, obyek, informasi kerugian negara/daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,  penentuan nilai kerugian negara/daerah, dan pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian termasuk akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Materi kedua adalah Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-1007/PB/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bapak Lesmono dan Ibu Umi Muhazarroh. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran
  2. Melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan
  3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data suplier dan data kontrak
  4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan
  5. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran
  6. Mengendalikan Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan
  7. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus
  8. Memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah (banper) tepat waktu dan tepat sasaran

Materi ketiga adalah pengenalan e-SPM yang disampaikan oleh Ibu Sri Sarbini. Pengenalan e-SPM tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Deskripsi dan prinsip aplikasi e-SPM
  2. Pengguna aplikasi e-SPM
  3. Fitur dalam aplikasi e-SPM
  4. Penggunaan DS dalam aplikasi e-SPM
  5. Aplikasi-aplikasi yang terlibat dalam aplikasi e-SPM
  6. Alur kerja Aplikasi e-SPM

Materi keempat adalah perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2017 yang disampaikan oleh Bapak Tus Haryono dan telaah laporan keuangan oleh Bapak Lukman Hidayat. Transaksi-transaksi yang harus menjadi perhatian satker dalam penyusunan LKKL adalah sebagai berikut :

  1. Perlakuan akuntansi atas jaminan penyelesaian pekerjaan
  2. Pendapatan PNBP belum disetor
  3. Potongan pajak belum disetor
  4. Uang pihak ketiga yang belum diserahkan
  5. Selisih kurs pada kas di bendahara pengeluaran
  6. Koreksi akuntansi atas aset yang belum diregister yang disebabkan oleh ketidaksesuaian akun belanja

(yl/03/2018)

Pelaksanaan Go Green KPPN Banyuwangi

Go Green sebagai upaya pelestarian lingkungan

Yth. Bapak Bupati Banyuwangi

Yang kami hormati:

-Para Pimpinan SKPD Kabupaten Banyuwangi

-Para Pimpinan dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Banyauwangi.

-Para undangan yang kami muliakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

      Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya kita dapat berkumpul dalam rangka penyerahan DIPA tahun anggaran 2018.

Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati,

      Perkenankanlah kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Bupati menghadiri, menyerahkan dan memberikan arahan dalam acara " Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Banyuwangi. kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah hadir dalam acara ini.

      Tema Kebijakan Fiskal dalam APBN Tahun 2018 adalah" Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan". Tema tersebut sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di Tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. 

       Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan proses penerbitan DIPA Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Penyusunan DIPA tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Presiden No.107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun 2018, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

2. Alokasi Dana DIPA untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 895.376.803.000 (Delapan ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

3. DIPA yang diserahkan untuk satua kerja wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi saat ini berjumlah 50 DIPA, terdiri atas kewenangan:

   a. DIPA Kantor Instansi Vertikal (KD) sebesar Rp.886.655.736.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

   b. DIPA Tugas Pembantuan Rp.8.721.067.000 (Delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

        Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati,

      Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN Tahun 2018, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dalam skala besar. Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum memasuki Tahun 2018, namun untuk penandatanganan kontrak, baru dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Untuk kelancaran kegiatan lelang pengadaan barang/jasa Tahun 2018, penunjukan KPA dan PPK tahun anggaran 2017 atau tahun yang lalu masih tetap berlaku, sejauh belum dilakukan penggantian pejabat dimaksud.

      Selanjutnya, mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Kabupaten Banyuwangi agar pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2018 dapat berjalan degan baik dan selaras.

      Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati,

      Dapat kami sampaikan bahwa di bidang belanja negara, dinilai masih terdapat beberapa tantangan yang perlu terus diperbaiki, diantaranya:

1. Perbaikan efektifitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan  manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan, yaitu utamanya pemerataan pembangunan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan;

2. Efisiensi belanja operasional pemerintah, baik di pusat(Kementerian/Lembaga), maupun di daerah;

3. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran;

4. Perbaikan tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban; serta

5. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa.

    Tantangan yang masih dihadapi tersebut tentunya perlu terus diperbaiki oleh semua aparat pemerintah agar dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya yang dititipkan kepada kita oleh bangsa dan negara.

     Hadirin  yang kami muliakan,

     Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan APBD dan untuk memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pelayanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2018 telah dialokasikan Dana Insentif Daerah (DID) dan khusus di wilayah Provinsi Jawa Timur, telah dialokasikan DID sebesar Rp. 995 milyar sebagai penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan kinerja yang baik, yang diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran 2016 dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD Tahun 2017, kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air minum dan sanitasi.

     Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat kepada Bupati Banyuwangi yang telah menerima penghargaan Dana Rakca secara langsung dari Presiden.

     Dengan adanya pemberian reward ini diharapkan dapat memacu daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

      Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati,

      Demikianlah hal-hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Bupati pada waktunya nanti berkenan memberikan arahan dan sambutan, dan dapat menyerahkan DIPA Tahun 2018 secara simbolis kepada para Pimpinan Satuan Kerja Kementerian negara/Lembaga yang mewakili Satuan Kerja di Banyuwangi. Kepada para pimpinan Satuan Kerja agar segera meneliti kembali DIPA masing-masing dan terus berkoordinasi agar bisa segera bekerja untuk persiapan dan pelaksanaan Anggaran di Tahun Anggaran 2018.

       Akhir kata, kami segenap jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara banyuwangi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang telah bersinergi dalam mewujudkan acara penyerahan dokumen DIPA Tahun 2018.

       Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua.

       Terima kasih

        Wassalamu'alaikum   Wr. Wb.

                                                                                                                                                                                        Banyuwangi, 20 Desember 2017

                                                                                                                                                                                        Plt. Kepala Kantor

                                                                                                                                                                                        Teguh Budiarto