BERITA

Persiapan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Serta Penyetoran Sisa Dana Uang Persediaan (UP) Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 pada KPPN Kotabumi

Tahun 2017 hampir usai, Pelaksanaan APBN menjelang detik detik akhir pertanggung jawaban untuk Tahun anggaran 2017. Dalam rangka antisipasi penyetoran sisa dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara agar tidak melewati akhir Tahun 2017 dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan K/L, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 KPPN Kotabumi melaksanakan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2016 Dan Persiapan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Serta Penyetoran Sisa Dana Uang Persediaan (UP) Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 yang bertempat di Aula KPPN Kotabumi.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, Kementerian Negara/ Lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. UAKPA/Satker merupakan unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memiliki wewenang menguasai anggaran dan menyusun laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Penanggung jawab UAKPA adalah Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan / Urusan Bersama penanggurig jawabnya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari sisi Laporan Pertanngungjawaban (LPJ), LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai alat pantau saldo kas yang berada di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan. Dibutuhkan pemahaman yang baik dari para Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan tentang kewajiban mereka dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Pemberitahuan secara berkala atas setiap perubahan proses bisnis dalam pelaksanaan tugas Bendahara Peneimaan dan Pengeluaran terutama terkait aplikasi karena adanya update yang sering dilakukan pada Aplikasi SAS dan adanya pergantian penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan