Layanan KPPN

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

 Dasar Hukum:

  1. Peratiran Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan , Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

 Pedoman Umum Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara):

  1. LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) diterima dan diverifikasi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera) KPPN Kotabumi;
  2. Satuan Kerja menyampaikan ADK LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) dan Hard copy LPJ beserta lampirannya  ke KPPN kotabumi dan/atau terlebih dahulu ADK LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) dan Soft copy LPJ beserta lampirannya  dikirimkan melalui email ke alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  3. LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) disampaikan ke KPPN Kotabumi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh di hari libur, maka batas akhir pelaporan maju ke tanggal sebelumnya, misal tanggal 10 (sepuluh) adalah hari sabtu maka batas akhir pelaporan maju menjadi tanggal 9 (sembilan);

Sanksi:

Keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara dikenakan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPMTUP/SPM-GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Kelengkapan LPJ Bendahara:

  1. ADK LPJ Bendahara
  2. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara
  3. Rekeing Koran
  4. Berita Acara Pemriksaan Kas dan Rekonsiliasi
  5. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan KPPN

Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN, yaitu :

  1. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran;
  2. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya ;
  3. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara ;
  4. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ;
  5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ.

Download Peraturan

- PMK-162/PMK.05/2013 DOWNLOAD

- PER-03/PB/2014  DOWNLOAD