Layanan KPPN

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

 

Pedoman Umum Rekonsiliasi:

  • Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK)
  • alamat web http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/
  • Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam BAR yang ditandatangani secara elektronik oleh;
  1. Kepala Subbagian Keuangan/ pejabat yang menangani keuangan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  2. Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN
  • Rekonsiliasi sebagaimana sampai dengan penerbitan BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir. Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur/yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
  • Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda.

 

Sanksi:

UAKPA/UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan Rekonsiliasi dikenakan sanksi pengembalian SPM yang diajukan satker kecuali SPM Belanja Pegawai, SPM LS Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian

 

Download :

PMK-104/PMK.05/2017  DOWNLOAD