BERITA

Demi Pertahankan WTP KPPN Kudus Selenggarakan Pendampingan Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 2017

(Kudus Treasury, Januari 2018) Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan dan penelaahan laporan keuangan tingkat UAKPA tahun 2017 wilayah pembayaran KPPN Kudus dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 30 dan 31 Januari 2018. Dalam sambutannya Plt. Kepala KPPN Kudus, Slamet Djafar menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 2005 LKPP dibuat, baru pada LKPP TA. 2016 mendapatkan opini WTP dari BPK. Untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai tersebut maka usaha dan upaya bagi kita selaku pengelola keuangan tingkat UAKPA adalah dengan cara menyajikan dan menyusun data laporan keuangan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Disamping penguasaan perangkat aplikasi penyusun laporan, juga harus mengetahui peruntukan akun pos-pos transaksi keuangan yang terjadi pada masing-masing satuan kerja. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan terdapat perlakuan khusus terhadap beberapa transaksi yang perlu mendapat perhatian.

Plt. Kepala KPPN Kudus menyampaikan harapannya dengan penyelenggaraan bimtek penyusunan laporan keuangan, seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga terhindar dari salah saji material. Berdasarkan monitoring menu validasi aplikasi e-rekon-lk, tingkat akurasi laporan keuangan pada satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus mendekati sempurna. Permasalahan yang masih tersisa agar dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diakhir sambutannya Plt. Kepala KPPN Kudus menghimbau agar kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh dan setelah mengikuti kegiatan ini para peserta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan/memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada data laporan keuangan masing-masing satuan kerja.

Selanjutnya, Supiyono selaku Kepala Seksi Verifikasi danAkuntansi, menyampaikan materi Perubahan Bagan Akun Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2018. Dampak signifikan dari perubahan BAS ini adalah keharusan satuan kerja untuk melakukan koreksi SPM gaji induk bulan Januari 2018 terkait akun potongan pendapatan sewa rumah dinas dan perubahan akun PNBP dari 423XXX menjadi 425XXX yang telah tersedia dalam aplikasi simponi.

Narasumber berikutnya adalah Suyuti Nafik (Treasury Management Representative) menyampaikan materi dengan singkat dan padat terkait Perlakuan Akuntansi Akhir Tahun Anggaran 2017, e-rekon-lk G2 dan Telaah Laporan Keuangan Tahunan.  Langkah-langkah dalam rangka menghasilkan dan menyajikkan data laporan keuangan yang memadai yaitu dengan cara menyampaikan LPJ Bendahara dan melakukan rekonsiliasi melalui e-rekon secara benar dan tepat waktu. Dari hasil penyampaian LPJ Bendahara dan e-rekon tersebut akan dapat dimonitoring data-data yang sudah benar dan yang masih salah. Terhadap data yang masih salah, teman-teman KPPN akan menyampaikan informasi kepada satuan kerja agar memperbaikinya. Jika mengalami kendala pada saat ini sudah terbuka luas layanan bantuan, seperti Hai DJPbn, Hai CSO atau datang langsung berkonsultasi dengan teman-teman KPPN atau melalui sarana WA-Grup KPPN Kudus.

Upaya ini perlu kerjasama dan komitmen kita bersama untuk menyajikan data laporan keuangan secara tepat dan benar. Disamping itu juga perlu dukungan dan perhatian dari masing-masing pimpina satuan kerja agar upaya ini dapat berjalan lancar, sehingga laporan keuangan tahun 2017 mendapat penilaian WTP sebagaimana yang diharapkan. (Dedi Rahmanto - Kasi MSKI)