Dasar aturan: PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran

Persiapan di Internal Satuan Kerja Masing-Masing

  • Menetapkan pejabat perbendaharaan
  • Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran jumlah dana dan akun yang digunakan. Apabila terdapat kekurangsesuaian, segera lakukan revisi DIPA di Kanwil DJPB Provinsi NTT
  • Menyusun POK beserta jadwal kegiatan
  • Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun
  • Menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D (maks. 3 orang) yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memahami prosedur pencairan dana (PER-57/PB/2010 diubah PER-41/PB/2011 diubah PER-88/PB/2011)

Pelaksanaan di KPPN

  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaiakan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan kepada Kepala KPPN Kupang selaku kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan. Apabila belum ada penunjukan pejabat terkait, Satker dapat menggunakan pejabat sebelumnya dengan memberitahukan kepada KPPN Kupang terlebih dahulu (PMK-190/PMK.05/2012)
  • Dalam hal satker baru membuka rekening, KPA mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Pengeluaran kepada Kepala KPPN Kupang selaku kuasa BUN sebagai penampungan dana DIPA (PMK-252/PMK.05/2014)
  1. Surat Pernyataan tentang Pembukaan Rekening dengan formulir pada lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
  • Menyampaikan Formulir Data Satker ke KPPN. Perhatikan pengisian email WAJIB menggunakan email kedinasan (cth: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)
  • Menyampaikan surat penunjukan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D kepada KPPN sesuai format pada lampiran III PER-57/PB/2010 serta dilampiri dengan:
  1. Surat penunjukan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D
  2. Fotokopi KTP/SIM maupun identitas lainnya
  3. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6
  • Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) mendaftarkan pendaftaran PIN PPSPM dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai  format dalam PER-19/PB/2012 dilengkapi dengan:
  1. Fotokopi KTP
  2. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai PPSPM
  3. Satu lembar materai Rp6.000,00
  • Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan antara lain:
  1. Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji)
  2. Aplikasi BPP POLRI (khusus satker POLRI)
  3. Aplikasi DPP TNI (khusus satker TNI)
  4. Aplikasi SAS
  5. Aplikasi PIN PPSPM (untuk inject PIN pada ADK SPM)
  • Melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN (LPJ Bendahara) dan Rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan antara lain:
  1. Aplikasi SILABI (tergabung dalam aplikasi SAS)
  2. Aplikasi SAIBA