BERITA

Sosialisasi PER-85/PB/2011, Aplikasi SAKTI dan survey pelaksanaan reformasi birokrasi guna memperoleh predikat WBBM

Bertempat di Aula KPPN Madiun, KPPN Madiun menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutan penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan kerja kementerian/Lembaga, Aplikasi SAKTI dan survey awal  pelaksanaan reformasi birokrasi oleh tim Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJPb.

Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB dengan sambutan Plt Kepala KPPN Madiun Sonny Kurniawan. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini, KPPN Liwa telah kembali ditunjuk untuk mengikuti penilaian pembangunan ZI menuju WBMM, predikat setingkat lebih tinggi dari predikat WBK. Sebagai unit kerja yang membangun ZI menuju WBBM, KPPN Madiun dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja. Terkait hal itu, beberapa perubahan dan inovasi baik internal maupun eksternal telah dilahirkan oleh KPPN Madiun untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja pengguna layanan maupun dalam pengelolaan kinerja internal KPPN Madiun.  

Dalam kesempatan ini, disampaikan pula materi lain Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011. Materi ini disampaikan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-493/PB.7/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang mengamanatkan agar KPPN melakukan sosialisasi PER-85/PB/2011 kepada satuan kerja di wilayah kerja masing-masing. Bpk Srudono yang bias dipanggil Pak dono  Kepala Seksi MSKI yang menjadi narasumber pada sesi tersebut menjelaskan secara rinci poin-poin penting yang terdapat di dalam PER-85/PB/2011 mulai dari latar belakang hingga Penatausahaan Piutang PNBP Pegawai Pensiun. Setiap Satker K/L wajib melaksanakan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dan penatausahaan piutang PNBP dilaksanakan agar piutang PNBP dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu. Dalam rangka melaksanakan penatausahaan piutang PNBP, Satker K/L membentuk Unit Penatausahaan Piutang PNBP, yaitu unit operasional, unit administrasi, dan unit pembukuan. Apabila pegawai negeri masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada negara setelah pindah satker, pengurusan penagihan piutang dipindahkan ke satker baru dengan mekanisme penerbitan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP. Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang kepada negara telah memasuki batas usia pensiun maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai. Di akhir penjelasannya, Pak Dono menyampaikan bahwa apabila pegawai belum dapat melunasi kewajibannya setelah pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui pemotongan pembayaran pensiun atau disetor sendiri langsung ke kas negara. Untuk mekanisme melalui pemotongan pembayaran pensiun, dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan ke PT. Taspen/PT. Asabri paling lambat 15 hari setelah penerbitan SKPP Pensiun, dilampiri fotokopi SKPP Pensiun dan Surat Penagihan. Untuk mekanisme disetor sendiri langsung ke kas negara, dilakukan dengan menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP paling lambat 2 hari kerja setelah penyetoran.

Materi lainnya adalah  yaitu terkait dengan rencana implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahap I Tahun 2019 yang disampaikan oleh narasumber  Bapak Sigit Mukti Wibowo. Dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini, seluruh satuan kerja diluar Kementerian Keuangan dan PPATK sudah harus mengimplementasikan SAKTI untuk modul Admin dan Penganggaran. Hal ini sejalan dengan Nota Dinas Direktur Sistem Infromasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-402/PB.8/2019 tanggal 4 Maret 2019 hal Pelaksanaan IKU KPPN tentang Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI. Karena Aplikasi SAKTI ini merupakan hal yang benar-benar baru untuk satker, Bpk Sigit menjelaskan dari awal terkait konsep SAKTI, diantaranya adalah bahwa SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada menjadi satu dan menerapkan konsep single database. SAKTI mempunyai fungsi utama yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Dijelaskan juga modul-modul yang terdapat di dalam Aplikasi SAKTI, yaitu modul administrasi, modul anggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, dan modul GL dan pelaporan. Modul-modul inilah yang akan menggantikan peran aplikasi-aplikasi eksisting pengelolaan keuangan satker yang ada sekarang ini, yaitu aplikasi RKAKL DIPA, SAS, SILABI, Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA. Sebagai penutup  menghimbau satuan kerja untuk mengunduh aplikasi PANDU SAKTI yang ada di google playstore sebagai alat bantu untuk dapat lebih memahami SAKTI. Info, flyer, petunjuk teknis, video tutorial, peraturan-peraturan, hingga slides terkait SAKTI semua tersedia di aplikasi tersebut.

Setelah penyampaian materi Aplikasi SAKTI selanjutnya dilakukan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk survei atas persepsi korupsi dan kualitas layanan KPPN Madiun kepada satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Madiun. Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu tahapan penilaian dalam rangka pencapaian KPPN Madiun untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melanjutkan capaian predikat Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh KPPN Madiun pada tahun 2018.  PIC dalam pelaksanaan survei tersebut adalah Tim dari Unit Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan, dalam hal ini adalah Miftahur Rahman dan Bhakti Febriyanto selaku Pelaksana Subbag Manajemen Risiko Hasil survei tersebut akan menjadi bahan penilaian Tim Penilai Kementerian (TPK) untuk memenuhi nilai komponen hasil, yaitu nilai survei persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan. Sebagai catatan, nilai komponen hasil menyumbang 40% dari total nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dari 40% tersebut, nilai survei persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan mempunyai bobot 37,5% dari nilai komponen hasil atau 15% dari keseluruhan nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), syarat minimal nilai total Evaluasi Reformasi Birokrasi (nilai komponen pengungkit dan komponen hasil) adalah 85 Diharapkan tahun 2019 ini KPPN Madiun dapat memperoleh predikat WBBM, tentunya dengan dukungan semua pihak, dari internal pegawai KPPN Madiun sendiri dan juga pihak eksternal, yaitu satker mitra kerja KPPN Madiun! KPPN MADIUN SIAP, SIGAP, TANGGAP, WBBK YES…YES.. JOOSSSS. 

 

Srudono - MSKI