BERITA

RAKOR PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019

KPPN Magelang mengundang seluruh Bendahara Pengeluaran satker mitra kerja untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Rakor dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, pukul 08.30 - 12.00 WIB, bertempat di Aula KPPN Magelng. Acara yang dibuka dengan sambutan oleh Hartana selaku Kepala KPPN Magelang ini, mengagendakan penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Magelang mengatakan bahwa KPPN Magelang berkewajiban untuk memastikan satker lingkup wilayah kerja KPPN Magelang melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2019 sehingga diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 akan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk mengurangi idle cash dalam pengelolaan keuangan negara maka penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai sarana pembayaran melalui Uang Persediaan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019 disampaikan oleh Hari Prio Handoko, Kepala Seksi Pencairan Dana. Dengan mempedomani Surat Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.05/2019 Tanggal 22 Januari 2019 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-103/PB/2019 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 Pada Kanwil DJPb dan KPPN, KPPN Magelang menekankan kepada satuan kerja untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanjanya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang perlu dilakukan satker antara lain:

  1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
  2. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
  3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran;
  4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran;
  5. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  6. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak; dan
  7. Memastikan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah tepat waktu dan tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Sulastri, Pelaksana Seksi MSKI juga menyampaikan materi tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Selain narasumber dari KPPN, dalam penyampaian Kartu Kredit Pemerintah, KPPN Magelang juga mengundang pihak Bank BRI untuk mendapat perspektif dari sisi perbankan atas tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini.

Tidak luput dari acara ini sebuah sesi sharing dari Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KPPN Magelang selaku satker uji coba penggunaan kartu kredit di tahun 2018, menambah gambaran kepada satuan kerja yang hadir perihal penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini.

 ( zhr )