BERITA

SOSIALISASI SAKTI, WBK/WBBM, DAN PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP

Alunan lagu kebangsaan “Indonesa Raya” menggema mengawali acara Sosialisasi SAKTI, WBK/WBBM dan Penatausahaan Piutang PNBP, di Aula KPPN Magelang, Selasa 23 April 2019. Sosialisai yang dimulai pukul 08.30 s.d 12.00 WIB ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja mengenai Aplikasi SAKTI, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPPN Magelang, serta penatausahaan piutang PNBP untuk pegawai pensiun.

Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Magelang, Hartana. Dalam sambutannya Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dalam acara sosialisasi ini. Beliau menyampaikan beberapa hal, PERTAMA: bahwa era digitalisasi telah merambah ke berbagai sektor, diantaranya terkait informasi perbankan, sosial budaya, dan juga merambah ke sektor pemerintah yaitu dengan implementasi berbagai aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. DJPb saat ini telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI pada seluruh satker Kementerian Keuangan untuk kemudian secara bertahap akan diimplementasikan pada seluruh satker Kementerian/Lembaga mulai tahun 2020. Meskipun telah diimplementasikan, SAKTI tidak lepas dari beberapa kekurangan. Hal ini tentunya tidak boleh menghalangi kita untuk terus maju, melakukan perbaikan, demi kemudahan akses dan mencapai SAKTI yang semakin sempurna. KEDUA: bahwa Piutang pendapatan negara bukan pajak bukan penerimaan utama APBN, tetapi dengan PNBP yang ditatausahakan dengan baik akan dapat menambah penerimaan APBN yang akan mendukung tingkat penerimaan negara yang lebih tinggi. Dan KETIGA: bahwa KPPN Magelang telah ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mencapai predikat WBK, KPPN Magelang akan disurvei oleh Tim Penilai Nasional, sehingga beliau mengharapkan satker untuk dapat memberikan feedback yang positif untuk KPPN atas layanan yang telah diberikan. Satker dipersilahkan untuk memberikan masukan demi kualitas layanan KPPN yang lebih baik.

Acara Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi, materi pertama disampaikan oleh Iwing Nurjanah (Pelaksana Seksi Bank) yang mengulas mengenai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Pembukuan PNBP harus dilakukan konfirmasi setoran piutang PNBP ke KPPN untuk memastikan kebenaran bahwa setoran telah masuk ke kas negara.

Materi kedua disampaikan oleh Murtadlo (Kepala Seksi MSKI) yang membahahas mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada KPPN Magelang. Proses pembangunan ZI pada KPPN Magelang telah melewati tahapan Pencanangan ZI, Pembangunan ZI, dan Pengusulan ke KemenPAN-RB. Pada tahun ini KPPN Magelang akan direviu oleh Tim Penilai Nasional. Salah satu proses penilaiannya adalah dengan survei persepsi korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak eksternal. KPPN melakukan persamaan persepsi atas pelaksanaan survei agar dapat memperoleh hasil terbaik. Atas pelayanan yang dilakukan KPPN, satker diharapkan dapat memberikan tanggapan berupa saran atas layanan yang diterima, sehingga KPPN ke depan dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan sumber daya yang ada. 

Materi ketiga disampaikan oleh Sudiro (Pelaksana Seksi MSKI) yang memaparkan materi mengenai Aplikasi SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan menerapkan konsep single database. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Saat  ini  sudah dilakukakan piloting SAKTI pada seluruh satker Kementerian Keuangan dan beberapa satker di luar Kementerian Keuangan, dan pada akhir tahun ini rencananya SAKTI modul penganggaran akan diimplementasikan pada seluruh satker Kementerian/Lembaga dalam penyusunan RKA/KL tahun anggran 2020.

 

 

 

- Murtadlo -