Publikasi

Buletin Kinerja

  Buletin Kinerja Edisi XIX 2013
  Tahun 2014 merupakan saat yang krusial bagi Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Keuangan, karena merupakan tahun terakhir periode Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 dan juga merupakan tahun politik terkait dengan pergantian kepemimpinan nasional. Artinya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat ‘kaca spion’ dalam rangka mengidentifikasi capaian strategi organisasi, menggesa strategi yang belum berhasil dan merumuskan pilihan-pilihan strategi untuk renstra periode selanjutnya serta memastikan bahwa organisasi akan melakukan hal yang benar dengan benar (do the right things right).
 

Edisi Sebelumnya :

 
  Buletin Kinerja Edisi IX 2009 Buletin Kinerja Edisi XV 2013
  Buletin Kinerja Edisi XVI 2013
Buletin Kinerja Edisi XVII 2013
       

 

Majalah Treasury Indonesia

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016

                                                                                        

  Majalah Treasury Indonesia 01/2016
     

Majalah Treasury Indonesia kali ini mengangkat salah
satu isu nasional yang terus mengemuka, yaitu realisasi anggaran. Tema ini sesuai dengan tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam penyaluran dan pengelolaan APBN. Sejumlah sisi terkait realisasi anggaran yang selama ini sesungguhnya memiliki unsur keingintahuan publik tetapi barangkali belum terekspos secara luas, coba dikupas secara mendalam disertai pemaparan data yang relevan dalam rangkaian artikel Laporan Utama.

Banyak yang telah dilakukan, sekaligus banyak lagi yang masih harus menjadi perhatian dan diupayakan. Itu barangkali yang tergambar dalam rangkaian artikel laporan utama yang memuat tulisan mengenai postur APBN 2016 yang progresif sebagai bagian dari edukasi publik '#sadarAPBN’. Gambaran progress program prioritas nawacita sebagai misi Kabinet Kerja, spending review sebagai alat bantu peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran, serta penerapan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui indikator-indikator terukur di samping tingkat penyerapan juga disajikan. Tak ketinggalan, artikel-artikel tersebut juga dilengkapi dengan ulasan dan komentar dari sejumlah pihak terkait, mulai dari pejabat berwenang sampai pelaku pengelola keuangan instansi pemerintah. Wawancara dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, yang diperkuat dengan penyajian pernyataan dan pesan dari Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro juga membahas upaya penciptaan anggaran belanja pemerintah yang berkualitas.

 

Edisi Sebelumnya :

 
 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2015

 
 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2014

Majalah Treasury Indonesia edisi 02/2014

 

suplemen

  Majalah Treasury Indonesia 01/2013 Majalah Treasury Indonesia 02/2013
     

 

Save

Save

LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

   
  Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Pengertian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Kajian Fiskal Regional

  Kajian Fiskal Regional Prov. Sulawesi Selatan Semester I th 2013
  Kajian Fiskal Regional ini disusun dengan mengakomodir Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tujuan utama dari kajian ini antara lain :
  1. Memberikan gambaran kondisi perekonomian regional dan perkembangan kondisi fiskal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester I 2013;
  2. Upaya menambah pengetahuan khususnya tentang kebijakan fiskal serta optimalisasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai yang tertuang dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012;
  3. Diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, stakeholders maupun masyarakat pada umumnya serta bagi Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya.
 

Edisi Sebelumnya :

 
  KFR Prov. JATIM Semester I 2013 KFR Prov. JAKARTA Semester I 2013
  KFR Prov. RIAU Semester I 2013 KFR Prov. NAD Semester I 2013
  KFR Prov. NTB Semester I 2013 KFR Prov. MALUT Semester I 2013
  KFR Prov. PAPUA Semester I 2013 KFR Prov. KEPRI Semester I 2013