BERITA

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja APBN 2018 semakin baik, ditandai dengan antara lain pendapatan negara sudah mencapai 95,4% dari target dan belanja negara sebesar 94,5%, merujuk pada data sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus yang ditayangkan oleh Metro TV, Rabu (26/12) melalui talkshow bertajuk 'Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018'.

Dengan tersisanya beberapa hari kerja di tahun anggaran 2018 ini, Kemenkeu dalam hal ini DJPb terus melakukan komunikasi dengan satuan kerja (satker). Harapannya, apa yang sudah baik bisa terus terjaga di tahun berikutnya.

“Terkait kinerja, kami melihat dari kecermatan satker untuk menyampaikan rencana semakin bagus karena revisi DIPA sudah semakin turun. Cash flow semakin baik karena permintaan uang muka semakin turun. Ketepatan memperkirakan gaji pegawai sudah semakin baik karena pagu minus semakin turun. Keterlambatan penyampaian kontrak, laporan pertanggungjawaban, dispensasi pengajuan SPM semakin menurun. Kita berharap ini terus dibawa ke 2019,” kata Marwanto.

“Secara sektoral, prioritas pemerintah sudah mendekati apa yang kita rencanakan. Misalnya, proyek infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, juga yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan dan sumber daya manusia, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan nasional. Semuanya rata-rata penyerapannya sudah lebih dari 90%. Ini menjadi indikasi bahwa tahun 2018 daya guna APBN mudah-mudahan sudah ternikmati oleh masyarakat Indonesia,” sebut Marwanto.

Marwanto kemudian menekankan, anggaran harus terserap secara efisien, maksudnya betul-betul bisa men-deliver output. Di sisi lain juga harus efektif, setiap rupiah yang ada di dalam APBN bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya.

“Yang kita harapkan adalah uangnya terserap, output ter-deliver. Kami telah membuat kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran, mudah-mudahan dengan ini penyerapan akan bisa menjadi lebih baik dan output juga sesuai dengan yang direncanakan. Untuk 2018 rekan-rekan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satker selalu melakukan komunikasi apabila mengalami kesulitan sehingga penyerapan relatively lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rata-rata per bulan bisa menyerap antara 5 s.d. 8% di triwulan I, dan pada triwulan III s.d. IV mencapai 10 s.d. 13%. Ini prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya,” ungkap Marwanto.

Dijelaskan oleh Marwanto, meskipun dalam DIPA sudah dituliskan secara spesifik output apa saja yang akan dicapai selama setahun, kadang tidak mudah untuk menggambarkan output secara spesifik. “Kalau jalan, jembatan bisa diukur yang sudah terlaksana. Tetapi kesehatan, apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika uang sudah dicairkan, program sudah dijalankan. Misalnya program KIS dan KIP. Ini output yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengatakan apakah APBN sudah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan maupun tidak,” terangnya.

Ke depan, untuk mendorong kinerja APBN yang efisien dan efektif, DJPb akan terus berkoordinasi dengan satker, mendorong bidding dilakukan segera, serta mengajak untuk mencermati proyek-proyek multiyears. Kesempatan telah diberikan kepada satker untuk melakukan tender sebelum bulan Januari. Komunikasi, pertemuan, maupun focus group discussion (FGD) dengan satker terus dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang mungkin ditemui. Monitoring berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), juga spending review terhadap belanja yang sudah dilakukan di 2018 akan terus dilanjutkan.

Marwanto juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. “Kami mengundang masyarakat memberi masukan kepada kami. Kami punya call center di 14090, silakan bagi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, menyampaikan kepada kami. Kami akan menjadi partner bagi masyarakat maupun untuk satker, membuat APBN kita berkinerja yang terbaik sepenuhnya untuk bangsa dan negara dan untutahunk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [LRN]

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2911-dirjen-perbendaharaan-kinerja-apbn-2018-baik,-penyerapan-harus-semakin-efektif-dan-efisien.html

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 serta kemajuan pencairan anggaran oleh satker ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl.Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini (21/12/2018) yang merupakan hari terakhir pengajuan pembayaran langsung untuk tahun 2018.

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil DJPbProv.DKI Jakarta dan sejumlah pejabat eselon I,II dan III Kemenkeu khususnya DJPb, bertatap muka dan berdialog langsung dengan para pengelola keuangan satker yang memenuhi front offce KPPN untuk mengajukan pencairan anggarannya masing-masing. Ia menanyakan problem yang dihadapi serta mengkonfirmasi kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN. Secara umum Menkeu menyatakan cukup senang dengan progress pencairan anggaran oleh satker dan dampak positif upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara sepanjang tahun anggaran 2018 sampai saat ini yang menurutnya semakin membaik dari hari ke hari.

“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif” kata Menkeu. “Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang lebih fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran”, ungkapnya.

Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaranpun diatur sedemikian, melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT). Dengan LLAT ini, efektifitas waktu : “periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa” menjadi jelas dan terorganisir tahapannya.  Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun

Upaya lainnya yaitu penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini juga berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi kontinyu atas seluruh kinerja nanggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, upaya-upaya ini ternyata mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi. 

Di depan awak media dan pers yang meliput kunjungan, Menkeu mengungkapkan sejumlah catatan mengonfirmasi hal tersebut. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.

Dari sisi IKPA, angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Antara lain ditunjukkan oleh frekuensi revisi anggaran yang berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual juma meningkat (90,16% dari semula 86%). Pun demikian dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).

Atas capaian ini Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran DJPb atas layanan yang diberikan kepada satker. “Mereka (satker-Red.) menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor pelayanan perbendaharaan, “ungkap Menkeu. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang bekerja hingga larut malam kemarin dan hari ini, hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik,” demikian dikatakan Menkeu.

Hal-hal positif dan perbaikan yang terus diupayakan Kemenkeu cq. Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN ini tentunya diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal dan karenanya setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 ini pada akhirnya dapat mewujud menjadi suatu hal yang benar-benar mencapai tujuannya, memberi manfaat bagi masyarakat. (pw)

 

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2910-pastikan-pencairan-tutup-tahun-anggaran-2018-baik-dan-lancar,-menkeu-tinjau-layanan-kppn-di-otista.html

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu – Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN tahun 2019 telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, siklus pengelolaan APBN tahun 2019 berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hari ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Alokasi TKDD kepada seluruh Gubernur pada Selasa (11/12). Penyerahan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang merepresentasikan fokus pembangunan pada tahun 2019, dan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya.

"Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPR dan DPD RI yang sudah bersinergi dengan Pemerintah dalam membahas penetapan APBN 2019. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kementerian dan lembaga yang selama 4 tahun ini sudah bekerja dengan maksimal memastikan bahwa setiap rupiah di APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia," ucap Presiden di istana negara.

DIPA dan Alokasi TKDD, sebagai dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN, serta pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. DIPA diserahkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Alokasi TKDD diserahkan kepada para Gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dilaksanakan dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2019 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Dalam kesempatan kali ini saya juga perlu kembali menegaskan bahwa kita harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil dan juga jangan habis untuk sekedar rutinitas belanja pegawai atau belanja operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan untuk masyarakat," tegas Presiden.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan strategis dan terobosan dalam APBN tahun 2019 :

  1. Penguatan bidang kesehatan yang salah satunya difokuskan pada program penurunan stunting terintegrasi dengan melakukan intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.
  2. Penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.
  3. Penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat program keluarga harapan.
  4. Pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
  6. Pengalokasian DAU Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp3,0 triliun yang ditujukan kepada 8.212 kelurahan.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta seluruh Gubernur dalam melaksanakan berbagai program Pemerintah tahun 2019. Seluruh aparatur Pemerintah agar dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat. Untuk itu, Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal.
  2. Memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.
  3. Melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
  4. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Untuk itu, Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.
  5. Memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar Kementerian, antar Pemerintah Daerah, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan.
  6. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja Pemerintah dan hasilnya. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-dorong-investasi-dan-daya-saing-melalui-pembangunan-sumber-daya-manusia/

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu - Dalam pidato laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/12),  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

"Kami ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak Presiden untuk menghadiri dan akan memberikan pengarahan di dalam acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2019. Kita sebentar lagi akan menutup tahun anggaran 2018 dan tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global secara dinamis," jelas Menkeu.

APBN tahun 2019 mengambil tema 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia.' Pada tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita memasuki APBN 2019. Dalam pembahasan dengn DPR asumsi makro dihadapkan pada  situasi yang sangat dinamis. Artinya tahun 2019 kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang terus dinamis," ungkap Menkeu.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sementara belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari:

  1. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui K/L sebesar Rp855,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tahun 2019 juga terus dilakukan penguatan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, pengalokasian DAU bersifat final untuk  meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja, dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Berkenaan kenaikan belanja ini kita akan memprioritaskan sesuai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan serta pelaksanaan dari Nawa Cita. Tahun 2019 fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Menkeu.

Diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019, diharapkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-serahkan-dipa-dan-tkdd-2019/

KPPN Metro melaksanakan mitigasi resiko bencana kebakaran dengan melakukan pelatihan pemadaman kebakaran pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019. Pelatihan diberikan oleh Pemadam Kebakaran Kota Metro dengan melibatkan seluruh Pegawai KPPN Metro dan bertempat di lapangan parkir KPPN Metro.

Petugas Pemadam Kebakaran memberikan penjelasan singkat mengenai tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebelum melakukan simulasi pemadaman api yang dilaksanakan bergiliran oleh para Pegawai. Selain itu, Pemadam Kebakaran Kota Metro juga meninjau penempatan tabung APAR pada KPPN Metro agar mudah dijangkau dalam keadaan darurat. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Metro memiliki keterampilan dalam penggunaan tabung APAR.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro mengadakan Sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja mitra KPPN Metro pada Rabu, 27 Maret 2019, bertempat di Aula KPPN Metro. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang diselenggarakan KPPN Metro pada Tahun Anggaran (TA) 2019 dan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara dari seluruh Satuan Kerja Mitra KPPN Metro. Acara sendiri diadakan dua sesi, satuan kerja mitra KPPN Metro diundang terpisah pada 2 sesi yang berbeda yaitu sesi pagi dan sesi siang dikarenakan keterbatasan tempat.

Materi yang disajikan pada sosialisasi ini cukup padat, seluruh Seksi pada KPPN Metro mendapat giliran untuk menyampaikan materi masing-masing. Sosialisasi diawali dengan keynote speech yang dibawakan oleh Kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono. Kepala KPPN Metro menyampaikan bahwa KPPN Metro pada Tahun 2019 ini ditetapkan sebagai salah satu instansi yang akan mengikuti penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga membutuhkan dukungan dari mitra kerja agar KPPN Metro dapat meraih predikat WBK. Selain itu Kepala KPPN Metro juga menyinggung kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh satuan kerja pada TA 2019.

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) yang diwakili oleh Kepala Seksi MSKI, M. Sulfatahirin, serta Abdurrahman Baidlowi mendapat kesempatan pertama dalam sosialisasi ini dengan materi Anti Gratifikasi serta penjelasan mengenai Wilayah Bebas Korupsi pada KPPN Metro. Materi selanjutnya dibawakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntasi (Vera) yang diwakili oleh Kepala Seksi Vera, Supardi, menyampaikan materi Evaluasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satker mitra KPPN Metro. Seksi Bank yang diwakili oleh Kepala Seksi Bank, Trianti, serta Deswanda Pratama menjadi pengisi acara berikutnya dengan membawakan materi Penyelesaian Retur SP2D.

Sosialisasi ditutup dengan materi terakhir yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Yopiter Agung Putra Akbar, serta Treasury Management Representative (TMR) KPPN Metro yaitu Denny Satriyawan dan Jessica Stephanie Putri. Materi yang disampaikan pada akhir acara mencakup Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA. 2019, PMK 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN serta PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pada materi mengenai Kartu Kredit Pemerintah peserta sosialisasi baik pada sesi pagi maupun sesi siang mengikuti dengan  antusias terutama ketika dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Kartu Kredit Pemerintah yang wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja mulai 1 Juli 2019 merupakan kebijakan terbaru dalam upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan sinergi antara KPPN dan satker mitra kerja menjelang masa transisi serta masa implementasi.

 

 

 

Rabu, 20 Februari 2019, KPPN Metro selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) Bendahara kembali mengadakan Ujian Sertfikasi Bendahara untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu. Ujian Sertifikasi Bendahara kali ini merupakan Periode I untuk Tahun Anggaran 2019. Ujian sertifikasi bendahara bertujuan menguji kompetensi para bendahara pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Standar Kompetensi Bendahara yang telah ditetapkan. Para Bendahara yang lulus berhak menyandang status sebagai BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).

Pada Periode I TA 2019 ini terdapat 10 Bendahara yang hadir mengikuti ujian terdiri dari  1 Bendahara Pengeluaran, 4 Bendahara Penerimaan, dan 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sembilan peserta merupakan peserta yang mengulang dan satu peserta merupakan peserta baru.

Acara diawali dengan keynote speech yang dibawakan oleh Plh. Kepala KPPN Metro, B. Trihantoro. Plh. KPPN Metro menyampaikan agar para bendahara senantiasa meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan standar kompetensi minimum bendahara. Selanjutnya peserta diberikan penyegaran materi oleh salah seorang Treasury Management Representative (TMR) KPPN Metro,  Denny Satriyawan. Materi yang disampaikan kepada para peserta mengenai Pedoman Perilaku Bendahara, Kompetensi Dasar Bendahara, Tupoksi Bendahara, dan beberapa materi tambahan lainnya. Setelah penyampaian materi selesai, Ujian Sertifikasi Bendahara dimulai pukul 11.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB.

Melalui program Sertifikasi Bendahara ini diharapkan kompetensi seorang bendahara pengelola APBN dapat terjamin dan para bendahara pengelola APBN senantiasa terpacu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan APBN. Bendahara pengelola APBN yang kompeten dan profesional akan mewujudkan pengelolaan APBN yang akuntabel dan tepat sasaran.

Seluruh Pejabat pada KPPN Metro, mulai dari eselon III dan eselon IV beserta seluruh pegawai mengikuti acara penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2019 sekaligus penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019. Acara berlangsung pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di aula KPPN Metro.

Kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono, dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai KPPN Metro menyampaikan bahwa acara penandatanganan pakta integritas bukanlah sekedar acara seremonial tahunan belaka, acara penandatanganan pakta integritas adalah momentum menyegarkan kembali semangat untuk terus menjaga integritas yang telah bertahun-tahun dipegang teguh oleh seluruh insan perbendaharaan. Seluruh Pejabat dan pegawai KPPN Metro diminta benar-benar melaksanakan dan memegang teguh komitmen yang telah ditandatangani pada pakta integritas.

Pada acara yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five untuk pejabat eselon IV dan pegawai pada KPPN Metro. Kepala KPPN Metro memberikan arahan kepada seluruh eselon IV dan pegawai agar memahami Kontrak Kinerja yang ditandatangani dengan sebaik-baiknya, masing-masing pejabat dan pegawai harus memiliki strategi bagaimana mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan segera melaksanakannya dari awal tahun terlebih lagi pada Tahun 2019 KPPN Metro akan mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung untuk mengikuti Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dengan telah dilaksanakannya acara penandatanganan pakta integritas dan kontrak kinerja tahun 2019, maka seluruh pejabat dan pegawai KPPN Metro wajib melaksanakan komitmen yang telah ditandatangani serta memegang erat komitmen tersebut sebagai Janji untuk Negeri.