BERITA

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja APBN 2018 semakin baik, ditandai dengan antara lain pendapatan negara sudah mencapai 95,4% dari target dan belanja negara sebesar 94,5%, merujuk pada data sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus yang ditayangkan oleh Metro TV, Rabu (26/12) melalui talkshow bertajuk 'Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018'.

Dengan tersisanya beberapa hari kerja di tahun anggaran 2018 ini, Kemenkeu dalam hal ini DJPb terus melakukan komunikasi dengan satuan kerja (satker). Harapannya, apa yang sudah baik bisa terus terjaga di tahun berikutnya.

“Terkait kinerja, kami melihat dari kecermatan satker untuk menyampaikan rencana semakin bagus karena revisi DIPA sudah semakin turun. Cash flow semakin baik karena permintaan uang muka semakin turun. Ketepatan memperkirakan gaji pegawai sudah semakin baik karena pagu minus semakin turun. Keterlambatan penyampaian kontrak, laporan pertanggungjawaban, dispensasi pengajuan SPM semakin menurun. Kita berharap ini terus dibawa ke 2019,” kata Marwanto.

“Secara sektoral, prioritas pemerintah sudah mendekati apa yang kita rencanakan. Misalnya, proyek infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, juga yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan dan sumber daya manusia, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan nasional. Semuanya rata-rata penyerapannya sudah lebih dari 90%. Ini menjadi indikasi bahwa tahun 2018 daya guna APBN mudah-mudahan sudah ternikmati oleh masyarakat Indonesia,” sebut Marwanto.

Marwanto kemudian menekankan, anggaran harus terserap secara efisien, maksudnya betul-betul bisa men-deliver output. Di sisi lain juga harus efektif, setiap rupiah yang ada di dalam APBN bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya.

“Yang kita harapkan adalah uangnya terserap, output ter-deliver. Kami telah membuat kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran, mudah-mudahan dengan ini penyerapan akan bisa menjadi lebih baik dan output juga sesuai dengan yang direncanakan. Untuk 2018 rekan-rekan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satker selalu melakukan komunikasi apabila mengalami kesulitan sehingga penyerapan relatively lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rata-rata per bulan bisa menyerap antara 5 s.d. 8% di triwulan I, dan pada triwulan III s.d. IV mencapai 10 s.d. 13%. Ini prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya,” ungkap Marwanto.

Dijelaskan oleh Marwanto, meskipun dalam DIPA sudah dituliskan secara spesifik output apa saja yang akan dicapai selama setahun, kadang tidak mudah untuk menggambarkan output secara spesifik. “Kalau jalan, jembatan bisa diukur yang sudah terlaksana. Tetapi kesehatan, apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika uang sudah dicairkan, program sudah dijalankan. Misalnya program KIS dan KIP. Ini output yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengatakan apakah APBN sudah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan maupun tidak,” terangnya.

Ke depan, untuk mendorong kinerja APBN yang efisien dan efektif, DJPb akan terus berkoordinasi dengan satker, mendorong bidding dilakukan segera, serta mengajak untuk mencermati proyek-proyek multiyears. Kesempatan telah diberikan kepada satker untuk melakukan tender sebelum bulan Januari. Komunikasi, pertemuan, maupun focus group discussion (FGD) dengan satker terus dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang mungkin ditemui. Monitoring berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), juga spending review terhadap belanja yang sudah dilakukan di 2018 akan terus dilanjutkan.

Marwanto juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. “Kami mengundang masyarakat memberi masukan kepada kami. Kami punya call center di 14090, silakan bagi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, menyampaikan kepada kami. Kami akan menjadi partner bagi masyarakat maupun untuk satker, membuat APBN kita berkinerja yang terbaik sepenuhnya untuk bangsa dan negara dan untutahunk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [LRN]

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2911-dirjen-perbendaharaan-kinerja-apbn-2018-baik,-penyerapan-harus-semakin-efektif-dan-efisien.html

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 serta kemajuan pencairan anggaran oleh satker ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl.Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini (21/12/2018) yang merupakan hari terakhir pengajuan pembayaran langsung untuk tahun 2018.

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil DJPbProv.DKI Jakarta dan sejumlah pejabat eselon I,II dan III Kemenkeu khususnya DJPb, bertatap muka dan berdialog langsung dengan para pengelola keuangan satker yang memenuhi front offce KPPN untuk mengajukan pencairan anggarannya masing-masing. Ia menanyakan problem yang dihadapi serta mengkonfirmasi kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN. Secara umum Menkeu menyatakan cukup senang dengan progress pencairan anggaran oleh satker dan dampak positif upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara sepanjang tahun anggaran 2018 sampai saat ini yang menurutnya semakin membaik dari hari ke hari.

“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif” kata Menkeu. “Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang lebih fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran”, ungkapnya.

Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaranpun diatur sedemikian, melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT). Dengan LLAT ini, efektifitas waktu : “periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa” menjadi jelas dan terorganisir tahapannya.  Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun

Upaya lainnya yaitu penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini juga berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi kontinyu atas seluruh kinerja nanggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, upaya-upaya ini ternyata mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi. 

Di depan awak media dan pers yang meliput kunjungan, Menkeu mengungkapkan sejumlah catatan mengonfirmasi hal tersebut. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.

Dari sisi IKPA, angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Antara lain ditunjukkan oleh frekuensi revisi anggaran yang berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual juma meningkat (90,16% dari semula 86%). Pun demikian dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).

Atas capaian ini Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran DJPb atas layanan yang diberikan kepada satker. “Mereka (satker-Red.) menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor pelayanan perbendaharaan, “ungkap Menkeu. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang bekerja hingga larut malam kemarin dan hari ini, hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik,” demikian dikatakan Menkeu.

Hal-hal positif dan perbaikan yang terus diupayakan Kemenkeu cq. Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN ini tentunya diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal dan karenanya setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 ini pada akhirnya dapat mewujud menjadi suatu hal yang benar-benar mencapai tujuannya, memberi manfaat bagi masyarakat. (pw)

 

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2910-pastikan-pencairan-tutup-tahun-anggaran-2018-baik-dan-lancar,-menkeu-tinjau-layanan-kppn-di-otista.html

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu – Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN tahun 2019 telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, siklus pengelolaan APBN tahun 2019 berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hari ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Alokasi TKDD kepada seluruh Gubernur pada Selasa (11/12). Penyerahan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang merepresentasikan fokus pembangunan pada tahun 2019, dan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya.

"Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPR dan DPD RI yang sudah bersinergi dengan Pemerintah dalam membahas penetapan APBN 2019. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kementerian dan lembaga yang selama 4 tahun ini sudah bekerja dengan maksimal memastikan bahwa setiap rupiah di APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia," ucap Presiden di istana negara.

DIPA dan Alokasi TKDD, sebagai dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN, serta pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. DIPA diserahkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Alokasi TKDD diserahkan kepada para Gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dilaksanakan dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2019 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Dalam kesempatan kali ini saya juga perlu kembali menegaskan bahwa kita harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil dan juga jangan habis untuk sekedar rutinitas belanja pegawai atau belanja operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan untuk masyarakat," tegas Presiden.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan strategis dan terobosan dalam APBN tahun 2019 :

  1. Penguatan bidang kesehatan yang salah satunya difokuskan pada program penurunan stunting terintegrasi dengan melakukan intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.
  2. Penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.
  3. Penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat program keluarga harapan.
  4. Pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
  6. Pengalokasian DAU Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp3,0 triliun yang ditujukan kepada 8.212 kelurahan.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta seluruh Gubernur dalam melaksanakan berbagai program Pemerintah tahun 2019. Seluruh aparatur Pemerintah agar dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat. Untuk itu, Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal.
  2. Memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.
  3. Melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
  4. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Untuk itu, Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.
  5. Memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar Kementerian, antar Pemerintah Daerah, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan.
  6. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja Pemerintah dan hasilnya. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-dorong-investasi-dan-daya-saing-melalui-pembangunan-sumber-daya-manusia/

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu - Dalam pidato laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/12),  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

"Kami ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak Presiden untuk menghadiri dan akan memberikan pengarahan di dalam acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2019. Kita sebentar lagi akan menutup tahun anggaran 2018 dan tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global secara dinamis," jelas Menkeu.

APBN tahun 2019 mengambil tema 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia.' Pada tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita memasuki APBN 2019. Dalam pembahasan dengn DPR asumsi makro dihadapkan pada  situasi yang sangat dinamis. Artinya tahun 2019 kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang terus dinamis," ungkap Menkeu.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sementara belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari:

  1. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui K/L sebesar Rp855,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tahun 2019 juga terus dilakukan penguatan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, pengalokasian DAU bersifat final untuk  meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja, dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Berkenaan kenaikan belanja ini kita akan memprioritaskan sesuai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan serta pelaksanaan dari Nawa Cita. Tahun 2019 fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Menkeu.

Diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019, diharapkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-serahkan-dipa-dan-tkdd-2019/

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 , Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Bpk. Afiker Siringoringo menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Kepala KPPN Metro, Bpk. Tri Tenggo Sukmono. Sertifikat SNI ISO 9001:2015  ini menjadi bukti bahwa pelayanan KPPN Metro kepada para stakeholders telah berstandar internasional. Keberhasilan KPPN Metro dalam memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro dalam meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi ini juga merupakan pondasi untuk terus mewujudkan layanan berstandar internasional kepada seluruh pengguna stakeholders dengan fokus pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan utama pada ISO 9001:2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (continoual improvement). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.

Pada ISO 9001 versi 2015, konsep kepemimpinan secara explisit dimunculkan sebagai sebuah persyaratan. “Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan..”, persyaratan tersebut muncul di klausul 5.1.1 & 5.1.2. Persyaratan tersebut seakan-akan ingin menekankan kepada user ISO 9001 bahwa sistem manajemen mutu hanya akan efektif jika terdapat komitmen pimpinan puncak. Dan komitmen pimpinan puncak tersebut tidak cukup dengan hanya “menjalankan” fungsi manajemen saja tetapi harus juga memperlihatkan “kepemimpinan”.

Sertifikat yang dari PT. TUV Rheinland bernomor : 824 100 18049/043 ini diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 11 Oktober 2011. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini, KPPN Metro dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders dan mampu membuktikan bahwa sertifikat tersebut memang pantas untuk diraih.

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebook-nya usai mengunjungi salah satu desa yang terkena bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/08).

Sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, dana ini dapat dapat digunakan oleh BNPB sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BNPB. Saat ini pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali.

Menkeu juga menyampaikan data mengenai alokasi dana bantuan melalui beberapa K/L lain yang telah menyalurkan bantuan, dengan total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya adalah:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit;
  2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebesar Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat;
  3. Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum;
  4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya;
  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM)sebesar Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
  6. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan anggaran Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun pada APBN 2018, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. BNPB telah mengusulkan kepada Kemenkeu untuk tambahan bantuan ke Lombok. Penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya. Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini.

Selain anggaran untuk BNPB, Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari K/L untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Pada RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada beberapa K/L seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Desan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh K/L terkait di awal tahun 2019. Ini dilakukan untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

Antisipasi perencanaan ini sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal. Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu," jelas Menkeu.

Ia menambahkan bahwa Kemenkeu juga akan melakukan percepatan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terkait dengan Kabupaten/Kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan aspek governance.

Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

"Pemerintah berterima kasih kepada banyak lembaga swasta, masyarakat, serta stakeholder lainnya yang juga telah membantu langsung ke masyarakat yang terkena musibah. Konsistensi dari komitmen Pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya. APBN adalah instrumen untuk menjaga masyarakat, perekonomian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Menkeu. (rsa/rsa)

 

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-cairkan-rp985-miliar-untuk-penanganan-bencana-lombok/

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2841-dirjen-perbendaharaan-keselamatan-dan-kewaspadaan-tetap-menjadi-prioritas-saat-memberikan-layanan-kepada-satuan-kerja-di-mataram,-ntb.html

 

Berada pada lini depan pengelolaan keuangan negara, menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dipenuhi oleh risiko yang dapat datang secara tidak terduga. Risiko tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan KPPN Metro. Manajemen atas risiko tersebut amat diperlukan untuk meniadakan atau mengurangi efek negatif yang dapat timbul dari risiko itu.
Salah satu risiko yang mungkin muncul dari pengeloaan keuangan negara yang dilakukan oleh KPPN adalah risiko adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh internal KPPN maupun mitra kerja KPPN Metro. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra kerja KPPN Metro dapat menyeret salah satu pegawai atau lebih dalam cakupan perbuatan tersebut jika perbuatan melawan hukum itu terkait atas pengelolaan keuangan negara.

Seringkali perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian atas keuangan negara tidak memiliki hubungan kejahatan dengan pegawai KPPN yang notabene menyalurkan dana tersebut ke unit kerja terkait yang menyandang status tersangka atau terduga. Status saksi dan atau saksi ahli acapkali disematkan kepada pegawai yang berwenang atas otorisasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan satuan kerja tempat pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada umumnya pegawai KPPN yang memiliki status saksi meskipun tidak bersalah dan tidak tahu menahu atas proses keuangan yang terjadi pada satker bersangkutan, akan tetap merasa khawatir, tidak nyaman, dan menjadi beban pikiran. Ketidaktahuan pegawai KPPN tentang bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi serta tidak adanya ilmu hukum yang cukup memadai pada pegawai KPPN tersebut menyebabkan dibutuhkannya suatu bantuan hukum yang sangat diperlukan untuk mendampingi pegawai KPPN tersebut menjadi saksi yang baik untuk keberlangsungan proses hukum terkait.
Sebagai unit kerja vertikal pengelola keuangan di daerah, KPPN Metro, membutuhkan unit kerja vertikal lain di daerah yang menangani proses hukum yakni Kejaksaan Negeri Metro, untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pegawai KPPN.

Metro yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan saksi atau keperluan lain terkait proses hukum yang berjalan yang membutuhkan ilmu dan penjelasan dari pegawai KPPN Metro yang terkait.
Bukti Konkrit atas dukungan dari Kejaksaaan Negeri Metro kepada KPPN Metro dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama antara dua instansi tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Juni 2018 Perjanjian Kerja Sama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang kemungkinan akan dihadapi oleh KPPN Metro sebagai bentuk risiko yang mungkin diperoleh.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk mengoptimalkan penyelematan, pemulihan, perlindungan keuangan/ kekayaan negara, dan menegakkan kewibawaan negara/pemerintah. Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama yang erat di tingkat personil dan tingkat instansi, pelayanan KPPN Metro akan lebih meningkat karena rasa aman yang timbul dari kerja sama tersebut.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-3699/PB.7/2018 tanggal 23 April 2018 hal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018, KPPN Metro ditunjuk menjadi salah satu Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018 untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara dengan mekanisme :

  1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 sebagai tindak lanjut Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-5/PB/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Hasil verifikasi awal Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui aplikasi SIMSERBA, terdapat 15 peserta pada KPPN Metro selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) yang sudah lolos tahap verifikasi kelengkapan dokumen dengan rincian sbb :

  • 4 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  • 11 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Jumlah peserta yang hadir untuk melaksanakan ujian adalah 12 (dua belas) peserta dari 15 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian.

Pelaksanaan Pra-Ujian dimulai dengan Refreshment dari para Petugas TMR (Treasury Management Representative) dari KPPN Metro, yaitu Sdr. Prabeksi Abiseka, Sdr. Dory Sukma Wahyu Prabowo, Sdr. Eko Budi Purnomo dan Sdri. Jessica Stephanie Putri. terdapat 4 bab materi yang disampaikan oleh para petugas TMR untuk meningkatkan pemahaman para peserta sebelum menghadapi ujian. Materi-materi tersebut antara lain materi terkait :

  1. Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (PER-3/PB/2014);
  2. Pengelolaan Uang Persediaan;
  3. Pengujian dan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara;
  4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah.

Ujian dimulai tepat pukul 10.05 WIB dan secara garis besar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Diharapkan pada periode berikutnya, minta Bendahara satker semakin bertambah untuk mendapatkan sertifikat bendahara dan menjadi Bendahara Negara Tersertifikasi.

 

Kontributor : Dory Sukma Wahyu Prabowo