KPPN Metro meraih Sertifikat ISO 9001:2015

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 , Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Bpk. Afiker Siringoringo menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Kepala KPPN Metro, Bpk. Tri Tenggo Sukmono. Sertifikat SNI ISO 9001:2015  ini menjadi bukti bahwa pelayanan KPPN Metro kepada para stakeholders telah berstandar internasional. Keberhasilan KPPN Metro dalam memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro dalam meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi ini juga merupakan pondasi untuk terus mewujudkan layanan berstandar internasional kepada seluruh pengguna stakeholders dengan fokus pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan utama pada ISO 9001:2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (continoual improvement). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.

Pada ISO 9001 versi 2015, konsep kepemimpinan secara explisit dimunculkan sebagai sebuah persyaratan. “Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan..”, persyaratan tersebut muncul di klausul 5.1.1 & 5.1.2. Persyaratan tersebut seakan-akan ingin menekankan kepada user ISO 9001 bahwa sistem manajemen mutu hanya akan efektif jika terdapat komitmen pimpinan puncak. Dan komitmen pimpinan puncak tersebut tidak cukup dengan hanya “menjalankan” fungsi manajemen saja tetapi harus juga memperlihatkan “kepemimpinan”.

Sertifikat yang dari PT. TUV Rheinland bernomor : 824 100 18049/043 ini diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 11 Oktober 2011. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini, KPPN Metro dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders dan mampu membuktikan bahwa sertifikat tersebut memang pantas untuk diraih.

Dirjen Perbendaharaan: Keselamatan dan Kewaspadaan Tetap menjadi Prioritas saat Memberikan Layanan Kepada Satuan Kerja di Mataram, NTB

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebook-nya usai mengunjungi salah satu desa yang terkena bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/08).

Sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, dana ini dapat dapat digunakan oleh BNPB sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BNPB. Saat ini pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali.

Menkeu juga menyampaikan data mengenai alokasi dana bantuan melalui beberapa K/L lain yang telah menyalurkan bantuan, dengan total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya adalah:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit;
  2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebesar Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat;
  3. Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum;
  4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya;
  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM)sebesar Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
  6. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan anggaran Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun pada APBN 2018, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. BNPB telah mengusulkan kepada Kemenkeu untuk tambahan bantuan ke Lombok. Penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya. Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini.

Selain anggaran untuk BNPB, Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari K/L untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Pada RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada beberapa K/L seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Desan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh K/L terkait di awal tahun 2019. Ini dilakukan untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

Antisipasi perencanaan ini sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal. Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu," jelas Menkeu.

Ia menambahkan bahwa Kemenkeu juga akan melakukan percepatan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terkait dengan Kabupaten/Kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan aspek governance.

Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

"Pemerintah berterima kasih kepada banyak lembaga swasta, masyarakat, serta stakeholder lainnya yang juga telah membantu langsung ke masyarakat yang terkena musibah. Konsistensi dari komitmen Pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya. APBN adalah instrumen untuk menjaga masyarakat, perekonomian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Menkeu. (rsa/rsa)

 

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-cairkan-rp985-miliar-untuk-penanganan-bencana-lombok/

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2841-dirjen-perbendaharaan-keselamatan-dan-kewaspadaan-tetap-menjadi-prioritas-saat-memberikan-layanan-kepada-satuan-kerja-di-mataram,-ntb.html

 

Kerja Sama Antar Instansi untuk Mitigasi Risiko Sejak Dini

Berada pada lini depan pengelolaan keuangan negara, menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dipenuhi oleh risiko yang dapat datang secara tidak terduga. Risiko tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan KPPN Metro. Manajemen atas risiko tersebut amat diperlukan untuk meniadakan atau mengurangi efek negatif yang dapat timbul dari risiko itu.
Salah satu risiko yang mungkin muncul dari pengeloaan keuangan negara yang dilakukan oleh KPPN adalah risiko adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh internal KPPN maupun mitra kerja KPPN Metro. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra kerja KPPN Metro dapat menyeret salah satu pegawai atau lebih dalam cakupan perbuatan tersebut jika perbuatan melawan hukum itu terkait atas pengelolaan keuangan negara.

Seringkali perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian atas keuangan negara tidak memiliki hubungan kejahatan dengan pegawai KPPN yang notabene menyalurkan dana tersebut ke unit kerja terkait yang menyandang status tersangka atau terduga. Status saksi dan atau saksi ahli acapkali disematkan kepada pegawai yang berwenang atas otorisasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan satuan kerja tempat pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada umumnya pegawai KPPN yang memiliki status saksi meskipun tidak bersalah dan tidak tahu menahu atas proses keuangan yang terjadi pada satker bersangkutan, akan tetap merasa khawatir, tidak nyaman, dan menjadi beban pikiran. Ketidaktahuan pegawai KPPN tentang bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi serta tidak adanya ilmu hukum yang cukup memadai pada pegawai KPPN tersebut menyebabkan dibutuhkannya suatu bantuan hukum yang sangat diperlukan untuk mendampingi pegawai KPPN tersebut menjadi saksi yang baik untuk keberlangsungan proses hukum terkait.
Sebagai unit kerja vertikal pengelola keuangan di daerah, KPPN Metro, membutuhkan unit kerja vertikal lain di daerah yang menangani proses hukum yakni Kejaksaan Negeri Metro, untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pegawai KPPN.

Metro yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan saksi atau keperluan lain terkait proses hukum yang berjalan yang membutuhkan ilmu dan penjelasan dari pegawai KPPN Metro yang terkait.
Bukti Konkrit atas dukungan dari Kejaksaaan Negeri Metro kepada KPPN Metro dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama antara dua instansi tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Juni 2018 Perjanjian Kerja Sama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang kemungkinan akan dihadapi oleh KPPN Metro sebagai bentuk risiko yang mungkin diperoleh.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk mengoptimalkan penyelematan, pemulihan, perlindungan keuangan/ kekayaan negara, dan menegakkan kewibawaan negara/pemerintah. Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama yang erat di tingkat personil dan tingkat instansi, pelayanan KPPN Metro akan lebih meningkat karena rasa aman yang timbul dari kerja sama tersebut.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi

Liputan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Periode II pada KPPN Metro

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-3699/PB.7/2018 tanggal 23 April 2018 hal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018, KPPN Metro ditunjuk menjadi salah satu Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018 untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara dengan mekanisme :

  1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 sebagai tindak lanjut Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-5/PB/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Hasil verifikasi awal Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui aplikasi SIMSERBA, terdapat 15 peserta pada KPPN Metro selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) yang sudah lolos tahap verifikasi kelengkapan dokumen dengan rincian sbb :

  • 4 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  • 11 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Jumlah peserta yang hadir untuk melaksanakan ujian adalah 12 (dua belas) peserta dari 15 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian.

Pelaksanaan Pra-Ujian dimulai dengan Refreshment dari para Petugas TMR (Treasury Management Representative) dari KPPN Metro, yaitu Sdr. Prabeksi Abiseka, Sdr. Dory Sukma Wahyu Prabowo, Sdr. Eko Budi Purnomo dan Sdri. Jessica Stephanie Putri. terdapat 4 bab materi yang disampaikan oleh para petugas TMR untuk meningkatkan pemahaman para peserta sebelum menghadapi ujian. Materi-materi tersebut antara lain materi terkait :

  1. Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (PER-3/PB/2014);
  2. Pengelolaan Uang Persediaan;
  3. Pengujian dan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara;
  4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah.

Ujian dimulai tepat pukul 10.05 WIB dan secara garis besar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Diharapkan pada periode berikutnya, minta Bendahara satker semakin bertambah untuk mendapatkan sertifikat bendahara dan menjadi Bendahara Negara Tersertifikasi.

 

Kontributor : Dory Sukma Wahyu Prabowo

 

Kick off Implementasi ISO 9001:2015 pada KPPN Metro

Terhitung mulai tanggal 2 April 2018, KPPN Metro menetapkan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Komitmen Penerapan ISO 9001:2015 pada KPPN Metro yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan PPNPN pada KPPN Metro. ISO adalah  standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization (ISO), yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara di dunia.

Tujuan penerapan ISO 9001:2015 adalah :

  • Memenuhi standar Quality Assurance Reformasi Birokrasi
  • Memberikan gambaran celah kesalahan (fraud) yg ada dalam sistem dan proses bisnis KPPN
  • Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan negara, peningkatan efisiensi dan akuntablitas
  • Meningkatkan citra positif KPPN dan DJPb
  • Meningkatkan kinerja di unit-unit KPPN, menciptakan budaya mutu, budaya disiplin, budaya tertib administrasi & kerja secara sistematis

Setelah melaksanakan implementasi ISO 9001:2008 minimal 3 bulan, maka KPPN dimaksud bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 apabila KPPN tersebut lulus audit sertifikasi oleh Badan Sertifikasi independen.

Kepala KPPN selaku Manajemen Puncak telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dengan cara:

  1. mengambil tanggungjawab terhadap efektivitas SMM ISO 9001:2015 pada KPPN
  2. memastikan bahwa tujuan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu (IKU KPPN) ditetapkan untuk implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dan sesuai dengan Konteks Organisasi dan arah Strategis Organisasi
  3. memastikan integrasi persyaratan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dalam proses bisnis
  4. menggunakan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko
  5. memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk SMM ISO 9001:2015 pada KPPN telah tersedia
  6. mengkomunikasikan ke pihak internal pentingnya manajemen mutu yang efektif
  7. memastikan bahwa SMM ISO 9001:2015 pada KPPN mencapai hasil yang diinginkan
  8. terlibat, mengarahkan, dan mendukung seluruh pegawai untuk berkontribusi pada efektivitas SMM ISO 9001:2015 pada KPPN
  9. melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dengan penerapana ISO 9001:2015, diharapkan pelayanan KPPN Metro ke depan kepada pada stakeholder semakin meningkat. Selain penetapan , acara tersebut juga diikuti dengan penetapan Kebijakan Mutu KPPN Metro. Kebijakan Mutu KPPN Metro adalah "LUAR BIASA"

KPPN Metro  “ L U A R   B I A S A ”
LUGAS    
    :    Professional dalam memberikan pelayanan sesuai perturan yang berlaku dan menjalin sinergi demi kesuksesan bersama.
RESPONSIF
:    Memberikan solusi dan upaya terbaik demi kepentingan mitra kerja.
BERSIH  
   :    Selalu menjaga diri dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta anti segala macam bentuk gratifikasi dalam melaksanakan tugas.
INOVATIF  
:    Terus-menerus berusaha untuk berkembang dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada para stakeholder
ANDAL      
:    Dapat diandalkan dengan tetap berorientasi pada kepuasan pelayanan terhadap mitra kerja dan pengguna jasa layanan.
SANTUN    
:    Santun dan ramah dalam memberikan layanan serta selalu menjaga dan membina hubungan baik dengan mitra kerja

Pencanangan Zona Integritas (ZI) di KPPN Metro

Pencanangan ZI pada KPPN Metro merupakan implementasi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016, serta berdasarkan arahan Menteri Keuangan dalam  KMK  nomor 426/KMK.01/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas (ZI). Bertepatan dengan hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, KPPN Metro melaksanakan  pencanangan pembangunan ZI. Bertempat di aula KPPN Metro dengan mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mitra kerja serta Kepala BPKAD mitra KPPN Metro.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Metro, Bapak Tri Tenggo Sukmono menyampaikan bahwa pencanangan ZI ini  adalah tahap awal atau persiapan untuk melangkah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau juga menyampaikan bahwa pada kesempatan sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas lingkup intern KPPN Metro dan penandatanganan pakta integritas eksternal antara Kepala KPPN dengan seluruh KPA mitra kerja.  Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tidak korupsi.

 Kegiatan pencanangan ZI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Bapak Alfiker Siringoringo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pencanangan ZI ini merupakan program nasional yang dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara, disampaikan bahwa negara yang maju diawali dengan pengelolaan keuangannya yang baik. Dicontohkan bahwa negara yang masa kemerdekaannya hampir bebarengan dengan Indonesia adalah Korea Selatan. Pada awalnya jika dibandingkan, negara kita lebih unggul misal dalam hal jumlah penduduk, GDP, ekspor, sumber kekayaan alam. Namun menjelang tahun  70 hingga 80-an negara kita sudah tertinggal. Begitu juga dengan negara-negara di tingkat Asean, seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Jika kita tidak segera berbenah maka akan semakin jauh tertinggal.    

Bercermin pada kejadian tahun 1997/1998, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan 3 (tiga) peraturan terkait reformasi birokrasi di bidang keuangan negara. Antara lain Undang-Undang No,17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Hal tersebut antara lain ditandai dengan pemberian kewenangan kepada pimpinan kementerian/lembaga negara untuk bertidak disamping sebagai otorisator namun juga sebagai ordonator, yang berarti bahwa pemberian kewenangan pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban  kepada kementerian/lembaga.

Penulisan testimoni olehpara KPA

Beliau juga menyinggung terkait pengelolaan pelaksanaan anggaran pada lingkup wilayah regional Lampung. Dari hasil monitoring dan penilaian Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan bahwa pada TA. 2017  Kanwil Lampung berada pada peringkat yang kurang bagus. Poin penting yang tidak dapat menaikkan peringkat penilaian adalah tingkat ketepatan terhadap penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dari satuan kerja dan tingkat ketapatan penyampaian data kontrak yang masih kalah dibanding dengan wilayah regional lain. Arti penting penyampaian RPD dan data kontrak adalah terkait dengan penyediaan dana oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Dana pada BUN tidak selalu setiap saat tersedia karena tergantung dari penerimaan negara pada saat itu.  Oleh karena itu sangatlah penting  bagi satuan kerja untuk melaksanakan perencanaan yang baik dalam pengajuan pembayaran ke BUN.

Diakhir acara Kepala KPPN Metro meminta kepada KPA yang hadir untuk menuliskan testimoni atas pelayanan KPPN Metro pada lembar yang disediakan dan dilanjutkan dengan foto bersama kemudian ditutup dengan acara ramah tamah.

 

Kontributor :

Niko (Kepala Seksi Verak)

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAKPA tahun 2017 pada KPPN Metro

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan dan penelaahan laporan keuangan tingkat  UAKPA tahun 2017 wilayah pembayaran KPPN Metro dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2018.  Dalam sambutannya kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya sejak  tahun 2005 LKPP dibuat,  baru pada LKPP TA.2016 mendapatkan opini WTP dari BPK. Untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai tersebut maka usaha dan upaya bagi kita selaku pengelola keuangan tingkat UAKPA adalah dengan cara menyajikkan dan menyusun data laporan keuangan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Disamping penguasaan perangkat aplikasi penyusun laporan, juga harus mengetahui peruntukan akun pos-pos transaksi keuangan yang terjadi pada masing-masing satuan kerja. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan terdapat perlakuan khusus terhadap beberapa transaksi yang perlu mendapat perhatian. 

Langkah-langkah dalam rangka menghasilkan dan menyajikkan data laporan keuangan yang memadai  yaitu dengan cara menyampaikan LPJ Bendahara dan melakukan rekonsiliasi melalui  e_rekons secara benar dan tepat waktu. Dari hasil penyampaian LPJ Bendahara dan e_rekons tersebut akan dapat dimonitoring data-data yang sudah benar dan yang masih salah. Terhadap data yang masih salah, teman-teman KPPN akan menyampaikan informasi kepada satuan kerja agar memperbaikinya. Jika mengalami kendala pada saat ini sudah terbuka luas layanan bantuan, seperti Hai DJPbn, Hai CSO atau datang langsung berkonsultasi dengan teman-teman KPPN.

Upaya ini perlu kerjasama dan komitmen kita bersama untuk menyajikkan data laporan keuangan secara tepat dan benar.  Disamping itu juga perlu dukungan dan perhatian dari masing-masing pimpina satuan kerja agar upaya ini dapat berjalan lancar.

Diakhir sambutannya Kepala KPPN Metro menghimbau agar kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh dan setelah mengikuti kegiatan ini para peserta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan/memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada data laporan keuangan masing-masing satuan kerja.

Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2017 di KPPN Metro

Dalam rangka merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2017, KPPN Metro khususnya seksi MSKI (Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal) melakukan refreshment dan penyegaran terkait bahay tulen Korupsi kepada seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro. Khusus untuk tahun 2017 ini, tema Hakordia 2017 di Ditjen Perbendaharaan adalah "Bergerak Bersama Berantas Korupsi".

Acara dibuka dengan penjelasan dari Kepala Seksi MSKI, bapak Mangisi Ronald Oktonius terkait makna dan maksud pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia. "Korupsi dan gratifikasi jangan sampai menjadi budaya!!", tegasnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film tentang bahaya gratifikasi dan dilanjutkan dengan penjelasan terkait macam-macam gratifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 7/PMK.01/2017 oleh narasumebr, saudara Dory Sukma Wahyu Prabowo.

Acara berikutnya adalah penandatanganan Komitmen Anti Korupsi yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPPN Metro termasuk para PPNPN dengan disaksikan oleh Kepala KPPN Metro, bapak Tri Tenggo Sukmono.

Acara diakhiri dengan penyematan PIN Anti Korupsi oleh Kepala KPPN Metro kepada para pegawai dan kepada tamu satker yang sedang menerima pelayanan di loket KPPN Metro.

Capacity Building dan Family Gathering KPPN Metro tahun 2017

Berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPN Metro Nomor ND-140/WPB.08/KP.12610/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Kegiatan Capacity Building, Service Excellent, dan Family Gathering bagi Para Pegawai dan Karyawan pada KPPN Metro dibutuhkan adanya suatu kegiatan capacity building dan family gathering bagi para pegawai dan karyawan serta keluarga pegawai dan karyawan KPPN Metro. Maksud dari kegiatan Capacity Buliding dan Family Gathering adalah untuk meningkatkan sinergi serta performa kinerja antara pegawai dalam satu KPPN maupun antar KPPN dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan bekerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan Capacity Building dilaksanakan di TMII Metro dengan diikuti oleh

Untuk tahun 2017 ini, Capacity Building dan Family Gathering KPPN Metro dilaksanakan di Taman Metro Indonesia Indah, Jl. Imam Bonjol no.8, Karangrejo, Metro Utara, Metro hari Sabtu, 11 November  2017 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB dengan melibatkan seluruh Pegawai dan karyawan (PPNPN) serta keluarga pegawai dan karyawan KPPN Metro.

Susunan acara dalam Capacity Building dan Family Gathering KPPN Metro tahun 2017 kali ini antara lain sebagai berikut :

  1. Acara seremonial dan pembukaan oleh Bapak Tri Tenggo Sukmono sebagai Kepala Kantor KPPN Metro.
  2. Kegiatan Capacity Building dan Family Gathering diawali dengan pemberian materi service excellent oleh dua narasumber dari pihak Bank Mandiri.
  3. Selanjutnya terdapat materi roleplay pelayanan kepada customer atau stakeholder yang diperankan oleh pegawai dan karyawan KPPN Metro dengan dibimbing oleh narasumber dari pihak Bank Mandiri.
  4. Kegiatan Outbond yang diikuti seluruh Pegawai dan Karyawan KPPN Metro untuk meningkatkan karakter dan kebersamaan serta jiwa korsa pegawai.
  5. Foto Bersama

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan service excellent dan capacity building ini, para pegawai KPPN Metro khususnya dan pegawai KPPN Lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Lampung umumnya memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni sehingga tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan Sinergi antar pegawai dan juga antara KPPN juga ialah hasil yang diharapkan tercapai oleh kegiatan capacity building ini. Dengan meningkatkan sinergi dan kapasitas pegawai KPPN maka hasil serta kinerja yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik.

Liputan Corner Day 2017 pada KPPN Metro

Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor : S-8343/PB.7/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pelaksanaan Comer Day Transformasi Kelembagaan 2017 pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, KPPN Metro untuk melaksanakan Corner Day Tahun 2017 sebagai wadah untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN pada KPPN Metro atas lnisistif Strategis dan Quickwin Direktorat Jenderal Perbendaharan pada tahun 2017.

Tujuan kegiatan Comer DayTahun2017 pada KPPN Metro adalah:

  1. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN mengenai lnisiatif Strategis dan Quickwin 2017 Ditjen Perbendaharaan dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
  2. Memberikan sugesti positif kepada para peserta bahwa lnisiatif Strategis dan Quickwin 2017 Ditjen Perbendaharaan adalah untuk memberikan perubahan yang lebih baik Iagi dalam pengelolaan keuangan negara kedepannya;
  3. Meningkatkan jiwa korsa atau kebersamaan pegawai pada institusi KPPN Metro dengan diskusi yang sangat aktif pada saat acara Comer Day 2017
  4. Menyamakan persepsi dan pandangan antara para pegawai KPPN Metro atas Transformasi Kelembagaan yang sedang dan akan berlangsung serta mendukung penuh pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM/ISO) sebagai salah satu Quickwin yang sudah dilakukan oleh KPPN Metro secara bertahap.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Metro Bapak Tri Tenggo Sukmono selaku Change Agent, yang pokok bahasannya adalah:

  1. Pentingnya memahami lnisiatif Strategis dan Quicloain Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017;
  2. Dukungan kepada program-program perubahan dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan termasuk pegawai KPPN Metro;
  3. Himbauan kepada para pegawai untuk terus bekeria dengan baik dan melaksanakan Program Perbendaharaan Go Green sebagai bentuk perubahan proses bisnis yang baik dan pantas untuk dilakukan.

Acara dilanjutkan dengan Pemutaran Video Pembukaan dan beberapa Booth pada Treasury Festival2017 yang disaksikan secara bersama-sama oleh para pegawai KPPN Metro. Setelah pemutaran video, Duta Trnasformasi Kelembagaan KPPN Metro, Sdr. Abdurrahman Baidlowi menyampaikan Materi Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan  pada Tahun 2017. Pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Definisi Transformasi Kelembagaan serta fase-fasenya dan hal apa yang harus dilakukan oleh pegawai untuk menyikapi berbagai perubahan yang teriadi;
  2. lnisitif Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017 serta kelanjutannya pada tahun 2018;
  3. Quickwin 2017 Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta perbandingannya dengan Quickwin 2016 dan 2015;
  4. Diskusi dan Tanya Jawab mengenai Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 yang dipandu oleh Duta Transformasi Kelembagaan KPPN Metro.

Diskusiyang dilakukan membahas antara lain :

  1. Harapan bagi para pegawai atas perubahan-perubahan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  2. Perubahan yang tercantum dalam Inisiatif Strategis dan Transformasi Kelembagaan 2017 dan pengaruhnya ke pribadi masing-masing pegawai;
  3. Kuis cepat untuk menguji pemahaman peserta atas materi yang baru saja disampaikan pada saat pemaparan materi lnisiatif Strategis dan Quickwin 2017, kuis ini ditujukan agar seluruh peserta ingat dan paham lnisiatif Strategis dan Quickwin DJPb 2017 dengan cara yang menyenangkan. Selain itu pada kuis ini diberikan hadiah dan atau cinderamata. Hadiah disediakan oleh pihak KPPN Metro berupa peralatan rumah tangga dan makanan ringan aga kegiatan diikuti dengan semangat.

Dengan pelaksanaan Corner Day ini, diharapkan program-program Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017 & rupa lnisiatif Strategis dan Quickwin 2017 dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta acara Comer Day 2017 KPPN Metro untuk kemudian para peserta dapat memahami dan mendukung implementasi program-program Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi (Duta TK - KPPN Metro)

 

Upacara Hari Oeang ke-71 sebagai wujud sinergi KPPN Metro, KPKNL Metro dan KPP Pratama Metro

Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di Kota Metro bersinergi dalam menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingari  Hari Oeang ke-71 Tahun 2017 sekaligus Hari Sumpah Pemuda. Para pejabat dan pegawai di lingkup KPPN Metro, KPKNL Metro, KPP Pratama Metro dan KPP Pratama Natar melaksanakan upacara yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan baju adat khas Lampung.

Dengan tema peringatan Hari Oeang ke-71 Tahun 2017 “Kerja Nyata Membangun Negeri”, upacara bendera berlangsung khidmat di halaman Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang ke-71 kali ini cukup unik, karena para pejabat eselon II, II dan IV menggunakan busanaadat khas Lampung. Bertindak  sebagai inspektur upacara adalah Kepala KPP Pratama Metro. Inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diantaranya adalah bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus mampu membangun Kementerian Keuangan yang kompeten, profesional dan berintegritas untuk menjaga, mengelola, dan membangun Keuangan Negara yang sehat, kuat dan berkelanjutan. Kementerian Keuangan harus menjaga komitmen kuat untuk memelihara kepercayaan rakyat dalam memenuhi janji republik dengan pengelolaan APBN yang kredibel, efektif, dan berdaya guna. Jajaran Kementerian Keuangan juga harus terus memperbaiki pelayanan publik dan dunia usaha, terus berinovasi dalam kebijakan dan instrumen untuk mendorong agar perekonomian Indonesia dapat makin meningkat pertumbuhannya, pemerataannya dan makin mampu menciptakan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan.

Selesai upacara bendera, acara dilanjutkan dengan ramah tamah sekaligus pembagian hadiah bagi intansi yang telah ikut serta dalam pertandingan olahraga untuk memperingati Hari Oeang ke 71. Khusua untuk KPPN Metro, mendapatkan juara II untuk kategori Tenis Meja dan juara II untuk pertandingan Gaple. Suasana keakraban begitu terasa dalam acara ramah tamah tersebut. Apalagi yang terlibat tidak hanya instansi vertikal Kementerian Keuangan di Kota Metro, namun dari pihak perbankan juga mengirimkan perwakilan dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Khusus tahun 2017 ini, juara umum direbut oleh KPP Pratama Metro.

 

Kontributor : Dory Sukma Wahyu Prabowo

Liputan FGD TMR di KPPN Metro : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Optimalkan Penggunaan Anggaran

METRO (Lampost.co)-- Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  Peningkatan Pengelolaan Treasury Management Representative (TMR) se-provinsi Lampung. Kegiatan dilakukan di Aula KPPN Metro selama 2 hari, 20-21 Oktober 2017, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran APBN di Provinsi Lampung yang hanya tinggal 2 bulan lagi berakhir. Salah satu fungsi petugas TMR ini adalah melakukan edukasi dan bimbingan terhadap kendala yang dihadapi petugas satuan kerja (satker) dalam mengelola pelaksanaan anggaran di satkernya. Kegiatan diikuti 21 peserta dari Kanwil DJPb, KPPN Bandar Lampung, KPPN Metro, KPPN Kotabumi, dan KPPN Liwa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran terutama untuk efektivitas dan efisiensinya. Alfiker mengatakan sampai saat ini penyerapan anggaran secara keseluruhan di Provinsi Lampung baru terealisasi 64%, sementara waktu efektif sampai dengan akhir tahun tinggal 2 bulan lebih. Penyerapan hanya salah satu faktor, dari 10 faktor yang ada dalam pelaksanaan anggaran. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian tagihan, dimohon kepada pejabat terkait untuk segera mencairkan dananya apabila pekerjaan sudah selesai, karanya. " Kita harus efektif, diibaratkan seperti kita bermain sepakbola, sudah menyerang dioper kebelakang lagi, sehingga hal seperti itu tidak efektif. Demikian halnya juga percepatan penyelesaian tagihan ini," jelas Kakanwil DJPb Lampung itu dalam siaran persnya ke Lampost.co, Sabtu (21/10/2017). Ada 10 indikator dalam mengukur pelaksanaan anggaran, yaitu :

  1. Penyerapan anggaran,
  2. Penyelesaian tagihan,
  3. Data kontrak,
  4. Pengelolaan UP/TUP
  5. Revisi DIPA,
  6. Pengembalian SPM,
  7. Retur SP2D,
  8. Rekon LPJ Bendahara,
  9. Perencanaan kas
  10. Penyampaian Laporan Saldo Rkening

Untuk Provinsi Lampung pada semester I 2017 nilai kinerja pelaksanaan anggaran 73,50. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan 10 indikator, dan terdapat 2 indikator yang sangat rendah yakni Data kontrak (25,05) dan Perencanaan Kas (59,92). Dengan kondisi seperti ini dihasilkan kesepakatan dalam diskusi bahwa seluruh peserta berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dengan sisa waktu yang ada untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran untuk dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

 

Sumber : http://www.lampost.co/berita-kanwil-ditjen-perbendaharaan-optimalkan-penggunaan-angaran-