KPPN Metro Siaga Bencana

KPPN Metro melaksanakan mitigasi resiko bencana kebakaran dengan melakukan pelatihan pemadaman kebakaran pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019. Pelatihan diberikan oleh Pemadam Kebakaran Kota Metro dengan melibatkan seluruh Pegawai KPPN Metro dan bertempat di lapangan parkir KPPN Metro.

Petugas Pemadam Kebakaran memberikan penjelasan singkat mengenai tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebelum melakukan simulasi pemadaman api yang dilaksanakan bergiliran oleh para Pegawai. Selain itu, Pemadam Kebakaran Kota Metro juga meninjau penempatan tabung APAR pada KPPN Metro agar mudah dijangkau dalam keadaan darurat. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Metro memiliki keterampilan dalam penggunaan tabung APAR.

Sinergi Mengawal Modernisasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro mengadakan Sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja mitra KPPN Metro pada Rabu, 27 Maret 2019, bertempat di Aula KPPN Metro. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang diselenggarakan KPPN Metro pada Tahun Anggaran (TA) 2019 dan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara dari seluruh Satuan Kerja Mitra KPPN Metro. Acara sendiri diadakan dua sesi, satuan kerja mitra KPPN Metro diundang terpisah pada 2 sesi yang berbeda yaitu sesi pagi dan sesi siang dikarenakan keterbatasan tempat.

Materi yang disajikan pada sosialisasi ini cukup padat, seluruh Seksi pada KPPN Metro mendapat giliran untuk menyampaikan materi masing-masing. Sosialisasi diawali dengan keynote speech yang dibawakan oleh Kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono. Kepala KPPN Metro menyampaikan bahwa KPPN Metro pada Tahun 2019 ini ditetapkan sebagai salah satu instansi yang akan mengikuti penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga membutuhkan dukungan dari mitra kerja agar KPPN Metro dapat meraih predikat WBK. Selain itu Kepala KPPN Metro juga menyinggung kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh satuan kerja pada TA 2019.

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) yang diwakili oleh Kepala Seksi MSKI, M. Sulfatahirin, serta Abdurrahman Baidlowi mendapat kesempatan pertama dalam sosialisasi ini dengan materi Anti Gratifikasi serta penjelasan mengenai Wilayah Bebas Korupsi pada KPPN Metro. Materi selanjutnya dibawakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntasi (Vera) yang diwakili oleh Kepala Seksi Vera, Supardi, menyampaikan materi Evaluasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satker mitra KPPN Metro. Seksi Bank yang diwakili oleh Kepala Seksi Bank, Trianti, serta Deswanda Pratama menjadi pengisi acara berikutnya dengan membawakan materi Penyelesaian Retur SP2D.

Sosialisasi ditutup dengan materi terakhir yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Yopiter Agung Putra Akbar, serta Treasury Management Representative (TMR) KPPN Metro yaitu Denny Satriyawan dan Jessica Stephanie Putri. Materi yang disampaikan pada akhir acara mencakup Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA. 2019, PMK 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN serta PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pada materi mengenai Kartu Kredit Pemerintah peserta sosialisasi baik pada sesi pagi maupun sesi siang mengikuti dengan  antusias terutama ketika dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Kartu Kredit Pemerintah yang wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja mulai 1 Juli 2019 merupakan kebijakan terbaru dalam upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan sinergi antara KPPN dan satker mitra kerja menjelang masa transisi serta masa implementasi.

 

 

 

Ujian Sertifikasi Bendahara Periode I TA 2019

Rabu, 20 Februari 2019, KPPN Metro selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) Bendahara kembali mengadakan Ujian Sertfikasi Bendahara untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu. Ujian Sertifikasi Bendahara kali ini merupakan Periode I untuk Tahun Anggaran 2019. Ujian sertifikasi bendahara bertujuan menguji kompetensi para bendahara pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Standar Kompetensi Bendahara yang telah ditetapkan. Para Bendahara yang lulus berhak menyandang status sebagai BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).

Pada Periode I TA 2019 ini terdapat 10 Bendahara yang hadir mengikuti ujian terdiri dari  1 Bendahara Pengeluaran, 4 Bendahara Penerimaan, dan 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sembilan peserta merupakan peserta yang mengulang dan satu peserta merupakan peserta baru.

Acara diawali dengan keynote speech yang dibawakan oleh Plh. Kepala KPPN Metro, B. Trihantoro. Plh. KPPN Metro menyampaikan agar para bendahara senantiasa meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan standar kompetensi minimum bendahara. Selanjutnya peserta diberikan penyegaran materi oleh salah seorang Treasury Management Representative (TMR) KPPN Metro,  Denny Satriyawan. Materi yang disampaikan kepada para peserta mengenai Pedoman Perilaku Bendahara, Kompetensi Dasar Bendahara, Tupoksi Bendahara, dan beberapa materi tambahan lainnya. Setelah penyampaian materi selesai, Ujian Sertifikasi Bendahara dimulai pukul 11.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB.

Melalui program Sertifikasi Bendahara ini diharapkan kompetensi seorang bendahara pengelola APBN dapat terjamin dan para bendahara pengelola APBN senantiasa terpacu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan APBN. Bendahara pengelola APBN yang kompeten dan profesional akan mewujudkan pengelolaan APBN yang akuntabel dan tepat sasaran.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja 2019 Pada KPPN Metro

Seluruh Pejabat pada KPPN Metro, mulai dari eselon III dan eselon IV beserta seluruh pegawai mengikuti acara penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2019 sekaligus penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019. Acara berlangsung pada tanggal 30 Januari 2019 bertempat di aula KPPN Metro.

Kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono, dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai KPPN Metro menyampaikan bahwa acara penandatanganan pakta integritas bukanlah sekedar acara seremonial tahunan belaka, acara penandatanganan pakta integritas adalah momentum menyegarkan kembali semangat untuk terus menjaga integritas yang telah bertahun-tahun dipegang teguh oleh seluruh insan perbendaharaan. Seluruh Pejabat dan pegawai KPPN Metro diminta benar-benar melaksanakan dan memegang teguh komitmen yang telah ditandatangani pada pakta integritas.

Pada acara yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five untuk pejabat eselon IV dan pegawai pada KPPN Metro. Kepala KPPN Metro memberikan arahan kepada seluruh eselon IV dan pegawai agar memahami Kontrak Kinerja yang ditandatangani dengan sebaik-baiknya, masing-masing pejabat dan pegawai harus memiliki strategi bagaimana mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan segera melaksanakannya dari awal tahun terlebih lagi pada Tahun 2019 KPPN Metro akan mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung untuk mengikuti Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dengan telah dilaksanakannya acara penandatanganan pakta integritas dan kontrak kinerja tahun 2019, maka seluruh pejabat dan pegawai KPPN Metro wajib melaksanakan komitmen yang telah ditandatangani serta memegang erat komitmen tersebut sebagai Janji untuk Negeri.

Wujudkan Sinergi Melalui Hari Bakti Perbendaharaan

Pada bulan Januari 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro kembali mengadakan rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019 merupakan yang ketiga kalinya diadakan setelah tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan dalam rangka memperingati lahirnya Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004.

KPPN Metro mengadakan serangkaian acara dalam memperingati Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yang disesuaikan dengan tema utama yaitu “Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Negeri”. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perbendaharaan Peduli Lingkungan

Pada hari Jumat, 18 Januari 2019, seluruh pegawai KPPN Metro melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan kantor khususnya area parkir dan taman serta lingkungan sekitar kantor. Kegiatan ini bertujuan memupuk kerja sama dan kekompakan para pegawai sekaligus mendukung tugas dan fungsi dari KPPN Metro.

2. Perbendaharaan Menyapa

Perbendaharaan Menyapa adalah salah satu kegiatan eksternal yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam peringatan Hari Bakti Perbendaharaan. Pada tanggal 22 Januari 2019, KPPN Metro mengadakan kegiatan Perbendaharaan Menyapa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur. Melalui kegiatan ini tim KPPN Metro memberikan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN Metro dan APBN kepada siswa/siswi MAN 1 Lampung Timur.

3. Refleksi (Tasyakuran) Hari Bakti Perbendaharaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 ini selain dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Metro juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa perwakilan Satuan Kerja baik internal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro juga dari eksternal Kemenkeu yaitu Polres Metro, Kantor Badan Pertanahan Nasional Metro, Kantor Kementerian Agama Metro, dan KPU Kab. Lampung Timur. Pada acara ini seluruh undangan menonton Video refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan serta Direktur Jenderal Perbendaharaan, kemudian acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan makan siang bersama.

4. Perbendaharaan Sehat

KPPN Metro mengadakan kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh seluruh pegawai dan beberapa petugas satuan kerja pada tanggal 25 Januari 2019.

5. Perbendaharaan Berbagi

Rangkaian kegiatan hari bakti perbendaharaan ditutup dengan kegiatan Perbendaharaan Berbagi pada hari Jumat, 25 Januari 2019. Pada kegiatan ini KPPN Metro mengajak para pengemudi becak dan juru parkir di sekitar KPPN Metro untuk sarapan bersama dan dilanjutkan pemberian sembako kepada para pengemudi becak dan juru parkir tersebut. Selain itu para pegawai KPPN Metro melakukan kunjungan ke rumah salah keluarga salah seorang PPNPN KPPN Metro yang telah meninggal dunia untuk bersilturahmi dan memberikan santunan.

 

 

Melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut diharapkan dapat terwujud sinergi internal KPPN Metro, sinergi KPPN Metro dengan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan lainnya di Kota metro, sinergi KPPN Metro dengan satuan kerja, serta sinergi KPPN Metro dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga selaras dengan tema utama peringatan Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yaitu “Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Negeri”.

 

KPPN Metro meraih Sertifikat ISO 9001:2015

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 , Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Bpk. Afiker Siringoringo menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Kepala KPPN Metro, Bpk. Tri Tenggo Sukmono. Sertifikat SNI ISO 9001:2015  ini menjadi bukti bahwa pelayanan KPPN Metro kepada para stakeholders telah berstandar internasional. Keberhasilan KPPN Metro dalam memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan PPNPN di KPPN Metro dalam meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi ini juga merupakan pondasi untuk terus mewujudkan layanan berstandar internasional kepada seluruh pengguna stakeholders dengan fokus pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan utama pada ISO 9001:2015 adalah adanya pendekatan yang sistematis terhadap resiko, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah standar manajemen tersendiri di luar sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil pendekatan yang berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih proaktif ketimbang reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem yang berkelanjutan (continoual improvement). Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan pencegahan akan dilakukan.

Pada ISO 9001 versi 2015, konsep kepemimpinan secara explisit dimunculkan sebagai sebuah persyaratan. “Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan..”, persyaratan tersebut muncul di klausul 5.1.1 & 5.1.2. Persyaratan tersebut seakan-akan ingin menekankan kepada user ISO 9001 bahwa sistem manajemen mutu hanya akan efektif jika terdapat komitmen pimpinan puncak. Dan komitmen pimpinan puncak tersebut tidak cukup dengan hanya “menjalankan” fungsi manajemen saja tetapi harus juga memperlihatkan “kepemimpinan”.

Sertifikat yang dari PT. TUV Rheinland bernomor : 824 100 18049/043 ini diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 11 Oktober 2011. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini, KPPN Metro dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholders dan mampu membuktikan bahwa sertifikat tersebut memang pantas untuk diraih.

Dirjen Perbendaharaan: Keselamatan dan Kewaspadaan Tetap menjadi Prioritas saat Memberikan Layanan Kepada Satuan Kerja di Mataram, NTB

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebook-nya usai mengunjungi salah satu desa yang terkena bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/08).

Sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, dana ini dapat dapat digunakan oleh BNPB sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BNPB. Saat ini pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali.

Menkeu juga menyampaikan data mengenai alokasi dana bantuan melalui beberapa K/L lain yang telah menyalurkan bantuan, dengan total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya adalah:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit;
  2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebesar Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat;
  3. Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum;
  4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya;
  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM)sebesar Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
  6. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan anggaran Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun pada APBN 2018, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. BNPB telah mengusulkan kepada Kemenkeu untuk tambahan bantuan ke Lombok. Penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya. Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini.

Selain anggaran untuk BNPB, Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari K/L untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Pada RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada beberapa K/L seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Desan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh K/L terkait di awal tahun 2019. Ini dilakukan untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

Antisipasi perencanaan ini sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal. Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu," jelas Menkeu.

Ia menambahkan bahwa Kemenkeu juga akan melakukan percepatan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terkait dengan Kabupaten/Kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan aspek governance.

Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

"Pemerintah berterima kasih kepada banyak lembaga swasta, masyarakat, serta stakeholder lainnya yang juga telah membantu langsung ke masyarakat yang terkena musibah. Konsistensi dari komitmen Pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya. APBN adalah instrumen untuk menjaga masyarakat, perekonomian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Menkeu. (rsa/rsa)

 

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-cairkan-rp985-miliar-untuk-penanganan-bencana-lombok/

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2841-dirjen-perbendaharaan-keselamatan-dan-kewaspadaan-tetap-menjadi-prioritas-saat-memberikan-layanan-kepada-satuan-kerja-di-mataram,-ntb.html

 

Kerja Sama Antar Instansi untuk Mitigasi Risiko Sejak Dini

Berada pada lini depan pengelolaan keuangan negara, menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dipenuhi oleh risiko yang dapat datang secara tidak terduga. Risiko tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan KPPN Metro. Manajemen atas risiko tersebut amat diperlukan untuk meniadakan atau mengurangi efek negatif yang dapat timbul dari risiko itu.
Salah satu risiko yang mungkin muncul dari pengeloaan keuangan negara yang dilakukan oleh KPPN adalah risiko adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh internal KPPN maupun mitra kerja KPPN Metro. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra kerja KPPN Metro dapat menyeret salah satu pegawai atau lebih dalam cakupan perbuatan tersebut jika perbuatan melawan hukum itu terkait atas pengelolaan keuangan negara.

Seringkali perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian atas keuangan negara tidak memiliki hubungan kejahatan dengan pegawai KPPN yang notabene menyalurkan dana tersebut ke unit kerja terkait yang menyandang status tersangka atau terduga. Status saksi dan atau saksi ahli acapkali disematkan kepada pegawai yang berwenang atas otorisasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan satuan kerja tempat pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada umumnya pegawai KPPN yang memiliki status saksi meskipun tidak bersalah dan tidak tahu menahu atas proses keuangan yang terjadi pada satker bersangkutan, akan tetap merasa khawatir, tidak nyaman, dan menjadi beban pikiran. Ketidaktahuan pegawai KPPN tentang bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi serta tidak adanya ilmu hukum yang cukup memadai pada pegawai KPPN tersebut menyebabkan dibutuhkannya suatu bantuan hukum yang sangat diperlukan untuk mendampingi pegawai KPPN tersebut menjadi saksi yang baik untuk keberlangsungan proses hukum terkait.
Sebagai unit kerja vertikal pengelola keuangan di daerah, KPPN Metro, membutuhkan unit kerja vertikal lain di daerah yang menangani proses hukum yakni Kejaksaan Negeri Metro, untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pegawai KPPN.

Metro yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan saksi atau keperluan lain terkait proses hukum yang berjalan yang membutuhkan ilmu dan penjelasan dari pegawai KPPN Metro yang terkait.
Bukti Konkrit atas dukungan dari Kejaksaaan Negeri Metro kepada KPPN Metro dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama antara dua instansi tersebut. Pada hari rabu tanggal 30 Juni 2018 Perjanjian Kerja Sama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang kemungkinan akan dihadapi oleh KPPN Metro sebagai bentuk risiko yang mungkin diperoleh.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk mengoptimalkan penyelematan, pemulihan, perlindungan keuangan/ kekayaan negara, dan menegakkan kewibawaan negara/pemerintah. Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama yang erat di tingkat personil dan tingkat instansi, pelayanan KPPN Metro akan lebih meningkat karena rasa aman yang timbul dari kerja sama tersebut.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi

Liputan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Periode II pada KPPN Metro

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-3699/PB.7/2018 tanggal 23 April 2018 hal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018, KPPN Metro ditunjuk menjadi salah satu Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode II Tahun 2018 untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara dengan mekanisme :

  1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 sebagai tindak lanjut Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-5/PB/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Hasil verifikasi awal Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui aplikasi SIMSERBA, terdapat 15 peserta pada KPPN Metro selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) yang sudah lolos tahap verifikasi kelengkapan dokumen dengan rincian sbb :

  • 4 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Internet-based Test (IBT)
  • 11 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).

Jumlah peserta yang hadir untuk melaksanakan ujian adalah 12 (dua belas) peserta dari 15 peserta yang mendapatkan token untuk pelaksanaan ujian.

Pelaksanaan Pra-Ujian dimulai dengan Refreshment dari para Petugas TMR (Treasury Management Representative) dari KPPN Metro, yaitu Sdr. Prabeksi Abiseka, Sdr. Dory Sukma Wahyu Prabowo, Sdr. Eko Budi Purnomo dan Sdri. Jessica Stephanie Putri. terdapat 4 bab materi yang disampaikan oleh para petugas TMR untuk meningkatkan pemahaman para peserta sebelum menghadapi ujian. Materi-materi tersebut antara lain materi terkait :

  1. Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (PER-3/PB/2014);
  2. Pengelolaan Uang Persediaan;
  3. Pengujian dan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara;
  4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah.

Ujian dimulai tepat pukul 10.05 WIB dan secara garis besar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Diharapkan pada periode berikutnya, minta Bendahara satker semakin bertambah untuk mendapatkan sertifikat bendahara dan menjadi Bendahara Negara Tersertifikasi.

 

Kontributor : Dory Sukma Wahyu Prabowo

 

Kick off Implementasi ISO 9001:2015 pada KPPN Metro

Terhitung mulai tanggal 2 April 2018, KPPN Metro menetapkan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Komitmen Penerapan ISO 9001:2015 pada KPPN Metro yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan PPNPN pada KPPN Metro. ISO adalah  standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization (ISO), yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara di dunia.

Tujuan penerapan ISO 9001:2015 adalah :

  • Memenuhi standar Quality Assurance Reformasi Birokrasi
  • Memberikan gambaran celah kesalahan (fraud) yg ada dalam sistem dan proses bisnis KPPN
  • Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan negara, peningkatan efisiensi dan akuntablitas
  • Meningkatkan citra positif KPPN dan DJPb
  • Meningkatkan kinerja di unit-unit KPPN, menciptakan budaya mutu, budaya disiplin, budaya tertib administrasi & kerja secara sistematis

Setelah melaksanakan implementasi ISO 9001:2008 minimal 3 bulan, maka KPPN dimaksud bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 apabila KPPN tersebut lulus audit sertifikasi oleh Badan Sertifikasi independen.

Kepala KPPN selaku Manajemen Puncak telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dengan cara:

  1. mengambil tanggungjawab terhadap efektivitas SMM ISO 9001:2015 pada KPPN
  2. memastikan bahwa tujuan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu (IKU KPPN) ditetapkan untuk implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dan sesuai dengan Konteks Organisasi dan arah Strategis Organisasi
  3. memastikan integrasi persyaratan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dalam proses bisnis
  4. menggunakan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko
  5. memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk SMM ISO 9001:2015 pada KPPN telah tersedia
  6. mengkomunikasikan ke pihak internal pentingnya manajemen mutu yang efektif
  7. memastikan bahwa SMM ISO 9001:2015 pada KPPN mencapai hasil yang diinginkan
  8. terlibat, mengarahkan, dan mendukung seluruh pegawai untuk berkontribusi pada efektivitas SMM ISO 9001:2015 pada KPPN
  9. melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dengan penerapana ISO 9001:2015, diharapkan pelayanan KPPN Metro ke depan kepada pada stakeholder semakin meningkat. Selain penetapan , acara tersebut juga diikuti dengan penetapan Kebijakan Mutu KPPN Metro. Kebijakan Mutu KPPN Metro adalah "LUAR BIASA"

KPPN Metro  “ L U A R   B I A S A ”
LUGAS    
    :    Professional dalam memberikan pelayanan sesuai perturan yang berlaku dan menjalin sinergi demi kesuksesan bersama.
RESPONSIF
:    Memberikan solusi dan upaya terbaik demi kepentingan mitra kerja.
BERSIH  
   :    Selalu menjaga diri dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta anti segala macam bentuk gratifikasi dalam melaksanakan tugas.
INOVATIF  
:    Terus-menerus berusaha untuk berkembang dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada para stakeholder
ANDAL      
:    Dapat diandalkan dengan tetap berorientasi pada kepuasan pelayanan terhadap mitra kerja dan pengguna jasa layanan.
SANTUN    
:    Santun dan ramah dalam memberikan layanan serta selalu menjaga dan membina hubungan baik dengan mitra kerja

Pencanangan Zona Integritas (ZI) di KPPN Metro

Pencanangan ZI pada KPPN Metro merupakan implementasi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016, serta berdasarkan arahan Menteri Keuangan dalam  KMK  nomor 426/KMK.01/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas (ZI). Bertepatan dengan hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, KPPN Metro melaksanakan  pencanangan pembangunan ZI. Bertempat di aula KPPN Metro dengan mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mitra kerja serta Kepala BPKAD mitra KPPN Metro.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Metro, Bapak Tri Tenggo Sukmono menyampaikan bahwa pencanangan ZI ini  adalah tahap awal atau persiapan untuk melangkah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau juga menyampaikan bahwa pada kesempatan sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas lingkup intern KPPN Metro dan penandatanganan pakta integritas eksternal antara Kepala KPPN dengan seluruh KPA mitra kerja.  Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tidak korupsi.

 Kegiatan pencanangan ZI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Bapak Alfiker Siringoringo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pencanangan ZI ini merupakan program nasional yang dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara, disampaikan bahwa negara yang maju diawali dengan pengelolaan keuangannya yang baik. Dicontohkan bahwa negara yang masa kemerdekaannya hampir bebarengan dengan Indonesia adalah Korea Selatan. Pada awalnya jika dibandingkan, negara kita lebih unggul misal dalam hal jumlah penduduk, GDP, ekspor, sumber kekayaan alam. Namun menjelang tahun  70 hingga 80-an negara kita sudah tertinggal. Begitu juga dengan negara-negara di tingkat Asean, seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Jika kita tidak segera berbenah maka akan semakin jauh tertinggal.    

Bercermin pada kejadian tahun 1997/1998, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan 3 (tiga) peraturan terkait reformasi birokrasi di bidang keuangan negara. Antara lain Undang-Undang No,17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Hal tersebut antara lain ditandai dengan pemberian kewenangan kepada pimpinan kementerian/lembaga negara untuk bertidak disamping sebagai otorisator namun juga sebagai ordonator, yang berarti bahwa pemberian kewenangan pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban  kepada kementerian/lembaga.

Penulisan testimoni olehpara KPA

Beliau juga menyinggung terkait pengelolaan pelaksanaan anggaran pada lingkup wilayah regional Lampung. Dari hasil monitoring dan penilaian Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan bahwa pada TA. 2017  Kanwil Lampung berada pada peringkat yang kurang bagus. Poin penting yang tidak dapat menaikkan peringkat penilaian adalah tingkat ketepatan terhadap penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dari satuan kerja dan tingkat ketapatan penyampaian data kontrak yang masih kalah dibanding dengan wilayah regional lain. Arti penting penyampaian RPD dan data kontrak adalah terkait dengan penyediaan dana oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Dana pada BUN tidak selalu setiap saat tersedia karena tergantung dari penerimaan negara pada saat itu.  Oleh karena itu sangatlah penting  bagi satuan kerja untuk melaksanakan perencanaan yang baik dalam pengajuan pembayaran ke BUN.

Diakhir acara Kepala KPPN Metro meminta kepada KPA yang hadir untuk menuliskan testimoni atas pelayanan KPPN Metro pada lembar yang disediakan dan dilanjutkan dengan foto bersama kemudian ditutup dengan acara ramah tamah.

 

Kontributor :

Niko (Kepala Seksi Verak)

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAKPA tahun 2017 pada KPPN Metro

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan dan penelaahan laporan keuangan tingkat  UAKPA tahun 2017 wilayah pembayaran KPPN Metro dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2018.  Dalam sambutannya kepala KPPN Metro, Tri Tenggo Sukmono menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya sejak  tahun 2005 LKPP dibuat,  baru pada LKPP TA.2016 mendapatkan opini WTP dari BPK. Untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai tersebut maka usaha dan upaya bagi kita selaku pengelola keuangan tingkat UAKPA adalah dengan cara menyajikkan dan menyusun data laporan keuangan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Disamping penguasaan perangkat aplikasi penyusun laporan, juga harus mengetahui peruntukan akun pos-pos transaksi keuangan yang terjadi pada masing-masing satuan kerja. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan terdapat perlakuan khusus terhadap beberapa transaksi yang perlu mendapat perhatian. 

Langkah-langkah dalam rangka menghasilkan dan menyajikkan data laporan keuangan yang memadai  yaitu dengan cara menyampaikan LPJ Bendahara dan melakukan rekonsiliasi melalui  e_rekons secara benar dan tepat waktu. Dari hasil penyampaian LPJ Bendahara dan e_rekons tersebut akan dapat dimonitoring data-data yang sudah benar dan yang masih salah. Terhadap data yang masih salah, teman-teman KPPN akan menyampaikan informasi kepada satuan kerja agar memperbaikinya. Jika mengalami kendala pada saat ini sudah terbuka luas layanan bantuan, seperti Hai DJPbn, Hai CSO atau datang langsung berkonsultasi dengan teman-teman KPPN.

Upaya ini perlu kerjasama dan komitmen kita bersama untuk menyajikkan data laporan keuangan secara tepat dan benar.  Disamping itu juga perlu dukungan dan perhatian dari masing-masing pimpina satuan kerja agar upaya ini dapat berjalan lancar.

Diakhir sambutannya Kepala KPPN Metro menghimbau agar kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh dan setelah mengikuti kegiatan ini para peserta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan/memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada data laporan keuangan masing-masing satuan kerja.