Dirjen Perbendaharaan: Kinerja APBN 2018 Baik, Penyerapan Harus Semakin Efektif dan Efisien

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja APBN 2018 semakin baik, ditandai dengan antara lain pendapatan negara sudah mencapai 95,4% dari target dan belanja negara sebesar 94,5%, merujuk pada data sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus yang ditayangkan oleh Metro TV, Rabu (26/12) melalui talkshow bertajuk 'Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018'.

Dengan tersisanya beberapa hari kerja di tahun anggaran 2018 ini, Kemenkeu dalam hal ini DJPb terus melakukan komunikasi dengan satuan kerja (satker). Harapannya, apa yang sudah baik bisa terus terjaga di tahun berikutnya.

“Terkait kinerja, kami melihat dari kecermatan satker untuk menyampaikan rencana semakin bagus karena revisi DIPA sudah semakin turun. Cash flow semakin baik karena permintaan uang muka semakin turun. Ketepatan memperkirakan gaji pegawai sudah semakin baik karena pagu minus semakin turun. Keterlambatan penyampaian kontrak, laporan pertanggungjawaban, dispensasi pengajuan SPM semakin menurun. Kita berharap ini terus dibawa ke 2019,” kata Marwanto.

“Secara sektoral, prioritas pemerintah sudah mendekati apa yang kita rencanakan. Misalnya, proyek infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, juga yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan dan sumber daya manusia, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan nasional. Semuanya rata-rata penyerapannya sudah lebih dari 90%. Ini menjadi indikasi bahwa tahun 2018 daya guna APBN mudah-mudahan sudah ternikmati oleh masyarakat Indonesia,” sebut Marwanto.

Marwanto kemudian menekankan, anggaran harus terserap secara efisien, maksudnya betul-betul bisa men-deliver output. Di sisi lain juga harus efektif, setiap rupiah yang ada di dalam APBN bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya.

“Yang kita harapkan adalah uangnya terserap, output ter-deliver. Kami telah membuat kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran, mudah-mudahan dengan ini penyerapan akan bisa menjadi lebih baik dan output juga sesuai dengan yang direncanakan. Untuk 2018 rekan-rekan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satker selalu melakukan komunikasi apabila mengalami kesulitan sehingga penyerapan relatively lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rata-rata per bulan bisa menyerap antara 5 s.d. 8% di triwulan I, dan pada triwulan III s.d. IV mencapai 10 s.d. 13%. Ini prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya,” ungkap Marwanto.

Dijelaskan oleh Marwanto, meskipun dalam DIPA sudah dituliskan secara spesifik output apa saja yang akan dicapai selama setahun, kadang tidak mudah untuk menggambarkan output secara spesifik. “Kalau jalan, jembatan bisa diukur yang sudah terlaksana. Tetapi kesehatan, apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika uang sudah dicairkan, program sudah dijalankan. Misalnya program KIS dan KIP. Ini output yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengatakan apakah APBN sudah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan maupun tidak,” terangnya.

Ke depan, untuk mendorong kinerja APBN yang efisien dan efektif, DJPb akan terus berkoordinasi dengan satker, mendorong bidding dilakukan segera, serta mengajak untuk mencermati proyek-proyek multiyears. Kesempatan telah diberikan kepada satker untuk melakukan tender sebelum bulan Januari. Komunikasi, pertemuan, maupun focus group discussion (FGD) dengan satker terus dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang mungkin ditemui. Monitoring berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), juga spending review terhadap belanja yang sudah dilakukan di 2018 akan terus dilanjutkan.

Marwanto juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. “Kami mengundang masyarakat memberi masukan kepada kami. Kami punya call center di 14090, silakan bagi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, menyampaikan kepada kami. Kami akan menjadi partner bagi masyarakat maupun untuk satker, membuat APBN kita berkinerja yang terbaik sepenuhnya untuk bangsa dan negara dan untutahunk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [LRN]

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2911-dirjen-perbendaharaan-kinerja-apbn-2018-baik,-penyerapan-harus-semakin-efektif-dan-efisien.html

Pastikan Pencairan Tutup Tahun Anggaran 2018 Baik dan Lancar, Menkeu Tinjau Layanan KPPN di Otista

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 serta kemajuan pencairan anggaran oleh satker ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl.Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini (21/12/2018) yang merupakan hari terakhir pengajuan pembayaran langsung untuk tahun 2018.

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil DJPbProv.DKI Jakarta dan sejumlah pejabat eselon I,II dan III Kemenkeu khususnya DJPb, bertatap muka dan berdialog langsung dengan para pengelola keuangan satker yang memenuhi front offce KPPN untuk mengajukan pencairan anggarannya masing-masing. Ia menanyakan problem yang dihadapi serta mengkonfirmasi kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN. Secara umum Menkeu menyatakan cukup senang dengan progress pencairan anggaran oleh satker dan dampak positif upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara sepanjang tahun anggaran 2018 sampai saat ini yang menurutnya semakin membaik dari hari ke hari.

“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif” kata Menkeu. “Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang lebih fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran”, ungkapnya.

Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaranpun diatur sedemikian, melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT). Dengan LLAT ini, efektifitas waktu : “periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa” menjadi jelas dan terorganisir tahapannya.  Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun

Upaya lainnya yaitu penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini juga berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi kontinyu atas seluruh kinerja nanggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, upaya-upaya ini ternyata mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi. 

Di depan awak media dan pers yang meliput kunjungan, Menkeu mengungkapkan sejumlah catatan mengonfirmasi hal tersebut. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.

Dari sisi IKPA, angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Antara lain ditunjukkan oleh frekuensi revisi anggaran yang berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual juma meningkat (90,16% dari semula 86%). Pun demikian dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).

Atas capaian ini Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran DJPb atas layanan yang diberikan kepada satker. “Mereka (satker-Red.) menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor pelayanan perbendaharaan, “ungkap Menkeu. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang bekerja hingga larut malam kemarin dan hari ini, hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik,” demikian dikatakan Menkeu.

Hal-hal positif dan perbaikan yang terus diupayakan Kemenkeu cq. Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN ini tentunya diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal dan karenanya setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 ini pada akhirnya dapat mewujud menjadi suatu hal yang benar-benar mencapai tujuannya, memberi manfaat bagi masyarakat. (pw)

 

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2910-pastikan-pencairan-tutup-tahun-anggaran-2018-baik-dan-lancar,-menkeu-tinjau-layanan-kppn-di-otista.html

APBN Dorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu – Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN tahun 2019 telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, siklus pengelolaan APBN tahun 2019 berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hari ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Alokasi TKDD kepada seluruh Gubernur pada Selasa (11/12). Penyerahan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang merepresentasikan fokus pembangunan pada tahun 2019, dan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya.

"Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPR dan DPD RI yang sudah bersinergi dengan Pemerintah dalam membahas penetapan APBN 2019. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kementerian dan lembaga yang selama 4 tahun ini sudah bekerja dengan maksimal memastikan bahwa setiap rupiah di APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia," ucap Presiden di istana negara.

DIPA dan Alokasi TKDD, sebagai dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN, serta pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. DIPA diserahkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Alokasi TKDD diserahkan kepada para Gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dilaksanakan dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2019 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Dalam kesempatan kali ini saya juga perlu kembali menegaskan bahwa kita harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil dan juga jangan habis untuk sekedar rutinitas belanja pegawai atau belanja operasional tapi kita lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan untuk masyarakat," tegas Presiden.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan strategis dan terobosan dalam APBN tahun 2019 :

  1. Penguatan bidang kesehatan yang salah satunya difokuskan pada program penurunan stunting terintegrasi dengan melakukan intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.
  2. Penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.
  3. Penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat program keluarga harapan.
  4. Pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
  6. Pengalokasian DAU Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp3,0 triliun yang ditujukan kepada 8.212 kelurahan.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta seluruh Gubernur dalam melaksanakan berbagai program Pemerintah tahun 2019. Seluruh aparatur Pemerintah agar dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat. Untuk itu, Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal.
  2. Memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.
  3. Melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
  4. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Untuk itu, Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.
  5. Memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar Kementerian, antar Pemerintah Daerah, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan.
  6. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja Pemerintah dan hasilnya. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-dorong-investasi-dan-daya-saing-melalui-pembangunan-sumber-daya-manusia/

Presiden Serahkan DIPA dan TKDD 2019

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu - Dalam pidato laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/12),  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

"Kami ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak Presiden untuk menghadiri dan akan memberikan pengarahan di dalam acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2019. Kita sebentar lagi akan menutup tahun anggaran 2018 dan tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global secara dinamis," jelas Menkeu.

APBN tahun 2019 mengambil tema 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia.' Pada tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita memasuki APBN 2019. Dalam pembahasan dengn DPR asumsi makro dihadapkan pada  situasi yang sangat dinamis. Artinya tahun 2019 kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang terus dinamis," ungkap Menkeu.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sementara belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari:

  1. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui K/L sebesar Rp855,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tahun 2019 juga terus dilakukan penguatan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, pengalokasian DAU bersifat final untuk  meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja, dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Berkenaan kenaikan belanja ini kita akan memprioritaskan sesuai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan serta pelaksanaan dari Nawa Cita. Tahun 2019 fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Menkeu.

Diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019, diharapkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah. (ip/ind/rsa)

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-serahkan-dipa-dan-tkdd-2019/

Pemerintah Uji Coba Program Digitalisasi Umi

Jakarta 11/12/2018 Kemenkeu-Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan Program Uji Coba Ekosistem Digital Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Marwanto mengatakan tujuan dari Digitalisasi UMi adalah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless, serta menciptakan marketplace untuk usaha mikro di era digital ekonomi.

"Melalui digitalisasi pembiayaan UMi, debitur yang selama ini menerima penyaluran secara cash diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik," jelas Dirjen Perbendaharaan di Aula Dhanapala, pada Rabu (11/12).

Dengan adanya digitalisasi ini debitur yang memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik yang dimiliki oleh Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Untuk peluncuran uji coba ini Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menggandeng 3 platform uang elektronik dan 1 platform marketplace, yaitu GoPay, T-cash, T-money, dan Bukalapak.

"Ke depannya, kami tidak menutup kemungkinan untuk platform Uang Elektronik dan marketplace lainnya untuk turut berpartisipasi bersama-sama mendukung Program Pemerintah untuk pengembangan UMKM di Indonesia," tambahnya.

Selanjutnya, Peluncuran Uji Coba Program Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro Melalui Penggunaan Uang Elektronik akan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. (mra/ind) 

Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-uji-coba-program-digitalisasi-umi/

Layanan Prima & Komitmen Anti Korupsi Dukung Kelancaran Penyaluran APBN di Akhir Tahun Anggaran 2018

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Kesiapan dalam melaksanakan layanan perbendaharaan secara prima yang di dukung oleh sarana prasarana yang handal menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2018 ini, terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 (7/12).

“Pada hari ini kita ingin melihat secara dekat bagaimana proses pelayanan di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2018
baik dari kesiapan layanan dan sarana prasarana pendukung yang lain,” ungkap Marwanto. Kunjungan kerja ini merupakan agenda Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono untuk memastikan kesiapan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan menghadapi akhir tahun anggaran 2018 yang segera berakhir. Selain memastikan kesiapan dan kelancaran layanan perbendaharaan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Marwanto juga mengingatkan kepada #InsanPerbendaharaan agar terus melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh supaya celah-celah praktik korupsi yang ada dapat tertutup. “Saya percaya, pada kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini, kita mampu menjaga amanah untuk tidak melakukan korupsi di lingkungan pekerjaan kita, karena perilaku dan praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam,” pesan Marwanto Marwanto menambahkan, setiap #InsanPerbendaharaan diharapkan menjadi benteng yang kuat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang memicu terjadinya praktik korupsi. “Unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan kita telah mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM), ini membuktikan bahwa kita serius dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan kita,” demikian Marwanto berharap kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir. [DK]

 

  Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2894-layanan-prima-dan-komitmen-anti-korupsi-dukung-kelancaran-penyaluran-apbn-di-akhir-tahun-anggaran-2018.html

Komitmen Antikorupsi, Upaya DJPb Pertahankan Kepercayaan Publik

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sebagai pengawal APBN yang membangun negeri ini, insan perbendaharaan diharapkan mampu menghindarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Komitmen yang kuat tersebut akan sejalan dengan salah satu nilai dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas.

"Kita harus terus bersama untuk memupuk dan meningkatkan integritas, sehingga menjadi pengawal APBN terbaik di negeri ini," ajak Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Jumat (7/12).

Komitmen DJPb untuk terus menjaga integritas ditunjukkan dengan sejumlah apresiasi maupun penghargaan oleh Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa raihan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di sejumlah kantor vertikal DJPb. Marwanto menyatakan bahwa prestasi DJPb tersebut kiranya mampu meningkatkan kepercayaan publik bahwa DJPb merupakan organisasi yang aman dan bersih dari potensi penyelewengan negatif.

Dalam rangkaian acara peringatan Hakordia 2018 tersebut, jajaran pegawai DJPb bersama menggelorakan Komitmen Antikorupsi dengan dipandu oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Wiwieng Handayaningsih. Dengan komitmen tersebut, diharapkan DJPb akan semakin profesional dan akuntabel dalam mengawal pelaksanaan APBN.  [DR]

 

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Kemenkeu Raih Penghargaan Penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2018

Jakarta, 05/12/18 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan penghargaan dalam rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 4-5 Desember 2018 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam kegiatan ini Kemenkeu memperoleh penghargaan sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018 untuk kategori kementerian/lembaga yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Hadiyanto pada Rabu (05/12). Pemberian penghargaan ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menjadi penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, jumlah wajib lapor online.

Selain penghargaan ini, Kementerian Keuangan juga memperoleh 2 kategori Penghargaan Gratifikasi yaitu, sebagai Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah (KLOP) dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018 dan sebagai KLOP dengan nilai pelaporan gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi Milik Negara.

Sebagai informasi, rangkaian acara Hakordia 2018 ini terbuka untuk umum. Pengunjung dapat mengunjungi berbagai booth pameran inovasi anti korupsi dari berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, BUMN dan lembaga lain di sepanjang selasar ruang Birawa-Binakarna hotel Bidakara. Kemenkeu juga mendapatkan predikat Juara ketiga dalam kategori stan terbaik hakordia 2018. (rsa/rsa)

undefined

undefined

undefined

undefined

 Sumber :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kemenkeu-raih-penghargaan-penerapan-lhkpn-terbaik-tahun-2018/

Menkeu Apresiasi Capaian DJPB Sekaligus Mendorong Terus Berinovasi

Jakarta, 12/11/2018 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi capaian inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam memberikan terobosan untuk mengelola keuangan negara. 
 
Hal itu disampaikannya saat memberikan keynote speech pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II 2018  bertema “Akselerasi Menuju Pengelola Perbendaharaan Negara Berkelas Dunia” di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jum'at (09/11). 
 
“Saya senang bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinovasi dan pembangunan berbagai macam teknologi aplikasi itu terus dilakukan. Hari ini saya melihat kemajuan lagi bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mendapatkan (Sertifikasi) ISO 9001:2015," ucapnya bangga. 
 
Namun demikian, Menkeu menginginkan DJPB terus berinovasi guna meningkatkan kapasitas di dalam mengelola keuangan negara.
 
"Itu adalah keinginan kita untuk membuat seluruh pengelolaan keuangan negara dari sisi bisnis proses, dari sisi standar teknologi, dari sisi standar untuk pelaporannya dan tentu dari sisi reliabilitas data dan informasinya  terus-menerus mengalami perbaikan dan bisa dibandingkan secara internasional,” pungkas Menkeu.
 
Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh stakeholders pengelola keuangan pemerintah pusat yang berisi daftar kodefikasi dan klasifikasi akun yang disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. 
 
Selain itu, dilakukan juga penyerahan penghargaan ISO dari Direktur TuV Rheinland kepada Menkeu yang selanjutnya oleh Menkeu diserahkan kepada DJPB. (ip/ind/nr) 
 
Sumber :

Gandeng ILO, PIP Bina Koperasi Penyalur UMi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) menjalin kerja sama dengan International Labour Organization (ILO), organisasi buruh internasional di bawah naungan PBB, untuk melakukan pembinaan terhadap Koperasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembinaan tersebut dilakukan melalui Pelatihan Making Microfinance Work (MMW) dan Start and Improve Your Business (SIYB) bertempat di Hotel Salak Heritage, Bogor (12-22/11). Sasaran kegiatan ini adalah peserta selevel Manajer dan Pendamping (Account Officer) Koperasi Linkage mitra PIP yang tersebar di wilayah Medan, Lampung, dan Tangerang.

Kegiatan yang merupakan amanah dari PMK Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro tersebut dikemas dalam bentuk Training of Trainers (ToT) untuk melahirkan certified trainer yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyalurkan UMi. Adapun program MMW dan SIYB merupakan program Promise Impact yang telah menunjukkan manfaat positif di beberapa negara Asia melalui penurunan keterlambatan pembayaran.

Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Nurhidayat menyampaikan harapannya agar Koperasi dapat melaksanakan kewajiban melayani masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparan, dan adil. “Perlu kita sadari bahwa pengelolaan lembaga keuangan ultra mikro memiliki peluang dan tantangan. Inovasi seperti cashless merupakan salah satu fitur kemudahan yang dapat kita manfaatkan,” jelasnya.

Perwakilan dari pihak ILO turut memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang merupakan batch I dari keseluruhan kegiatan yang direncanakan ini.

"Program inklusi keuangan melalui peningkatan akses perbankan merupakan komitmen yang baik dari Pemerintah Indonesia,” tutur Deputy Head of Swiss State Seceretariat for Economic Affairs ILO Philipp Org.

Adapun Chief Technical Advisor ILO Owais Parray menekankan perlunya pelatihan untuk memperkuat UMKM secara teknis.“Hanya 25% masyarakat Indonesia yang memiliki akses keuangan, sedangkan hampir 90% usaha digerakkan oleh UMKM. Dengan pertumbuhan yang kecil, selain bantuan kredit, maka bantuan teknis juga sangat dibutuhkan,” sebutnya.

Salah satu peserta, AO dari KSPPS BTM BIMU Bandar Lampung Eka, menyampaikan apresiasinya terhadap program pembiayaan UMi yang sangat diminiati masyarakat.

“Harapannya, pelatihan ini dapat berkelanjutan selain dari sisi  bisnis tetapi juga bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat,” ujarnya. [FS/Foto: Adhit-Pusat Investasi Pemerintah]

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2881-gandeng-ilo,-pip-bina-koperasi-penyalur-umi.html

Sri Mulyani: Sematkan Semangat Pahlawan dalam Mengelola Keuangan Negara

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pahlawan adalah sikap keberpihakan kita untuk terus setia berjuang untuk martabat Indonesia, itulah ladang perjuangan kita, di situlah kita mencurahkan jiwa raga, hati pikiran, dan darah keringat kita untuk kemuliaan dan kebesaran negara ini. Hal tersebut di sampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya memperingati Hari Pahlawan di Gedung Dhanapala Jakarta, Senin (12/11).

“Pahlawan adalah kita semua setiap hari yang harus berhadapan di dalam medan pertempuran yang tidak bersifat senjata tajam, namun dia adalah pertempuran dari sisi pemikiran, sikap, dan cara kita untuk terus menjaga kesetiaan kita membela negara Republik Indonesia,” ujar Sri Mulyani. Dalam pidatonya, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa nilai integritas sangatlah penting bagi setiap pegawai Kementerian Keuangan sebagai fondasi yang kokoh untuk menyelenggarakan tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. “Di mana pun Anda berada, Anda adalah bagian dari seluruh tubuh keuangan negara dan Anda memiliki medan juang yang sangat jelas. Integritas adalah penting karena dia adalah syarat awal fondasi kokoh bagi kita untuk terus berjuang,” tegas Sri Mulyani. Sri Mulyani menambahkan pada hari ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2018, dibutuhkan semangat untuk terus berjuang menjaga APBN tahun 2018 tetap menjadi instrumen untuk menyejahterakan bangsa yang berkeadilan, penuh dengan akuntabilitas, dan penuh dengan tanggung jawab. “Saya ingin semangat itu ada di saat Anda menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan negara, apakah Anda berada pada sisi penerimaan negara, apakah Anda berada pada sisi belanja negara yaitu belanja yang kita jaga sebagai bendahara umum negara,” tambah Sri Mulyani kepada para peserta upacara yang merupakan pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. [DK/Foto:TAP]

 

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2879-menkeu-inovasi-harus-terus-dipupuk-2.html

Kemenkeu Berduka Atas Insiden Pesawat Lion Air JT610 (Siaran Pers)

Kemenkeu Berduka Atas Insiden Pesawat Lion Air JT610

Jakarta, 29 Oktober 2018 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berduka atas insiden yang menimpa Pesawat Lion Air JT610 dengan rute Jakarta – Pangkalpinang yang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10). Dalam penerbangan tersebut, terdapat 21 pegawai Kemenkeu yang turut menjadi korban. Sebanyak 14 orang adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdiri atas 12 orang pegawai DJP dan dua lainnya adalah pasangan dari pegawai DJP yang merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); dan 3 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Berikut adalah daftar nama pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

  1. Pratomo Wira Dewanto (Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama Bangka)
  2. Hesti Nuraini (Kepala Seksi KPP Pratama Bangka)
  3. Maria Ulfa (AR KPP Pratama Bangka)
  4. Rivandi Pranata (AR KPP Pratama Bangka)
  5. Junior Priadi (AR KPP Pratama Bangka)
  6. Nicko Yogha Marenta Utama (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
  7. Achmad Sukron Hadi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
  8. Tri Haska Hafidi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
  9. Firmansyah Akbar (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
  10. Raden Roro Savitri Wulurastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
  11. Ari Budiastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
  12. I Gusti Ayu Ngurah Metta Kurnia (Kepala Subbagian KPP Pangkalpinang)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

  1. Abdul Khaer (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
  2. Eko Sutanto (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
  3. M. Fadillah (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
  4. Joyo Nuroso (Kepala Subbagian KPPN A1 Pangkalpinang)
  5. Bambang Rozali Usman (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
  6. Akhmad Endang Rokhmana (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

  1. Reni Ariyanti (Kepala KPKNL Pangkalpinang)
  2. Dwinanto (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang)
  3. Muhammad Jufri (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang)

Segenap pimpinan dan para pegawai Kemenkeu masih berdoa agar para penumpang yang berada di pesawat tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kami juga berharap agar proses pencarian pesawat dan evakuasi dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat terus mendapatkan informasi terkini mengenai keadaan para penumpang.

Para Pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610 bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkalpinang dalam rangka tugas. Seluruh pegawai Kemenkeu tersebut bertugas di kantor vertikal Kemenkeu wilayah Pangkalpinang. Sebelumnya, para pegawai tersebut ada yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Oeang ke-72 pada 27 Oktober 2018 di Jakarta, ada yang mendapatkan panggilan tugas rapat koordinasi di Jakarta sekaligus memanfaatkan momen akhir pekan untuk berkumpul bersama keluarga yang ada di Jakarta.

Saat ini, Kemenkeu membuka posko bantuan informasi bagi keluarga para pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610. Lokasi Posko berada di VIP Room terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Nufransa Wira Sakti

    • Siaran Pers Kemenkeu Berduka Atas Insiden Pesawat Lion Air JT610 Unduh