PENGUMUMAN

Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (S-963)

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6799/PB/2018 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kementerian/Lembaga yang mempunyai Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibah agar melakukan inventarisasi hibah dimaksud. Sedangkan untuk Hibah Langsung Bentuk Uang yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan juga agar dilakukan inventarisasi dan penatausahaan dokumen hibah uang berkenaan sambil menunggu pengaturan lebih lanjut;
  2. Proses Pengajuan Nomor Register dan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Belum Disahkan pada tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas mengikuti tata cara sebagaimana terdapat pada Lampiran I surat ini;
  3. Permohonan pengajuan nomor register hibah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (untuk hibah yang berasal dalam negeri) atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (untuk hibah yang berasal dari luar negeri) diajukan paling lambat tanggal 16 November 2018;
  4. Penyusunan pengesahan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL agar mempedomani Lampiran II surat ini. Pengajuan MPHL-BJS Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) ke KPPN dilakukan paling lambat tanggal 26 November 2018;
  5. Selanjutnya, setiap Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima K/L agar dilakukan proses administrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 mengingat terdapat ketentuan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya".

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-963