Data

Daftar RSS Feed Ditjen Perbendaharaan

 

#

PILIHAN (Bahasa Indonesia *)

TIPE
ATOM RSS
1 Berita (Terbaru)
2 Berita Nasional
3 Berita Regional
4 Artikel, Ulasan & Opini
5 Wawancara
6 Pengumuman
7 Siaran Pers
 8  Transformasi Kelembagaan
10 Quick Win Transforrmasi Kelembagaan)

 

 *) 100 feed limit

Grafik Penyerapan Anggaran Menurut Fungsi

Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi  Pendidikan, dan Fungsi Ekonomi merupakan fokus utama alokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga fungsi tersebut dalam kurun 4 tahun terakhir (2011 - 2014) selalu mendapatkan alokasi lebih dari 60% dari keseluruhan pagu belanja K/L. Sementara itu tingkat realisasi belanja K/L sebesar 53,8% (s.d. Triwulan III  TA 2014) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi belanja K/L TA 2011 s.d. 2013 (untuk periode yang sama). Kecuali pada Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pertahanan,  9 fungsi lainnya memiliki tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat realisasi (rata-rata) TA 2011 s.d. 2013.

 

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, porsi dana yang belum terserap sebesar 46%, di mana kontribusi tertinggi terdapat pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi paling berperan terhadap  belum terserapnya dana, dengan nilai akumulasi sebesar 22% (masing-masing sebesar 11%). Pada Fungsi Pelayanan Umum, Belanja Barang menjadi penyumbang terbesar atas belum terserapnya dana (5% dari seluruh dana yang belum terserap). Sementara itu, Belanja Modal pada fungsi ekonomi menyumbang 7%.

Sumber : Aplikasi Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran

UU APBN

Penetapan UU APBN setiap tahun membawa konsekuensi dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu tahun tertentu yang berlaku hanya untuk tahun yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun yang lain.

Berikut adalah Undang-Undang APBN dan APBN P yang telah diterbitkan pemerintah Republik Indonesia :

 

Penghargaan

  • (CPP) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA

    CPP 2006 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Khusus Banda Aceh

    CPP 2008 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Makassar II

    CPP 2010 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Gorontalo

  • Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)

    KPPN Malang dinobatkan pada tahun 2013.

 

selengkapnya ...