DAK Fisik

#TahukahAnda untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu:

  1. tahap I sebesar 25% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat Februari, paling lambat Juli
  2. tahap II sebesar 45% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat April, paling lambat Oktober
  3. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik di tahun 2018 mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Tahun ini merupakan tahun kedua DAK Fisik disalurkan melalui KPPN di daerah setelah sebelumnya disalurkan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Perubahan-perubahan mekanisme diselaraskan dengan perubahan kebijakan dan peraturan terkait DAK Fisik, diantaranya adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017 yang mengubah beberapa pasal pada PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Akibat perubahan kebijakan ini, maka Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik sebagai sistem terintegrasi yang digunakan dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan media daring penyaluran DAK Fisik juga mengalami beberapa perubahan menu.

OMSPAN DAK Fisik

Seperti dituliskan sebelumnya, tahun ini mekanisme penyaluran DAK Fisik mengalami beberapa perubahan yang juga mengakibatkan perubahan pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2018. Diantaranya adalah penambahan users operator level OPD per bidang yang bertujuan untuk mempermudah proses perekaman Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2018. Para operator OPD diberikan kewenangan untuk melakukan perekaman data Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan, yang nantinya akan diverifikasi oleh user operator Pemda untuk ditolak atau disetujui. Namun demikian, seperti tahun lalu, operator Pemda juga masih memiliki kewenangan untuk merekam Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan. Jika Pemda yang melakukan perekaman, maka proses persetujuan tidak diperlukan lagi.

 

Rekapitulasi Peraturan Daerah

Pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2018, Rekapitulasi Peraturan Daerah (Perda) terdapat pada Menu Daftar Perda yang menampilkan daftar Perda dari semua Pemda yang menjadi mitra kerja KPPN bersangkutan. Semua operator tidak perlu melakukan perekaman daftar Perda karena sudah terisi secara otomatis dari Kantor Pusat selama Perda sudah terdaftar. Pun demikian dengan operator level KPPN, cukup mencetak rekapitulasi Daftar Perda yang terdapat di OMSPAN sesuai dengan Pemda yang menjadi mitra kerjanya.

  

Rencana Kegiatan

Format dokumen Rencana Kegiatan (RK) menyesuaikan dengan Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang diberlakukan mulai tanggal 19 Februari 2018. Namun demikian, mengingat pembahasan mengenai rencana kegiatan telah dilakukan oleh sebagian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga mulai akhir tahun lalu, maka di tahun ini, format dokumen RK tidak harus sama persis dengan format yang ada pada Perpres dimaksud. Dalam lampiran I Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa nomor S-2664/PB.2/2018 tanggal 20 Maret 2018 disebutkan bahwa dokumen RK paling sedikit memuat jenis/bidang/subbidang, menu kegiatan, paket pekerjaan, lokasi kegiatan, dan rincian kegiatan (volume, dan satuan). Namun demikian, Penulis berharap di tahun anggaran berikutnya terdapat keseragaman mengenai format dokumen RK dan kewajiban menyesuaikan dengan Perpres yang ada, termasuk keseragaman dalam hal penandatanganan dan penggunaan cap dinas oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

Setelah dokumen RK yang telah disahkan/disetujui Kementerian Negara/Lembaga diterima oleh operator OPD, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perekaman data pada Menu Daftar Rencana Kegiatan. Perekaman bisa dilakukan oleh operator OPD yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Pemda, maupun dilakukan langsung oleh operator Pemda tanpa melalui proses persetujuan. Sebelum melakukan penyaluran DAK Fisik Tahap I, pastikan hasil input RK sudah lengkap dan final.

Operator Pemda mengunggah dokumen RK yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan ditandatangani oleh Dinas/Pemda terkait melalui menu Upload Dokumen, Periode Pelaporan Tahap I, Jenis Laporan Rencana Kegiatan.

KPPN juga bisa melakukan verifikasi terhadap data RK yang telah diinput oleh OPD/Pemda, dengan cara mencetak hasil input RK menggunakan user operator Pemda. Jika mencetak RK menggunakan user operator KPPN, maka RK yang dihasilkan tidak ada isi (kosong).

 

Kontrak Kegiatan

Perekaman data kontrak kegiatan terdapat pada Menu Daftar Kontrak Kegiatan. Sebelum merekam data kontrak, isikan dahulu filter data yang terdiri dari Jenis Dana dan Bidang. Perekaman data kontrak menyesuaikan dengan nomor paket pekerjaan yang telah diinput sebelumnya pada Menu Daftar Rencana Kegiatan. Perekaman daftar kontrak kegiatan juga bisa dilakukan oleh operator OPD maupun operator Pemda. Sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa nomor S-2664/PB.2/2018 tanggal 20 Maret 2018, daftar kontrak kegiatan dapat dimutakhirkan sampai dengan tanggal 23 Juli 2018. Namun demikian, untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2018, Daftar Kontrak tetap harus dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, minimal berisi 1 (satu) pekerjaan fisik. Daftar Kontrak Kegiatan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap Kepala Daerah harus diunggah ke OMSPAN oleh operator Pemda melalui menu Upload Dokumen, Periode Pelaporan Tahap I, Jenis Laporan Daftar Kontrak Kegiatan.

Catatan Khusus : Jika DAK Fisik Tahap I sudah disalurkan, kemudian Pemda meminta penyaluran tahap II segera dilakukan sebelum deadline pemutakhiran Daftar Kontrak Kegiatan (tanggal 23 Juli 2018), maka Daftar Kontrak kegiatan yang ada dianggap sudah final dan tidak akan bisa diubah/ditambah/dimutakhirkan. 

Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan serta Rekapitulasi SP2D Bendahara Umum Daerah (BUD)

Untuk penyaluran DAK Fisik tahap I tahun 2018, operator Pemda mengunggah Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik, serta Rekapitulasi SP2D BUD tahun anggaran sebelumnya melalui menu Upload Dokumen. Laporan yang diunggah adalah hasil pindai semua laporan asli per jenis dan bidang DAK Fisik yang disatukan dalam satu arsip (file) dengan ukuran maksimal 10 megabytes (MB). Sertakan juga hasil pindai Rekapitulasi SP2D BUD tahun anggaran sebelumnya. terdapat dua pendapat mengenai unggahan ini, yaitu dengan mengunggah masing-masing laporan dan rekapitulasi SP2D BUD tersendiri, atau mengunggah sekaligus laporan beserta Rekapitulasi SP2D BUD dalam satu file. Menurut Penulis, kedua pendapat ini sama-sama benar.

Argumen pertama berdasarkan pada pilihan Menu Upload Dokumen di operator Pemda, yaitu dengan memisahkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan, dan Laporan Rekapitulasi SP2D BUD, karena keduanya memiliki submenu masing-masing.

Argumen kedua berdasarkan pada tampilan Menu Verifikasi Syarat Pengajuan DAK Fisik pada operator KPPN yang tidak mengakomodir tampilan hasil unggahan Rekapitulasi SP2D BUD. Namun demikian, semua dokumen yang telah diunggah oleh operator Pemda akan muncul pada Menu Upload Dokumen.

Seperti tertulis sebelumnya, laporan yang diunggah adalah semua bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang digabungkan dalam 1 file dan diunggah ke semua bidang DAK Fisik melalui Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2018.

 

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD)

Perubahan mendasar lain yang terjadi pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2018 level KPPN adalah hilangnya menu Cetak Dokumen SKPRTD. Jika pada tahun lalu SKPRTD disusun melalui Aplikasi OMSPAN DAK Fisik, maka tahun 2018, SKPRTD dibuat secara manual, walaupun sebenarnya penyusunan SKPRTD secara manual tidak sesuai dengan BAB V Pasal 67 ayat (7) PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang berbunyi : Penyusunan SKPRTD DAK Fisik menggunakan Aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat disalurkan secara bertahap

Jika pada Pemda terdapat DAK Fisik tahun 2018 yang sebagian kegiatannya tidak dapat disalurkan secara bertahap, maka KPPN berpedoman pada Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018. Untuk penyaluran alokasi pagu bertahap menyesuaikan pasal 80 dan 81 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 (syarat-syarat seperti tertulis di atas). Kemudian untuk penyaluran pagu sekaligus, Pemda mengunggah Daftar Kontrak Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dibubuhi cap Kepala Daerah. Daftar Kontrak Kegiatan bisa dimutakhirkan paling lambat tanggal 23 Juli 2018. Selain itu Pemda juga harus mengunggah seluruh Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan/atau pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap paling lambat tanggal 17 Desember 2018.

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada menu di OMSPAN untuk unggahan BAST tersebut. Namun demikian, dalam pasal 83 ayat (11) PMK Nomor 112/PMK.07/2017 juga tidak disebutkan bahwa BAST tersebut harus disampaikan ke KPPN melalui aplikasi.

Besaran DAK Fisik yang disalurkan untuk kegiatan bertahap bukanlah sebesar 25% dari pagu alokasi, melainkan sebesar 25% dari pagu setelah dikurangi nominal pagu yang dibayarkan sekaligus.

Penyaluran Tahap I = (pagu alokasi keseluruhan - pagu sekaligus) x 25%.

Adapun besaran penyaluran DAK Fisik yang disalurkan sekaligus tidak harus sesuai dengan pagu alokasinya, melainkan sebesar nilai rencana kebutuhan dana yang tercantum pada Daftar Kontrak, dan tidak boleh melebihi pagu alokasi DAK Fisik sekaligus. Mengingat penyaluran DAK Fisik sekaligus ini paling cepat Agustus, maka Daftar Kontrak Kegiatan dianggap sudah final.

 

Lain-lain

Sebelum Pemda mengunggah dokumen-dokumen persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik tahun 2018, sebaiknya hasil pindai dokumen-dokumen tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada KPPN mitra kerjanya agar dapat diverifikasi manual terlebih dahulu mengingat proses unggah dokumen adalah langkah final yang ditandai dengan hasil verifikasi akan berwarna hijau pada OMSPAN yang berarti bahwa DAK Fisik telah siap disalurkan, padahal dokumen yang diunggah belum tentu benar. Penulis berharap ada penambahan menu tolak dokumen pada level operator KPPN yang bisa digunakan jika hasil unggah dokumen dari Pemda masih terdapat kesalahan/kekurangan.

 

Referensi :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2012 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
  4. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik nomor S-2664/PB.2/2018 tanggal 20 Maret 2018, Hal Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 Secara Manual;
  5. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018;
  6. Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-133/PK.2/2018 tanggal 18 Mei 2018, Hal Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018.