Publikasi

Buletin Kinerja

  Buletin Kinerja Edisi XIX 2013
  Tahun 2014 merupakan saat yang krusial bagi Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Keuangan, karena merupakan tahun terakhir periode Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 dan juga merupakan tahun politik terkait dengan pergantian kepemimpinan nasional. Artinya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat ‘kaca spion’ dalam rangka mengidentifikasi capaian strategi organisasi, menggesa strategi yang belum berhasil dan merumuskan pilihan-pilihan strategi untuk renstra periode selanjutnya serta memastikan bahwa organisasi akan melakukan hal yang benar dengan benar (do the right things right).
 

Edisi Sebelumnya :

 
  Buletin Kinerja Edisi IX 2009 Buletin Kinerja Edisi XV 2013
  Buletin Kinerja Edisi XVI 2013
Buletin Kinerja Edisi XVII 2013
       

 

Majalah Treasury Indonesia

  Majalah Treasury Indonesia Terbitan 1/ 2018
 

Dengan tujuan mendukung usaha mikro di negeri ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyediakan solusi berupa Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi menyasar pelaku usaha mikro yang belum memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dalam rangka turut mewujudkan inklusivitas ekonomi sebagai program pemerintah, DJPb berperan aktif untuk mensukseskan program pembiayaan UMi selaku regulator, pembina teknis dan keuangan untuk BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menjadi coordinated fund, juga melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kantor vertikal di seluruh Indonesia.

 

Edisi Sebelumnya :

 
 

majalah treasury indonesia terbitan 1/2017Majalah Treasury Indonesia Terbitan 2 /2017

majalah treasury indonesia terbitan 1/2017Majalah Treasury Indonesia Terbitan Khusus 2017
 

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Indonesia Terbitan 1 /2017

 majalah treasury indonesia terbitan 1/2017Majalah Treasury Indonesia Mini /2017
 

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Indonesia 01/2016

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Indonesia Terbitan Kedua /2016

 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2015

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Majalah Treasury Mini 2016

 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2014

Majalah Treasury Indonesia edisi 02/2014

 

>>Suplemen<<

  Majalah Treasury Indonesia 01/2013 Majalah Treasury Indonesia 02/2013

 

Save

Save

LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

   
  Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Pengertian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Kajian Fiskal Regional

  Kajian Fiskal Regional Prov. Sulawesi Selatan Semester I th 2013
  Kajian Fiskal Regional ini disusun dengan mengakomodir Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tujuan utama dari kajian ini antara lain :
  1. Memberikan gambaran kondisi perekonomian regional dan perkembangan kondisi fiskal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester I 2013;
  2. Upaya menambah pengetahuan khususnya tentang kebijakan fiskal serta optimalisasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai yang tertuang dalam PMK Nomor 169/PMK.01/2012;
  3. Diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, stakeholders maupun masyarakat pada umumnya serta bagi Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya.
 

Edisi Sebelumnya :

 
  KFR Prov. JATIM Semester I 2013 KFR Prov. JAKARTA Semester I 2013
  KFR Prov. RIAU Semester I 2013 KFR Prov. NAD Semester I 2013
  KFR Prov. NTB Semester I 2013 KFR Prov. MALUT Semester I 2013
  KFR Prov. PAPUA Semester I 2013 KFR Prov. KEPRI Semester I 2013
       

 

Penghargaan

  • (CPP) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA

    CPP 2006 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Khusus Banda Aceh

    CPP 2008 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Makassar II

    CPP 2010 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Gorontalo

  • Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)

    KPPN Malang dinobatkan pada tahun 2013.

 

selengkapnya ...