Pedoman Pengelolaan Kinerja

Pedoman Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sejalan dengan good governance, sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan telah menerapkan penggunaan metode Balanced Scorecard (BSc) dalam pengelolaan kinerja dengan tujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian Kinerja meliputi organisasi dan individu di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan Kinerja berbasis Balanced Scorecard di Kementerian Keuangan secara legal formal telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan proses penerapan Balanced Scorecard (BSc) di tingkat Kementerian Keuangan, KPPN Metro sebagai bagian dari Kementerian Keuangan juga telah menerapkan penilaian kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSc). Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan individu, perlu dilakukan dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya secara efektif dan berkala, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kerja. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 590/KMK.01/2016 hal Pedoman Dialog Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan melakukan dialog kinerja.

Pedoman Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan

Guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. KMK No. 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan meliputi pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai.

Pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan dikoordinasikan oleh:

  1. Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana selaku Manajer Kinerja Organisasi unit Eselon I untuk pengelolaan kinerja organisasi.
  2. Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan sumber daya manusia selaku Manajer Kinerja Pegawai unit eselon I untuk pengelolaan kinerja pegawai.

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Dalam pengelolaan kinerja pegawai, dilakukan penilaian atas kinerja pegawai yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangutan untuk menghasilkan:

  1. Nilai Kinerja Pegawai
  2. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kontrak Kinerja terdiri dari:
    • Pernyataan Kesanggupan
    • Peta Strategi, untuk unit pemilik peta strategi
    • Perjanjian Kinerja,¬† untuk unit pemilik peta strategi
    • Rincian Target Kinerja (Trajectory Indikator Kinerja Utama)
    • Inisiatif Strategis, untuk unit pemilik peta strategi
    • Sasaran Kerja Pegawai Kontrak Kinerja ditetapkan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian Keuangan, dan rencana strategis unit eselon I, eselon II, eselon III instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pegawai yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, untuk memberikan keseragaman dan kepastian pelaksanaan Dialog Kinerja Individu maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-42/MK.1/2016 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan dan telah di sebarluaskan di lingkungan kantor pusat dan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dengan surat Kabag SDM No. S-10602/PB.12/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Penyampaian Surat Edaran  Menteri Keuangan No. SE-42/MK.1/2016 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan