SPM TUP

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangatĀ  mendesak dalam1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah disediakan.

DASAR HUKUM :

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
  • PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

KETENTUAN TUP

Pengajuan Permohonan Persetujuan TUP

Sebelum mengajukan SPM TUP, satker terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan TUP yang dibuat oleh KPA dan diajukan ke KPPN dengan dilampiri;

  • Rincian Rencana Penggunaan TUP dan
  • Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS

Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:

  • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
  • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA;
  • TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan
  • TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.

Ketentuan TUP :

  • KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihiĀ  1 (satu) bulan;
  • TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap;
  • Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TP kepada KPA;
  • Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP);
  • Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan dan KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
PENYAMPAIAN SPM TUP KE KPPN
  • SPM TUP disampaikan ke KPPN (Front Office Seksi Pencairan Dana) sebanyak 2 (dua) rangkap oleh petugas pengantar SPM yang ditetapkan oleh KPA;
  • SPM TUP yang besarnya lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), wajib menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD),5 (lima) hari sebelum pengajuan SPM TUP;
  • Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM TUP kepada Petugas Front Office;
  • SPM TUP disertai ADK SPM (hasil aplikasi SAS) yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
  • SPM TUP dilampiri Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN