Layanan KPPN

  1. Pada SILABI, data di BKU dan Buku Pembantu lainnya sudah benar tetapi tidak bisa dicetak LPJ serta tidak bisa transfer ADK LPJ
    Jawab : PC Unit disarankan bebas dari virus. Kejadian tersebut disebabkan karena file-file aplikasi pendukung SAS banyak yang error dan corrupt karena virus. Install ulang aplikasi SAS sampai dengan update ke 15.0.3
  2. DIPA baru diterima bulan Maret 2015, mysql connector gagal terhubung pada aplikasi SAS yang sudah diinstall pada laptop
    Jawab : DIPA baru diterima bulan Maret 2015, mysql connector gagal terhubung pada aplikasi SAS yang sudah diinstall pada laptop
  3. Data Supplier tidak bisa direkam pada penerima Bansos (Ketua Kelompok Petani)
    Jawab : Rekam Data Supplier pada aplikasi SAS versi terbaru serta cross check dengan data supplier di SPAN terlebih dahulu sebelum mengirimkan atau mengajukan SPM ke KPPN
  4. Data Kontrak sudah direkam, tetapi sudah ada realisasinya padahal data kontrak yang dimaksud berada pada MAK yang sama tetapi beda nomor kontrak
    Jawab : Hapus data kontrak (jangan diubah) kemudian update ke aplikasi SAS versi terbaru lalu rekam ulang data kontrak
  5. Pada aplikasi SILABI, ketika rekam SPM GUP NIHIL nama-nama kuitansi tidak bisa dipilih (kosong).
    Jawab : Masuk ke level admin, pilih pembagian pagu. Kemudian input kode PPK sesuaiMAK yang dimaksud lalu rekam ulang kuitansi ybs.
  6. Pada ADK BPP, ada beberapa kuitansi yang tidak terbaca ketika BPP mengajukan LPJ BPP ke BP
    Jawab :Cek ulang perekaman kuitansi pada BPP, apakah ada nomor kuitansi yang kode penomoran aneh/ganjil misalnya hanya 4 digit atau dibelakang nomor kuitansi ada koma decimal. Apabila ada, hapus kuitansi dahulu lalu rekam ulang kuitansinya
  7. ADK Revisi DIPA TA 2015 tidak bisa ke Aplikasi SAS
    Jawab :Cek ulang realisasi pengeluaran pada Aplikasi SAS, apakah ada saldo minus atau tidak. Apabila ada, lakukan penyesuaian data sesuai kartu pengawasan manual. Selanjutnya transfer ulang ADK DIPA.
  8. SILABI tidak bisa input transaksi setor pajak dari kuitansi
    Jawab : Hapus kuitansi yang bersangkutan, lalu rekam kuitansi seperti biasa tanpa input pajak di kuitansi yang bersangkutan. Apabila akan rekam+setor
    pajak disarankan melalui menu R/U/H Pajak.
  9. Aplikasi SAIBA, tidak bisa mengcopy data awal TA 2015 sebagai saldo awal
    Jawab : Copy mysql15 ke DBSATKER (jangan lupa matikan dahulu services mysql di komputer ybs) lalu buka SAIBA, pilih Proses, lalu Pengambilan Saldo Awal, dan Posting
  10. Ada pegawai pindahan dari luar sumedang, terdapat SK penon-aktifan sementara dari jabatan fungsional. Gaji Induk Bulan April 2015 sudah dibayar di lokasi kantor asal. Bagaimana perlakuan di aplikasi GPP?
    Jawab : Pada Aplikasi GPP ubah data pegawai, dari kode yang mendapatkan tunjangan jabatan fungsional diganti ke kode 999 (pelaksana)
  11. Inject PPSPM Error (dengan password lama). 30 SPM tidak bisa diinject
    Jawab : Pada aplikasi PIN PPSPM, dicek ulang nomor seri verifikasi atau nomor lisensi. Apakah pernah diubah atau tidak. Apabila tidak bermasalah pada nomor seri/lisensi, disarankan diinstal ulang dan didaftarkan kembali ke KPPN.
  12. Silabi, tertayang 2x transaksi pada setiap tanggal
    Jawab : Ketika input data transaksi, apabila ada perbaikan transaksi disarankan untuk dihapus terkait transaksi ybs. (jangan diubah). Apabila diubah akan terjadi duplikasi transaksi
  13. SILABI, terdapat perbaikan transaksi pada bulan Februari 2015. Kemudian diperbaiki pada bulan April 2015. Bagaimana perlakuan koreksi datanya?
    Jawab : Pada SILABI, komputer/ laptop tidak boleh diganti tanggal/kalender (mundur). Kemudian hapus Berita Acara yang sudah pernah dicetak, lalu hapus transaksi (pada menu RUH Transaksi), selanjutnya hapus transaksi (pada menu RUH Kuitansi), dan input ulang kuitansi dimaksud. Setelah diinput ulang kuitansi ybs maka proses selanjutnya diinput lagi pada menu RUH Transaksi sampai dengan cetak Berita Acara. Kemudian Posting
  14. SILABI, terdapat saldo minus pada MAK 521111  padahal dari karwas manual saldo MAK tsb masih terdapat sisa
    Jawab : Direkap terlebih dahulu total pengeluaran pada MAK tsb, kemudian batal Berita Acara Mulai Januari sd April 2015. Hapus transaksi (pada menu RUH Transaksi), kemudian hapus kuitansi (pada menu RUH Kuitansi). Input ulang semua kuitansi yang dibebankan pada MAK tsb, kemudian rekam ulang transaksi sesuai hasil rekap. Posting dan rekam ulang Berita Acara Pemeriksaan.
    Laptop tdk diperbolehkan diganti tanggal/kalender (mundur)
  15. KIPS tidak bisa digunakan
    Jawab : Proses penyimpanan KIPS tidak boleh sembarangan, dikarenakan terdapat identification number pada KIPS. (KIPS Dinas Kesehatan terdapat goresan pada ID Card, sehingga tidak bisa terbaca pada scanner di aplikasi konversi)
  16. SILABI, saldo minus masih muncul pada MAK 521111 setelah diinput ulang semua transaksi dari Januari sd April 2015
    Jawab : Masih terdapat kesalahan dalam proses input transaksi, dikarenakan kuitansi tidak semuanya dihapus akan tetapi hanya beberapa saja yang dihapus. Disarankan untuk hapus semua kuitansi yang dibebankan pada MAK tersebut tanpa kecuali.
  17. Aplikasi SAS, DRPP tidak bisa direkam
    Jawab : Pada waktu input kuitansi, diusahakan dibebankan secara rinci pada MAK ybs., apabila terjadi kesalahan maka DRPP tidak bisa terbentuk.
  18. SILABI, BA Rekonsiliasi tidak bisa dicetak
    Jawab : Cek ulang sisa saldo dan UP, apabila terdapat selisih maka BA tidak bisa dicetak. Pastikan data kuitansi dan transaksi benar, maka secara otomatis perhitungan saldo pun benar dan BA bisa dicetak.
  19. Aplikasi SAS utk SILABI, DRPP sdh bisa direkam tapi tidak bisa rekam SPM untuk di-SPM GU-kan
    Jawab : Pada waktu input kuitansi, diusahakan dibebankan secara rinci pada MAK ybs, sampai dengan rekam DRPP, dan simpan. Masuk Aplikasi SAS dengan level PPK untuk membuat SPM-GU berdasarkan DRPP yang sdh terbentuk pada folder DRPP
  20. Pada ADK Revisi DIPA I, data tidak bisa di-restore
    Jawab : Download ADK Revisi DIPA pada DIPA Online. Cek barcode antara ADK dengan Hardcopy DIPA. Apabila sesuai, maka DIPA Revisi bisa di-restore
  21. Total nilai di DRPP tidak sesuai dengan pengawasan manual. Total DRPP sejumlah Rp.20.490.000,- sedangkan pada pengawasan manual Rp.24.490.000,-
    Jawab : Pada waktu perbaikan data, tanggal/kalender di laptop atau komputer jangan diganti mundur. Cek ulang dan batalkan semua transaksi di menu RUH Transaksi. Lalu create ulang berdasarkan data pengawasan manual.
  22. Terdapat selisih pada SP2D LS ke pihak ketiga ketika perekaman SILABI. SP2D tsb tidak masuk ke buku pengawasan SPM LS di Bendahara Pengeluaran
    Jawab : Pada update Aplikasi SA versi 15.0.3, terdapat perbaikan posting rule/pencatatan pembukuan. SPM-LS pihak ke-3 hanya masuk ke BKU saja, tidak masuk ke buku pengawasan SPM-LS
  23. Transfer DIPA gagal terus menerus.
    Jawab : Cek ulang kode BA.Es.Satker, apakah sesuai dengan referensi Dinas Kesehatan Kab. Sumedang. Apabila referensi tidak sesuai, maka harus diperbaiki. Pastikan Barcode/Digital Stamp sesuai dengan Hardcopy DIPA ybs.
  24. Transfer DIPA Gagal (Revisi I)
    Jawab : Cek ulang kode BA.Es.Satker, apakah sesuai dengan referensi KPU Kab. Sumedang. Apabila referensi tidak sesuai, maka harus diperbaiki. Pastikan Barcode/Digital Stamp sesuai dengan Hardcopy DIPA ybs.
  25. Terdapat pergantian PIN PPSPM, kode PIN PPSPM tidak bisa dipakai
    Jawab : Kode PIN PPSPM yang baru harus diaktifkan terlebih dahulu oleh pihak KPPN (CSO) baru kemudian bisa dilakukan inject PPSPM
  26. Terdapat pegawai pindahan, akan tetapi pegawai tsb mendapat SK sanksi administrasi berupa pembebasan tunjangan fungsional selama 8 bulan bagaimana cara perubahan di aplikasi GPP?
    Jawab : Pada Aplikasi GPP, pegawai tsb harus dirubah kode tunjangan fungsionalnya. Semula 001 menjadi 999 (pelaksana). Aapabila SK Sanksi tersebut baru turun setelah tunjangan fungsional dalam gaji induk bulan lalu dibayarkan, maka mulai bulan selanjutnya dibayarkan tunjangan biasa/tunjangan umum dan tidak dapat dimintakan kekurangan pembayaran tunjangan fungsionalnya.
  27. Pada SILABI, terdapat selisih antara BKU dan LPJ.
    Jawab : Cek ulang pada menu input transaksi, apakah ada salah pembebanan kode transaksi. Apabila semua transaksi telah dibebankan pada kode transaksi yang seharusnya, maka tidak akan terjadi selisih.
  28. Tidak Bisa Transfer DIPA Revisi I
    Jawab : Cek ulang kode BA.Es.Satker, apakah sesuai dengan referensi BPS Kab. Sumedang. Apabila referensi tidak sesuai, maka harus diperbaiki. Pastikan Barcode/Digital Stamp sesuai dengan Hardcopy DIPA ybs
  29. SPM sertifikasi guru, terdapat penolakan supplier padahal nama rekening dan nomor rekening sudah sesuai dengan surat keterangan dari bank
    Jawab : Konfirmasi ulang ke bank, kemungkinan nomor rekening dan nama rekening tersebut sudah benar akan tetapi rekening tersebut “idle” atau tidak aktif selama beberapa bulan sehingga SPAN menolak data rekening tersebut.
  30. Tidak bisa transfer DIPA Revisi
    Jawab : Khusus Satker BPMPD, kode satker berubah sehingga tidak bisa ditransfer ke aplikasi SAS eksisting. Sesuaikan referensi satker terlebih dahulu, kemudian transfer ulang
  31. Data realisasi di aplikasi SAS hilang setelah update versi 15.0.3
    Jawab : Terdapat update aplikasi SAS baru versi 15.0.3 all in one
  32. SILABI error, data hilang tidak ada back up
    Jawab : Perbaikan Aplikasi SAS ulang
  33. SILABI, tidak bisa cetak LPJ dan transfer ADK LPJ Nihil
    Jawab : Terdapat update aplikasi SAS baru versi 15.0.3 all in one
  34. Belum ada SK dari Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan kegiatan, apakah bisa menggunaka KIPS yang lama (TA 2014) untuk pencairan dana TA 2015?
    Jawab : Harus menunggu SK penunjukan pengelola keuangan, dari SK tersebut baru bisa menunjuk petugas pengantar KIPS ataupun petugas lainnya.
  35. SILABI, ADK LPJ Kosong padahal LPJ sudah tercetak.
    Jawab : Hapus BA rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA ulang, tayang LPJ Bendahara Pengeluaran, dan kirim ADK
  36. SILABI, ADK LPJ Kosong padahal LPJ sudah tercetak
    Jawab : Hapus BA rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA ulang, tayang LPJ Bendahara Pengeluaran, dan kirim ADK
  37. SILABI, ADK LPJ Kosong padahal LPJ sudah tercetak.
    Jawab : Hapus BA rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA ulang, tayang LPJ Bendahara Pengeluaran, dan kirim ADK
  38. SILABI, ADK LPJ Kosong padahal LPJ sudah tercetak
    Jawab : Hapus BA rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA ulang, tayang LPJ Bendahara Pengeluaran, dan kirim ADK
  39. ADK Data Kontrak tidak terbentuk, padahal sudah direkam.
    Jawab : Pada Proses rekam ADK Kontrak, harus dibebankan terlebih dahulu jumlah data kontraknya ke nomor urut kontrak dan harus diisi pula tanggal kontrak tsb akan direalisasikan.
  40. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendhara dan kirim ADK ulang.
  41. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendhara dan kirim ADK ulang.
  42. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendhara dan kirim ADK ulang
  43. SILABI, pada saat rekam DRPP terdapat kuitansi yang seharusnya masuk ke DRPP tsb akan tetapi tidak muncul ketika direview/ditayang.
    Jawab : Ubah kode bendahara pada saat direview, semula kode 001 menjadi 000 karena di lapas tidak terdapat Bendahara Pembantu Pengeluaran.
  44. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendhara dan kirim ADK ulang.
  45. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendhara dan kirim ADK ulang.
  46. ADK Transfer SILABI kosong.
    Jawab : Hapus BA Rekonsiliasi terlebih dahulu, posting ulang, update aplikasi SAS ke versi 15.0.3 all in one, rekam BA lagi, tayang LPJ bendahara dan kirim ADK ulang.
  47. SILABI, pada saat rekam DRPP terdapat kuitansi yang seharusnya masuk ke DRPP tsb akan tetapi tidak muncul ketika direview/ditayang.
    Jawab : Ubah kode bendahara pada saat direview, semula kode 001 menjadi 000 karena di lapas tidak terdapat Bendahara Pembantu Pengeluaran.
  48. SILABI, pada saat rekam DRPP terdapat kuitansi yang seharusnya masuk ke DRPP tsb akan tetapi tidak muncul ketika direview/ditayang.
    Jawab : Ubah kode bendahara pada saat direview, semula kode 001 menjadi 000 karena di lapas tidak terdapat Bendahara Pembantu Pengeluaran.
  49. Terdapat pagu minus pada karwas pagu aplikasi SAS level PPSPM
    Jawab : Ketika proses perekaman ADK Data Kontrak sudah mencadangkan dana sebesar nilai kontrak. Hapus dulu ADK Data Kontrak dan lakukan penyesuaian realisasi pagu.
  50. SILABI, antara data pada karwas manual dengan karwas SILABI tidak cocok
    Jawab : Pencocokan saldo harian harusnya sama antara karwas manual dengan karwas SILABI. Posting juga secara harian.
  51. Data Konfirmasi Pajak tidak bisa tertayang ketika diupload di KPPN
    Jawab : Gunakan Aplikasi SAS level PPK, input ulang data pajak yang akan dikonfirmasi kemudian cetak dan kirim
  52. Data kontrak tidak bisa dihapus, ada kesalahan termin pembayaran
    Jawab : Hapus terlebih dahulu data SPM dan SPP, kemudian masuk RUH data kontrak lalu perbaiki termin dan tanggal pencairan di “detil rincian dan realisasi” lalu simpan. Jangan dihapus nomor kontraknya karena sudah didaftarkan ke KPPN.
  53. Update BPP POLRI, sudah ada update untuk rapel ULP atau belum?
    Jawab : Belum ada update BPP Polri. Dari pengembang aplikasi, bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  54. SILABI, terdapat kuitansi yang tidak tertayang ketika akan dijadikan DRPP
    Jawab : Batalkan transaksi utk kuitansi tsb, cek dahulu apakah kode bendahara di kuitansi tsb “001”. Apabila “001” maka harus diubah ke “000”.
  55. Pada SILABI, data di BKU dan Buku Pembantu lainnya sudah benar tetapi tidak bisa dicetak LPJ serta tidak bisa transfer ADK LPJ
    Jawab : PC Unit disarankan bebas dari virus. Kejadian tersebut disebabkan karena file-file aplikasi pendukung SAS banyak yang error dan corrupt karena virus. Install ulang aplikasi SAS sampai dengan update ke 15.0.3 all in one.
  56. Data Konfirmasi Pajak tidak bisa tertayang ketika diupload di KPPN
    Jawab : Gunakan Aplikasi SAS level PPK, input ulang data pajak yang akan dikonfirmasi kemudian cetak dan kirim
  57. Terdapat pagu minus pada karwas pagu aplikasi SAS level PPSPM
    Jawab : Ketika proses perekaman ADK Data Kontrak sudah mencadangkan dana sebesar nilai kontrak. Hapus dulu ADK Data Kontrak dan lakukan penyesuaian realisasi pagu
  58. Data Konfirmasi Pajak tidak bisa tertayang ketika diupload di KPPN
    Jawab : Gunakan Aplikasi SAS level PPK, input ulang data pajak yang akan dikonfirmasi kemudian cetak dan kirim
  59. Terdapat pergantian PIN PPSPM dikarenakan pejabat yang lama mengikuti diklat PIM, kode PIN PPSPM tidak bisa dipakai
    Jawab : Kode PIN PPSPM yang baru harus diaktifkan terlebih dahulu oleh pihak KPPN (CSO) baru kemudian bisa dilakukan inject PPSPM
  60. SPM sertifikasi guru, terdapat penolakan supplier padahal nama rekening dan nomor rekening sudah sesuai dengan surat keterangan dari bank.
    Jawab : Konfirmasi ulang ke bank, kemungkinan nomor rekening dan nama rekening tersebut sudah benar akan tetapi rekening tersebut “idle” atau tidak aktif selama beberapa bulan sehingga SPAN menolak data rekening tersebut
  61. Terdapat pegawai pindahan, akan tetapi pegawai tsb mendapat SK sanksi administrasi berupa pembebasan tunjangan fungsional selama 6 bulan bagaimana cara perubahan di aplikasi GPP?
    Jawab : Pada Aplikasi GPP, pegawai tsb harus dirubah kode tunjangan fungsionalnya. Semula 001 menjadi 999 (pelaksana). Aapabila SK Sanksi tersebut baru turun setelah tunjangan fungsional dalam gaji induk bulan lalu dibayarkan, maka mulai bulan selanjutnya dibayarkan tunjangan biasa/tunjangan umum dan tidak dapat dimintakan kekurangan pembayaran tunjangan fungsionalnya.
  62. SAIBA, terdapat setoran pengembalian belanja pegawai tayl kode MAP 511221. Ketika perekaman SPM di SAIBA kode MAP tersebut tidak ada di referensi.
    Jawab : Belum ada update referensi SAIBA terbaru. Permasalahan akan ditampung terlebih dahulu.
  63. SILABI, pada saat rekam DRPP terdapat kuitansi yang seharusnya masuk ke DRPP tsb akan tetapi tidak muncul ketika direview/ditayang.
    Jawab : Ubah kode bendahara pada saat direview, semula kode 001 menjadi 000 karena di lapas tidak terdapat Bendahara Pembantu Pengeluaran.
  64. SILABI. Ketika proses perekaman DRPP, jumlah total DRPP tidak sama dengan jumlah total yang akan di-GU-kan.
    Jawab : Pada waktu perbaikan data, tanggal/kalender di laptop atau komputer jangan diganti mundur. Cek ulang dan batalkan semua transaksi di menu RUH Transaksi. Lalu create ulang berdasarkan data pengawasan manual.
  65. SILABI. Ketika proses perekaman DRPP, jumlah total DRPP tidak sama dengan jumlah total yang akan di-GU-kan terdapat selisih Rp.1.000.000,-
    Jawab : Pada waktu perbaikan data, tanggal/kalender di laptop atau komputer jangan diganti mundur. Cek ulang dan batalkan semua transaksi di menu RUH Transaksi. Lalu create ulang berdasarkan data pengawasan manual.
  66. Terjadi Pergantian KPA, apakah harus diajukan revisi DIPA?
    Jawab : Berdasarkan PMK-257/2015 ttg Revisi DIPA TA 2015, apabila terjadi pergantian KPA diharuskan melakukan revisi DIPA walaupun hanya perubahan administrasi  saja.
  67. Update BPP POLRI, sudah ada update untuk rapel ULP atau belum?
    Jawab : Belum ada update BPP Polri. Dari pengembang aplikasi, diupayakan bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  68. Untuk pengajuan Gaji Induk Juli 2015, apakah sudah menggunakan tabel gaji baru atau masih tabel gaji lama?
    Jawab : Belum ada update GPP Satker. Dari pengembang aplikasi, diupayakan bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  69. Untuk pengajuan Gaji Induk Juli 2015, apakah sudah menggunakan tabel gaji baru atau masih tabel gaji lama?
    Jawab : Belum ada update GPP Satker. Dari pengembang aplikasi, diupayakan bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  70. Untuk pengajuan Gaji Induk Juli 2015, apakah sudah menggunakan tabel gaji baru atau masih tabel gaji lama?
    Jawab : Belum ada update GPP Satker. Dari pengembang aplikasi, diupayakan bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  71. Untuk pengajuan Gaji Induk Juli 2015, apakah sudah menggunakan tabel gaji baru atau masih tabel gaji lama?
    Jawab : Belum ada update GPP Satker. Dari pengembang aplikasi, diupayakan bersamaan dengan kenaikan gaji pokok 2015
  72. Untuk pengajuan Gaji Induk Juli 2015, apakah sudah menggunakan tabel gaji baru atau masih tabel gaji lama. Pejabat Penandatangan SPM mengalami perubahan, sehingga terlambat menagjukan Gaji Induk Juli 2015.
    Jawab : Sehubungan POLRES Sumedang terlambat mengajukan Gaji Induk Juli 2015 serta Satker yang lain telah mangajukan Gaji Induk Juli 2015 dengan menggunakan tabel gaji lama, maka POLRES dihimbau untuk menggunakan tabel gaji yang lama saja.
  73. Ketika APBN-P disahkan, terdapat DIPA baru sejumlah 4 buah. Apakah Pejabat Pengelola Keuangan boleh sama pada 4 DIPA baru? Apakah PIN PPSPM dibuatkan password baru atau cukup yang lama saja?Apakah pembayaran SPM yang bersumber dari PNBP kode satker lama dapat dibayarkan pada kode satker baru?
    Jawab : Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk oleh KPA masing-masing DIPA, boleh sama ataupun beda. Hal tersebut merupakan kewenangan KPA.
    PIN PPSPM harus didaftarkan terlebih dahulu sesuai dengan SK Pejabat Pengelola Keuangan. Kode PIN PPSPM bisa menggunakan kode yang lama untuk mempermudah proses inject PIN PPSPM dengan
  74. Sistem Billing tidak dapat menerbitkan kode/ID Billing
    Jawab : Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem manual dengan formulir SSP/SSBP/SSPB (MPN G-1)
  75. Bank/pos Persepsi tidak dapat menerima informasi Data Setoran dari sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response/inquiry gagal)
    Jawab :
    • Transaksi tidak dapat di teruskan
    • Rekening kas negara tidak dikreditkan
    • Penyetor di anjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain
  76. Sistem BPP tidak berhasil menerima respone pembayaran dari sistem settlement (NTPN)
    Jawab :
    • Transaksi dianggap berhasil
    • Dana Nasabah di debet
    • Rekening kas negara dikreditkan
    • BPP melakukan prosese re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke stettlement sampai dengan cut off periode (Pukul 15:00 Wib H:O)
    • Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPN
    • BPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang telah di lengkapi dengan NTPN
  77. Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara(BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran ?
    Jawab : Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang di terbitkan oleh Bank/Pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai saran administrasi lain yang kedudukannya disamkan dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisines Direktorat Jenderal Pajak melalui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP,KPP,dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya di samakan dengan SSP dalam ragka pelaksanaan ketentuan peraturan perunang-undangan perpajakan.
  78. Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP kedalam sistem akutansi dan pelaporan keuangan ?
    Jawab : Dokumen –dokumen yang dapat di gunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akutansi dan pelaporan keuangan :
    • Bukti penerimaan Negara (BPN) dari Bank/Pos yang telah di tera NTB/NTP dan NTPN
    • Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/ bayar,kode K/L, unit eselon I, Kode Satuan Kerja , nilai setoran ,NTB, NTPN dan tanggal setoran
    • Cetakan BPN dari internet
    • Struk EDC yang memat ID Billing , nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode satuan kerja nilai setoran ,NTB, NTPN dan tanggal setoran
    • Hasil cetakan email notikasi/ pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan , nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tangggal setor, NTB dan NTPN
    • Hasil cetakan dari SIMPONI Untuk Struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk muudah hilang. (Sesuai surat Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4607/PB.6/2014)
  79. Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk membayarkan pajak yang telah di pungut dari pihak ketiga?
    Jawab : : Silahkan Login pada http://sse.pajak.go.id dengan menggunakan user (Bendahara ) yang telah di buat. Secara otomatis form perekaman akan menampilkan NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga,kemudian lanjutkan pengisiannya sesuai billing yang akan di buat.
  80. Pada saat anda Registrasi Pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe pengguna lainnya bagimana caranya ?
    Jawab :  Pada Prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan  DJA di  021-34832511 atau email  Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. . Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billingg yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut.
  81. Pada  SIMPONI,  nama  akun  yang  telah  dibuat  adalah  nama  pribadi,  setelah  diubah  menjadi  nama  instansi,  ketika  melakukan  setoran  ke  Bank  hasil  kode billing  tidak  diterima/dikenal.  Mohon  penjelasannya !
    Jawab : Perubahan  user  name  (akun  untuk  login)  tidak  bisa  dilakukan  di  SIMPONI.
    Sementara  itu,  perubahan  data  pribadi  seperti  nama  depan  dan  nama  belakang
    bisa  dilakukan  di  SIMPONI,  tetapi  tidak  menyebabkan  permasalahan  tertolaknya
    setoran. Perlu diperhatikan juga,  agar dalam membuat nama tidak melebih 50
    karakter/huruf .
    Kegagalan  billing  tidak  bisa  dibayar ,  antara  lain  dapat  disebabkan  oleh  tidak
    terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi.
  82. Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan?
    Jawab :  Apabila  isian  data  pembayaran  ada  yang  salah  dan  ternyata  billing  sudah tercetak (sdh  keluar  nomor  kode  billing),  dan  terhadap  billing  tersebut  maka buatlah  billing  baru yang  benar ,  dan  terhadap  billing  yang  salah  agar  dibiarkan/abaikan  saja  karena  dalam waktu 3 hari  (untuk  Simponi) dan  2 hari  (untuk  billing  Pajak)  akan  masuk  kategori  kadaluwarsa.
  83. Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti  penerimaan negaranya terdapat kode akun ?
    Jawab :  BPN yg dikeluarkan oleh A TM, T eller , E-Banking dan EDC tidak menampilkan  AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi  akun (1 kode billing bisa untuk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI.
  84. Minta petunjuk bagaimana cara memasukan PNBP ke simponi?
    Jawab : Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP  baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan  DJA ke nomor  021  34832511
  85. Bila  satker  mempunyai  bendahara  pengeluaran  dan  bendahara  penerimaan, apakah satker tersebut harus membuat user-password  untuk masing-masing bendaharanya? Bila iya,  tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara tersebut  saat  registrasi  ?
    Jawab :  Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya aktifitas penyetoran  Pendapatan  dan  Belanja  adalah  pilihan.  Apabila  satker  ingin mengelola pembayaran  PNBP  dan  setoran  belanja  (non  anggaran)  dengan  1 user/akun,  maka  pada  saat  registrasi  pilih  tipe  billing  KL  dan  Non Angaran.  Jika hal  itu  yang  dipilih,  maka  akses  utk  bisa  masuk  SIMPONI  harus  diberikan  kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan password  harus  diketahui  bendahara  penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran. Namun  demikian,  perlu  jadi  perhatian  bahwa  pemegang  password  sebaiknya  jangan bnyak  orang  untuk  menjaga  keamanan  akun  yang  telah  dibuat.
  86. Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2 ?
    Jawab :  Konfirmasi  transaksi penerimaan negara melalui MPN-G2 dapat di lakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan.
  87. Bagaimana  kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran MPN G-2 ?
    Jawab :  Untuk  rekonsiliasi  SAKP A  terkait  dengan  setoran  MPN  G-2,  setoran  PNBP yang  dilakukan  oleh  satker  melalui  MPN G-2  harus  diakui  dan  dicatat  dalam
    SAKP A  satker . Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SP AN, seluruh data
    penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mi tra  kerj a  masi ng-masi ng,   mel ai nkan  pada  Di t.   PKN/ KPPN  Khusus Penerimaan.  Dengan  demikian,ketika  satker  melakukan  rekonsiliasi  dengan KPPN mitra kerja  akan  ditemukan  selisih  data  penerimaan  yang  disetor  melalui  MPN  G-2.Sesuai dengan kebijakan rekonsiliasi yang diatur dalam   PMK 210/PMK.05/2013, satker  tetap  melakukan rekonsiliasi  dengan  KPPN mitra kerja  masing-masing,  selanjutnya  KPPN  mitra  kerja  meneliti  kebenaran  dan keabsahan  setoran  tersebut  melalui  konfirmasi  berdasarkan  data  MPN.
    Dengan  demikian,  Berita  Acara  Rekonsiliasi  (BAR)  dapat  diterbitkan  setelah dikonfirmasi,  atas  kebenaran  dan  keabsahan  setoran  dimaksud.Bagi satker yang    melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SP AN, transaksi setoran  penerimaan  melalui  MPN-  G-2  dapat  terbaca  atau  tersaji  dalam laporan  realisasi  KPPN SP AN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang  tepat  sesuai  dengan  KPPN  mitra  kerja  satker  yang  membukukan
    penerimaan.
  88. Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang  disetor  melalui MPN G-2 ?
    Jawab :  Koreksi data transaksi  penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan terhadap  seluruh  segmen  BAS  dan  tidak  merubah  total  nilai  penerimaan. Untuk penerimaan  yang  telah  tervalidasi  pada  KPPN  SP AN,  Surat  Permohonan Perbaikan  T ransaksi  Penerimaan Negara dilakukan  kepada  KPPN  SP AN mitra kerja.Untuk  penerimaan  yang  tervalidasi  ke  KPPN  yang  belum  menerapkan  SP AN maka  permohonan  diajukan  kepada  KPPN  Khusus  Penerimaan  (sesuai Peraturan  Dirjen Perbendaharaan  nomor  PER-16/PB/2014  dan  Surat  Direktur  Transformasi  Perbendaharaan  nomor  S-6876/Pb.8/2014)
  89. Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN G-2?
    Jawab : Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing (V aluta Asing), tetapi hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung  valas tersebut.