Layanan KPPN

Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
  2. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
  3. barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
Tujuan Penggunaan Hibah untuk :
  1. mendukung program pembangunan nasional;
  2. memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan
  3. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, antara lain :
    • gagal teknologi,
    • gagal modernisasi,
    • epidemi, dan wabah penyakit,
    • bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
    • teror.

 

Urutan Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

1. Pengajuan Permohonan Nomor Register

A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) :
  • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga kepada DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).
  • Permohonan nomor register dilampiri :
    • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan
    • Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
  • Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah
  • Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat :
    • Gedung Frans Seda Lantai 7,  Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,
    • Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana),
    • Fax 021-3846635
    • Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
    • Website : http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

  • PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan : 
    1. Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (format Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
    2. Perjanjian Hibah;
    3. Ringkasan Hibah (format Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
    4. Surat Kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
  • Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan , permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan :
    1. SPTMHL
    2. Rekening koran
  • Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
2. Penandatangan BAST
  • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
  • Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
  • BAST sekurang-kurangnya memuat :
    1. Tanggal serah terima,
    2. Pihak Pemberi dan Penerima,
    3. Nilai nominal,
    4. Bentuk hibah,
    5. Tujuan BAST dan
    6. Rincian harga per barang

3. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN

  • Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).
  • Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).
  • Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN Metro sebelum mencatat barang di dalam SIMAK-BMN dan mencatat transaksi pengesahan hibah di SAIBA
  • Tahapan perekaman MPHL-BJS melalui Aplikasi SAS yaitu :
    1. Login ke level Admin :
      • Menu Referensi I >> Pejabat : Pastikan KPA sudah direkam di referensi dengan kode Keterangan 1
      • Menu Referensi II >> Register : Rekam kode register hibah sesuai Surat Penerbitan Register Hibah
        • Nomor & Tanggal NPLN diisi Nomor & Tanggal Surat Perjanjian Hibah
        • Kode Valas diisi IDR (jika merupakan dana rupiah)
        • Kode Donor & Kode Kreditor dapat dikosongkan
        • Nama Donor diisi nama pemberi hibah (misal : Pemda Kabupaten xxxxx)
    2. Login ke level PPSPM :
      • Menu SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> MPHL-BJS :
        1. Fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output diisi sesuai DIPA
        2. Sumber dana diisi :
          • HLBD (12) untuk hibah langsung Barang dari dalam negeri
          • HLBL (13) untuk hibah langsung Barang dari luar negeri
          • HLJD (14) untuk hibah langsung Jasa dari dalam negeri
          • HLJL (15) untuk hibah langsung Jasa dari luar negeri
          • HLSD (16) untuk hibah langsung Surat Berharga dari dalam negeri
          • HLSL (17) untuk hibah langsung Surat Berharga dari luar negeri
        3. Dasar Pengeluaran : (27) PER-81/PB/2011
        4. Jenis Dokumen : (01) DIPA
        5. Jumlah Penerimaan diisi jumlah dana hibah yang diterima
        6. Jumlah Pengeluaran diisi jumlah dana hibah yang telah dibelanjakan
        7. MAK/MAP (Kode akun) untuk Belanja Hibah (kolom sebelah kiri) diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini (Daftar Akun Debet MPHL-BJS)
        8. MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan hibah (kolom sebelah kanan) diisi :
          • 431121 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
          • 431221 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
          • 431122 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
          • 431222 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
          • 431123 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
          • 431223 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
        9. Uraian : “Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Triwulan ke …. untuk kegiatan ………… sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD/NPHLN) Nomor : ……………… Tanggal ………………”
        10. Penandatangan SP2HL adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu klik simpan
      • Menu SPM >> Cetak SPM : untuk mencetak MPHL-BJS
      • Setelah ADK MPHL-BJS tidak perlu diinject PIN
      • Sampaikan MPHL-BJS beserta lampirannya ke loket Front Office Seksi Vera
  • Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN dengan melampirkan :
    1. Hardcopy dan ADK MPHL-BJS
    2. Surat penetapan nomor register Hibah
    3. BAST
    4. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
    5. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Setiap Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima K/L agar dilakukan proses administrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 mengingat terdapat ketentuan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya“.

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6799/PB/2018, Kementerian/Lembaga yang mempunyai Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibah agar melakukan inventarisasi hibah dimaksud. Sedangkan untuk Hibah Langsung Bentuk Uang yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan juga agar dilakukan inventarisasi dan penatausahaan dokumen hibah uang berkenaan sambil menunggu pengaturan lebih lanjut.

Perekaman MPHL-BJS Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) :

Dalam hal Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL belum mempunyai nomor register, Satker mengajukan permohonan nomor register kepada:

  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang berasal dari Dalam Negeri
  2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.

Format MPHL-BJS TAYL:

  • Kode akun kolom Pendapatan (sebelah kanan) : 391133 (Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu)
  • Kode akun kolom Aset/Beban Jasa (sebelah kiri) :
    1. Diisi kode akun Aset Tetap/Aset Lainnya sesuai dengan jenis barang yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk barang
      • Untuk pencantuman akun aset tetap agar menggunakan akun yang sama dengan perolehan selain dari hibah. Misal : untuk hibah langsung berupa tanah agar menggunakan akun 131111 (tanah), bukan menggunakan akun 131112 (Tanah dari Hibah).
    2. Diisi kode akun Beban Jasa sesuai dengan jenis jasa yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk jasa
  • Uraian untuk MPHL-BJS atas hibah langsung bentuk barang TAYL agar disebutkan pada uraian MPHL-BJS: “Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga pada tahun 20xx)”
  • Penerbitan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS agar diberi tanggal aktual.

Pengesahan MPHL-BJS TAYL diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

  1. Surat penetapan nomor register Hibah
  2. BAST
  3. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
  4. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

 

 
SPTMHL (Lamp. A) PMK-99/PMK.05/2017 KLIK UNTUK DOWNLOAD
Permintaan Register Hibah (Lamp. B) PMK-99/PMK.05/2017 KLIK UNTUK DOWNLOAD
Ringkasan Hibah (Lamp. C) PMK-99/PMK.05/2017 KLIK UNTUK DOWNLOAD
SP3HL-BJS (Lamp. D) PMK-99/PMK.05/2017 KLIK UNTUK DOWNLOAD

Untuk membantu anda, kami menyediakan daftar akun khusus untuk MPHL-BJS sehingga anda tidak mengalami kesulitan lagi. Berikut daftar Akunnya :

DAFTAR AKUN DEBET PADA MPHL-BJS

(MAK BELANJA / KOLOM KIRI PADA MPHL-BJS)

Kode Akun U R A I A N Jenis Hibah Posting Rule
117111 Barang Konsumsi Barang Debet
117112 Amunisi Barang Debet
117113 Bahan untuk Pemeliharaan Barang Debet
117114 Suku Cadang Barang Debet
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges Barang Debet
117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang Debet
117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Barang Debet
117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses Barang Debet
117131 Bahan Baku Barang Debet
117132 Barang dalam Proses Barang Debet
117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial Barang Debet
117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Barang Debet
117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan Barang Debet
117199 Persediaan Lainnya Barang Debet
117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan Barang Debet
117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan Barang Debet
117213 Persediaan BLU penunjang Konstruksi Barang Debet
117214 Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Barang Debet
117219 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Barang Debet
117221 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita Barang Debet
117222 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Barang Debet
117229 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya Barang Debet
117231 Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi Barang Debet
117232 Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir Barang Debet
117239 Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya Barang Debet
131111 Tanah Barang Debet
131311 Tanah – BLU Barang Debet
132111 Peralatan dan Mesin Barang Debet
132311 Peralatan dan Mesin – BLU Barang Debet
133111 Gedung dan Bangunan Barang Debet
133311 Gedung dan Bangunan – BLU Barang Debet
134111 Jalan dan Jembatan Barang Debet
134112 Irigasi Barang Debet
134113 Jaringan Barang Debet
134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan – BLU Barang Debet
135121 Aset Tetap Lainnya Barang Debet
135211 Aset Tetap Lainnya – BLU Barang Debet
162111 Goodwill Barang Debet
162121 Hak Cipta Barang Debet
162131 Royalti Barang Debet
162141 Paten Barang Debet
162151 Software Barang Debet
162161 Lisensi Barang Debet
162171 Hasil Kajian/Penelitian Barang Debet
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya Barang Debet
162211 Software-Badan Layanan Umum Barang Debet
162221 Hak Cipta BLU Barang Debet
162231 Royalti BLU Barang Debet
162241 Paten BLU Barang Debet
162291 Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum Barang Debet
162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Barang Debet
162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU Barang Debet
522111 Beban Langganan Listrik Hibah Debet
522112 Beban Langganan Telepon Hibah Debet
522113 Beban Langganan Air Hibah Debet
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Hibah Debet
522121 Beban Jasa Pos dan Giro Hibah Debet
522131 Beban Jasa Konsultan Hibah Debet
522141 Beban Sewa Hibah Debet
522151 Beban Jasa Profesi Hibah Debet
522191 Beban Jasa Lainnya Hibah Debet
525113 Beban Jasa- BLU Hibah Debet

DAFTAR AKUN KREDIT PADA MPHL-BJS

(MAK POTONGAN / KOLOM KANAN PADA MPHL-BJS)

Kode Akun U R A I A N Jenis Hibah Posting Rule
431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang Barang Kredit
431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang Barang Kredit
431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa Hibah Kredit
431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa Hibah Kredit
431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga Barang Kredit
431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga Barang Kredit

 

Penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dengan terbitnya PER-21/PB/2014 ini, pagu DIPA satker yang telah terealisasi/berkurang  akibat kesalahan dalam proses pencairan dapat dikembalikan lagi dengan cara menyetor pengembalian belanja ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
 
Alur dari penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja sebagaimana diatur dalam PER-21/PB/2014 adalah sebagai berikut :
  1. Satker menyetor pengembalian belanja dengan menggunakan  SSPB/Pengembalian Belanja melalui SIMPONI
  2. Satker merekam data SSPB pada aplikasi SAS di menu Pagu >> RUH SSPB (termasuk mengisi NTPN)
  3. Satker melakukan konfirmasi/validasi setoran SSPB ke KPPN (ke seksi Bank)
  4. Satker merekam Surat Pernyataan Pengurangan (koreksi) atas realisasi anggaran belanja sesuai format pada lampiran II PER-21/PB/2014 pada aplikasi SAS di menu Pagu >>  RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja
  5. Satker menyampaikan surat pernyataan dan SSPB yang telah dikonfirmasi beserta ADK konfirmasi/validasi setoran ke KPPN
  6. KPPN melakukan :
    1. Verifikasi atas surat pernyataan PPK dan SSPB
    2. KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPAN
    3. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satker atas penyesuaian sisa pagu DIPA
  7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Satker melakukan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada aplikasi SAS di menu Pagu >> RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja dengan cara meng-klik tombol Penyesuaian Pagu
  8. Masukkan Nomor & tanggal Surat Pemberitahuan dari KPPN, Kode Sub Output, Kode Komponen dan Kode Sub Komponen sesuai letak pagu yang akan dipulihkan (kode dapat dicek di cetakan POK atau menu Tayang Pagu) lalu masukkan nilai rupiah yang akan dipulihkan dan klik Simpan
  9. Pemulihan pagu DIPA ini tidak akan menambah pagu DIPA, namun menambah sisa pagu yang ada di satker
  10. Setelah di SAS selesai, login ke aplikasi SAIBA lalu rekam SSPB di menu Transaksi >> Pengembalian Belanja >> Pemulihan Pagu dari SSPB
  11. Pagu DIPA sudah bisa dicairkan kembali oleh satker
Blangko Pernyataan Penyesuaian Pagu DIPA PER-21/PB/2014 KLIK UNTUK DOWNLOAD

Untuk lebih jelasnya silahkan pedomani PER-21/PB/2014 berikut :

Download PER-21/PB/2014

Untuk cara Pembuatan Surat dan Penyesuaian Pagu pada Aplikasi SAS :

Cara membuat SSPB dengan Aplikasi SPM/SAS :

Download Petunjuk Membuat SSPB

Cara Penyesuaian Pagu di Aplikasi SPM/SAS :

Download Petunjuk Penyesuaian Pagu

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Metro

Di tempat

            Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-7/PB/2018 tanggal 22 Juni 2018 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. KPPN Metro selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) membuka pendaftaran untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara mulai tanggal 2 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 dengan mekanisme :

  1. Pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara dengan syarat :
    1. PNS, Anggota TNI atau POLRI baik sedang menduduki jabatan Bendahara atau tidak menduduki jabatan Bendahara;
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
    4. Memiliki salah satu Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh :
      • Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan (BPPK) sebelum tanggal 20 Januari 2016
      • Lembaga Pendidikan & Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016
      • Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016
  2. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT) dengan syarat :
    1. PNS, Anggota TNI atau POLRI yang sedang menduduki jabatan Bendahara (Bend. Pengeluaran/Bend. Penerimaan/BPP) minimal 2 (dua) tahun;
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
  3. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment) dengan syarat :
    1. PNS, Anggota TNI atau POLRI yg sedang menduduki jabatan Bendahara (Bend. Pengeluaran/Bend. Penerimaan/BPP) kurang dari 2 (dua) tahun;
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
  4. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara dengan syarat :
    1. Bagi PNS, Anggota TNI atau POLRI Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara;
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
    4. Pendaftaran hanya dilakukan melalui BPPK selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

B. Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) setempat pada bulan Agustus 2018;

C. Kelengkapan dokumen pendaftaran antara lain :

  1. Persyaratan Umum :
    • Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker (format terlampir);
    • Softcopy Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dengan format JPG;
  2. Persyaratan Tambahan (bagi yang memiliki) :
    • Softcopy Sertifikat Diklat Bendahara dari BPPK yang dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian dengan format PDF;
    • Softcopy Sertifikat Lembaga Diklat Lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Persiapan Sertifikasi dengan format PDF;
    • Softcopy Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang memiliki sertifikat profesi dimaksud dengan format PDF.

D. Tata cara pendaftaran :

  1. KPPN Metro selaku UPS akan memverifikasi data calon peserta melalui aplikasi SIMSERBA;
  2. Dalam hal data calon peserta sudah sesuai, KPPN Metro akan menerbitkan dan menyampaikan username dan password aplikasi SIMSERBA;
  3. Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, KPPN Metro mengembalikan surat usulan kepada satker;
  4. Calon peserta yang telah memperoleh username dan password aplikasi SIMSERBA melaksanakan perekaman data diri melalui internet di alamat simserba.kemenkeu.go.id dan mengunggah/mengupload data softcopy dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri antara lain :
    • Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker;
    • Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
    • Ijazah pendidikan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
    • SK Pangkat/Golongan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
    • SK penunjukan sebagai Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
    • Sertifikat Diklat Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian) jika memiliki;
  5. KPPN Metro selaku UPS akan melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dan menyampaikan datanya kepada Unit Penyelenggara;
  6. Calon peserta dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMSERBA.

E. Format formulir pendaftaran dan dokumen lainnya terkait pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di petugas CSO KPPN Metro atau didownload pada web http://kppnmetro.org dan djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/metro ;

F. Dokumen pendaftaran diterima secara lengkap (hardcopy dan softcopy) oleh petugas CSO KPPN Metro d.a. KPPN Metro, Jl. Seminung No. 5 Metro paling lambat hari Senin, 30 Juli 2018 pada jam kerja.

G. KPPN berhak menolak Surat Usulan yang tidak ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.

H. Kewenangan penetapan hasil Sertifikasi Bendahara ada di Unit Penyelengara Sertifikasi Bendahara (Direktorat Sistem Perbendaharaan) dan akan diumumkan melalui KPPN Metro atau website djpbn.kemenkeu.go.id.

I. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, dapat menghubungi Petugas CSO KPPN Metro atau Sekretariat Sertifikasi Bendahara melalui telepon : (021) 3846822 atau email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Download S-696

  Download PENG-07/PB/2018

 

Gambaran Umum Aplikasi e-Rekon-LK

e-Rekon-LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016.

Dengan adanya e-Rekon-LK, diharapkan :

  • Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN;
  • Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh kementerian lembaga sehingga sangat membantu KL dalam menyusun/mengkompilasi laporan keuangan.;
  • Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan;
  • Menciptakan keseragaman laporan di tiap level unit akuntasi dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan KL.
  • Dengan adanya e-Rekon-LK tentunya mengakibatkan tidak diperlukannya lagi rekonsiliasi tingkat atas dan Aplikasi Saiba tingkat atas.
  • e-Rekon dijadwalkan untuk dilaksanakan pertama kali pada bulan Juni 2016 untuk transaksi bulan Januari s.d Mei 2016.

Proses Bisnis Rekonsiliasi Dengan e-Rekon

Dengan adanya Aplikasi e-Rekon-LK, satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi secara mandiri.

  1. Aplikasi e-Rekon-LK dapat diakses pada alamat http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id melalui jaringan internet;
  2. Satker menggunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK menggunakan user e-Rekon-LK masing-masing;
  3. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis kemudian satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi => data sama atau tidak;
  4. Dari hasil rekon, apabila menurut ketentuan bisa diterbitkan BAR, sistem akan memberikan status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPA. Tanda tangan dimaksud disini adalah tanda tangan elektronik, dengan mengisikan PIN;
  5. Apabila diperlukan perbaikan, satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK. Setiap perubahan data yang diunggah ke e-Rekon-LK memerlukan approval dari KPPN;
  6. Setelah BAR ditandatangani oleh KPA, sistem akan memberikan status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPPN (tanda tangan elektronik dengan mengisikan PIN);
  7. Rekon selesai. Apabila BAR dicetak, tanda tangan yang tertera pada BAR untuk KPA maupun KPPN tersaji dalam bentuk barcode.

Proses rekonsiliasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

proses rekon online dengan e-rekon-lk

Prosedur Pengoperasian e-Rekon-LK Pada Satuan Kerja

  1. Satuan Kerja login dengan username yang sudah ditentukan;
  2. Satuan Kerja melakukan upload ADK dari Aplikasi Saiba pada menu Upload ADK;
  3. Bila hasil rekon menunjukkan :
    • Warna Hijau => Status semua sama;
    • Warna Merah => Status tidak semua sama dengan catatan.
  4. Bila hasil rekon tidak semua sama, maka satker harus meneliti hasil rekonsiliasi. Jika kesalahan data berada pada satker, maka satker memperbaiki kesalahan tersebut kemudian melakukan peng-upload-an ulang. Jika kesalahan terdapat pada data SiAP, satker memberikan catatan alasan hal terjadinya status tidak sama dimaksud;
  5. Satker dapat mencetak hasil rekonsiliasi sesuai periode pengiriman ADK SAIBA;
  6. Satker dapat mencetak BAR setelah mendapat persetujuan dari KPPN dan mendapat pengesahan dari KPPN.

Saldo Awal e-Rekon :

  1. Saldo awal LKKL tahun 2016 = saldo LKKL tahun 2015 audited
    • DJPB melakukan upload ADK LKKL tahun 2015 audited yang telah diterima dari KL ke dalam e-Rekon
    • E-Rekon melakukan pendetailan (break down) saldo awal tahun 2016 hingga level satker
    • Satker memastikan saldo awal 2016 sama dengan saldo akhir LK 2015 audited
  2. Satker mengunduh saldo awal 2016 dari e-Rekon untuk dilakukan restore ke Aplikasi SAIBA tingkat satker
  3. Satker wajib menggunakan aplikasi SAIBA versi 3.2
  4. Import saldo awal ke SAIBA melalui menu UITILITY >> PENERIMAAN SALDO AWAL AUDITED

 Urutan Status pada e-Rekon :

Status Penjelasan Yg harus dilakukan
ADK Tidak Standar

ADK yang diupload salah.Penyebabnya :

1)ADK yang diupload bukan ADK kumulatif dan tidak berformat .zip;

2)Periode ADK tidak sama dengan periode pilihan saat upload;

3)Kode satker pada ADK tidak sama dengan kode satker User saat login pada web e-Rekon-LK.

Upload ADK yang benar (tipe file WINZIP) hasil dari Pengiriman Kumulatif per-Bulan dari SAIBA
ADK Periode Jan-Apr Tidak Diperkenankan ADK yang diupload adalah ADK selain ADK kumulatif s.d Mei 2016 Upload ADK Kumulatif mulai Mei 2016 ke atas
Upload ADK yang diupload sudah benar. => Dalam tahap unggah ke database e-Rekon-LK Menunggu dan sabar
Proses SAI (Bawah) ADK masuk pada antrian untuk tahap proses rekonsiliasi Masih menunggu dan sabar
Cetak Excel Rekon ADK masuk pada antrian untuk tahap proses pencetakan excel hasil rekonsiliasi. Jika sudah => status akan menjadi "Menunggu Persetujuan BAR" Lebih menunggu dan sabar
Menunggu Persetujuan BAR BAR dan Hasil Rekonsiliasi sudah terbentuk, namun masih menunggu proses verifikasi oleh operator seksi Vera di KPPN. KPPN tidak akan menyetujui sampai dengan ADK diperbaiki atau ada penjelasan tertulis mengenai selisih tersebut. Cek hasil rekon. Jika masih ada selisih maka agar diperbaiki di SAIBA dan upload ulang. Jika memang data KPPN/SPAN salah, ajukan form penjelasan selisih ke seksi Vera.
Menunggu TTD KPA BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh operator seksi Vera di KPPN Login dengan user level KPA untuk melakukan persetujuan BAR. Selanjutnya status akan berubah menjadi Menunggu TTD Kasi Vera
Menunggu TTD Kasi Vera Menunggu persetujuan dari Kepala Seksi Vera setelah diverifikasi terlebih dahulu. Menunggu dan sabar lagi
BAR Siap Didownload BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kasi Vera, siap untuk di download. BAR tidak perlu ditandatangani karena sudah ada tandatangan elektronik/QR CODE Cetak BAR, dll. Rekon sudah dinyatakan selesai.

 

 

UNTUK PANDUAN e-REKON DENGAN GAMBAR, SILAHKAN DOWNLOAD LINK DI BAWAH INI :

[button_jc type='BBlue' size='1' label='Download Panduan e-Rekon KPPN Metro']https://drive.google.com/file/d/0BwrXprmg_uKbTktaWDNXR2xDc2s/view?usp=sharing[/button_jc] [button_jc type='BGreen' size='1' label='Download Manual e-Rekon Operator']https://drive.google.com/file/d/0BwrXprmg_uKbNE4tSm8wamd5OEE/view?usp=sharing[/button_jc] [button_jc type='BGreen' size='1' label='Download Manual e-rekon level KPA']https://drive.google.com/file/d/0BwrXprmg_uKbTTVZR0Y5QXpEOU0/view?usp=sharing[/button_jc]

SKPP adalah surat ketarangan tentang terhitung mulai dihentikannya pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat. SKPP berisi rincian pembayaran gaji bulan terakhir PNS yang telah dicairkan dananya pada KPPN setempat. Rincian tersebut terdiri dari penerimaan, potongan-potongan, utang, rincian keluarga dan keterangan lainnya. Setiap PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dipindahkan ke Satuan Kerja (Satker) lain baik yang mengakibatkan perubahan KPPN Pembayar maupun tetap pada KPPN yang sama dan/atau PNS yang memasuki masa pensiun, berhenti/diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat, wajib diterbitkan SKPP oleh Satker tempat PNS tersebut bekerja sebelumnya yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Jenis-jenis SKPP :

1. SKPP pindah, untuk:

  1. Pegawai yang pindah ke satker lain, baik yang mengakibatkan perubahan KPPN pembayar maupun tetap dlm wilayah pembayaran KPPN yg sama;
  2. Pegawai yang pindah ke/dari luar negeri;
  3. Pegawai yang diperbantukan/pindah ke daerah otonom;
  4. Siswa ikatan dinas yang diangkat menjadi pegawai;
  5. Pegawai yang dipindah dari suatu kementerian/lembaga ke kementerian/lembaga lain.

2. SKPP pensiun, untuk:

  1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang mendapat hak pensiun atau menerima uang tunggu;
  2. Pegawai yang meninggal dunia;

SKPP Pegawai/PNS Pindah

Syarat :

  1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN
  2. Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pindah yang telah dilegalisasi pejabat berwenang
  3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar status supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN asal sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN asal.
  4. SKPP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan penjelasan :
    1. Lembar pertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat pengajuan gaji pertama kali oleh satker baru kepada KPPN setempat;
    2. Lembar kedua untuk satker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
    3. Lembar ketiga untuk KPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
    4. Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan “Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk (Kepala Sub Bagian Umum). SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

SKPP Pegawai/PNS Pensiun/Berhenti

Syarat :

  1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN
  2. Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pensiun atau SK Pemberhentian yang telah dilegalisasi pejabat berwenang.
  3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar nomor rekening supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN.
  4. SKPP sebanyak 5 (lima) rangkap dengan penjelasan:
    1. Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen (Persero);
    2. Lembar ketiga untuk pegawai/PNS bersangkutan;
    3. Lembar keempat untuk KPPN yang mengesahkan sebagai arsip/pertinggal;
    4. Lembar kelima untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan “Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk (Kepala Sub Bagian Umum). SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.