Petunjuk teknis mengenai PPNPN ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada ABPN.

Siapa sajakah yang termasuk dalam PPNPN?

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Meliputi :

  1. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) » Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
  2. Staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada Kementerian Negara/Lembaga;
  3. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga non struktural;
  4. Dokter/Bidan PTT;
  5. Dosen/Guru Tidak Tetap;
  6. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubhakti pada Satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor; dan
  7. Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.

PPNPN yang dimaksud disini tidak termasuk :

  1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
  2. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

Penghasilan PPNPN

Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai keputusan/perjanjian kerja/kontrak dan dibayarkan paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Artinya penghasilan yang dibayarkan bulan September adalah untuk pekerjaan pada bulan Agustus. Apabila penghasilan bulan-bulan sebelumnya belum dibayarkan, dapat diajukan sekaligus atau dirapel.

Penyelenggaraan Administrasi PPNPN.

Penyelenggaran administratrasi pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan Aplikasi SAS. Perekaman/perubahan elemen data pada Aplikasi SAS meliputi data identitas PPNPN, surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak PPNPN, jumlah penghasilan dan data keluarga. Pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan dibuat dalam suatu Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN dari Aplikasi SAS.

Potongan Penghasilan PPNPN

Penghasilan PPNPN terdiri atas potongan PPh Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS). Potongan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penghitungan besaran potongan PPh Pasal 21, PPK memastikan data NPWP dan data keluarga PPNPN telah direkam dengan lengkap dan benar.

Potongan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah sebesar 2% dari penghasilan yang diterima setiap bulan, tidak termasuk tunjangan kinerja PPNPN, jika ada. Pemotongan Iuran BPJS dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SAS bagi PPNPN yang penghasilannya maksimal Rp. 8.000.000,- dan minimal Rp. 1.700.000,-. Apabila penghasilan PPNPN baru dibayarkan pertama kali untuk beberapa bulan sekaligus, maka potongan Iuran Jaminan Kesehatan hanya dikenakan pada penghasilan 1 (satu) bulan terakhir saja.

Ilustrasi pengenaan potongan Iuran Jaminan Kesehatan.

No Uraian Penghasilan Dasar Penghitungan Potongan Iuran Keterangan
1. Ahmad, PPNPN pada Satker X dengan penghasilan bulanan Rp3.000.000,- pada bulan Juni 2016 dikenai potongan absensi 10%. 2.700.000,- 3.000.000,- 2% x 3.000.000,- = 60.000,- Dasar perhitungan iuran adalah penghasilan sebelum potongan absensi dsb.
2. Ghani, Ketua Lembaga X berstatus bukan pegawai negeri, gaji bulanan Rp12.000.000,- 12.000.000,- 8.000.000,- 2% x 8.000.000,- = 160.000,- Batas tertinggi dasar per-hitungan iuran Rp8.000.000,-
3. Susi, Pramubhakti pada Satker X dengan gaji bulanan 1.500.000,- 1.500.000,- Batas terendah dasar per-hitungan iuran Rp1.700.000,-
4. Sukri, mulai Maret 2016 bekerja sebagai Pengemudi pada Satker X dengan gaji bulanan 4.500.000,-. Gaji pertama kali dibayarkan secara rapel untuk bulan Maret dan April 2016 pada bulan Mei 2016. 9.000.000,- 4.500.000,- 2% x 4.500.000,- = 90.000,- (iuran 1 bulan) Potongan iuran dikenakan terhadap penghasilan 1 bulan terakhir.
5. Narji, bekerja sebagai Satpam pada Satker X sejak Juli 2015 dengan gaji bulanan 3.500.000,-. Karena suatu hal, gaji bulan Januari dan Pebruari 2016 baru dapat dibayarkan secara rapel pada bulan Maret 2016. 7.000.000,- 7.000.000,- 2% x 7.000.000,- = 140.000,- (iuran 2 bulan) Potongan iuran dikenakan terhadap penghasilan setiap bulan, karena pada tahun sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

 

Penyelesaian Tagihan Pembayaran PPNPN

Dalam hal pembayaran tagihan penghasilan PPNPN, satuan kerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembayaran penghasilan PPNPN harus tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA menggunakan akun 521111, artinya pagu tidak boleh minus. Jika pagu tidak mencukupi, harus melakukan revisi DIPA;
  2. Pembayaran penghasilan kepada PPNPN menggunakan SPM LS langsung kepada rekening masing-masing PPNPN, jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran;
  3. Penerbitan SPP oleh PPK kepada PPSPM dilampiri :
    • Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN;
    • SK/Perjanjian kerja/kontrak PPNPN pada awal pembayaran atau jika ada perubahan;
    • SSP apabila ada potongan Pajak Penghasilan;
    • ADK SPP dan ADK PPNPN yang dihasilkan oleh Aplikasi SAS.
  4. Satuan kerja menyampaikan SPM pembayaran Penghasilan PPNPN ke KPPN melampirkan :
    • Daftar nominatif jika lebih dari satu penerima;
    • SSP apabila ada potongan PPh pasal 21;
    • ADK SPM dan ADK PPNPN.
  5. Penyampaian SPM ke KPPN dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, khusus untuk penghasilan PPNPN bulan Desember mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Lembur PPNPN

Dasar pembayaran lembur untuk PPNPN diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-ASN, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubhakti. Sesuai PMK tersebut, yang berhak menerima uang lembur dan uang makan lembur yang dibebankan pada APBN adalah :

#1. Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara)

Meliputi :

  1. Staff Khusus/Staff Ahli Non ASN pada Kementerian/Lembaga;
  2. Komisioner/Pegawai Non ASN pada Lembaga Non Struktural;
  3. Dokter/bidan pegawai tidak tetap;
  4. Dosen/guru tidak tetap;
  5. Pegawai Non ASN Lainnya.

.. yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Tidak termasuk yang bekerja pada BLU (Badan Layanan Umum) yang uang lembur dan uang makan lemburnya dibayarkan melalui Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum).

#2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubhakti

Yang pengangkatannya berdasarkan perjanjian kerja/kontrak kerja dengan kuasa pengguna anggaran/PPK/kepala kantor/kepala satuan kerja untuk jangka waktu tertentu melaksanakan tugas dalam rangka mendukung kegiatan operasional instansi pemerintah, dan dibiayai dari APBN. Dengan syarat apabila ada klausul tentang pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur yang tercantum dalam perjanjian kerja/kontrak dan tidak termasuk outsourcing dan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti pada satker BLU.

Bagaimana ketentuan pembayarannya?

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat dibayarkan dengan ketentuan :

  1. Mendapat Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) yang dibuat secara bulanan atau hari-hari tertentu, unduh disini;
  2. Melakukan kerja lembur paling sedikit 1 jam penuh;
  3. Dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA;
  4. Dibayarkan dengan mekanisme SPM LS ke rekening masing-masing atau melalui Bendahara Pengeluaran;
  5. Permintaan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat dimintakan beberapa bulan sekaligus;
  6. Uang makan lembur dibayarkan untuk pelaksanaan lembur paling sedikit 2 jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali per hari;
  7. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dibayarkan sebulan sekali dan paling cepat awal bulan berikutnya;
  8. Khusus Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Berapa besarannya?

Besaran Uang Lembur diatur pada PMK Tentang Standar Biaya Masukan (besarannya dapat berubah tiap tahun tergantung PMK). Pelaksanaan lembur pada hari libur dapat diberikan sebesar 200% dari besaran Uang Lembur. Uang Lembur diberikan potongan PPh mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN

PPK atau staf PPK membuat SPP LS Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dengan dilampiri :

  • Daftar Pembayaran Lembur dan Uang Makan Lembur;
  • SPKL;
  • Daftar hadir kerja selama 1 bulan;
  • Daftar hadir lembur;
  • Daftar Nominatif, untuk yang lebih dari 1 penerima;
  • SSP PPh.

Atas dasar SPP LS, PPSPM menerbitkan SPM LS Uang Lembur dan Uang Makan Lembur yang dibuat dalam 2 rangkap, dilampiri :

  1. ADK SPM;
  2. SSP PPh;
  3. Daftar Nominatif, untuk yang lebih dari 1 penerima.

Kekurangan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Kekurangan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat dibayarkan apabila terdapat perubahan tarif lembur dan uang makan lembur pada PMK tentang SBM dan dapat diajukan kekurangan Uang Lembur dan Uang Makan lembur untuk bulan-bulan sebelumnya. Kekurangan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

SPP LS Kekurangan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dilampiri :

  1. Daftar Kekurangan Pembayaran (format daftar kekurangan pembayaran dapat diunduh disini);
  2. SPKL;
  3. Daftar Hadir Lembur;
  4. Daftar Nominatif, untuk yang lebih dari 1 penerima;
  5. SSP PPh.

SPM LS Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dibuat 2 rangkap dan dilampiri :

  1. ADK SPM;
  2. SSP PPh;
  3. Daftar Nominatif, untuk yang lebih dari 1 penerima.