Layanan KPPN

Ketentuan Khusus SPM-UP Dana PNBP :

  1. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  2. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  3. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,-
  4. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,-
  5. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  6. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) – JPS
MP : Maksimum Pencairan
PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
JS : jumlah setoran
JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

 

PNBP TERPUSAT

Penyetoran PNBP terpusat:

SPM UP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui aplikasi SAS;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM TUP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SAS;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SAS;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;

SPM LS

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SAS;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1(satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkanolek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;

 

PNBP TIDAK TERPUSAT

Penyetoran PNBP tidak terpusat:

SPM UP :

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui aplikasi SAS;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh oleh Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM TUP

  1. SPM TUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SAS;
  2. ADK TUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL:

  1. SPM GUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SAS;
  2. ADK SPM GUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  4. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM LS:

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SAS;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkan olek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  6. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  7. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190