SPM GUP

Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP merupakan uang yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme  Pembayaran LS.

DASAR HUKUM :

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
  • PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

BESARAN UP

KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP, pemberian besaran UP diberikan paling banyak :

  1. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

  2. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

  3. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau

  4. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

BESARAN UP SATKER PENGGUNA PNBP

  • Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

  • Realisasi PNBP termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya;

  • Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP)
  • Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah MurniPembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni
  • Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  • Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan
  • Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan.

 

KETENTUAN UP

  1. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving);
  2. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;
  3. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari  UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran : Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain;
  5. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA;
  6. Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  7. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
  8. Pada akhir tahun anggaran, Sisa UP yang tidak dipertanggungjawabkan harus disetorkan ke Kas Negara.
 
PENGAWASAN UP OLEH KPPN
  • 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian UP, Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan (SP) kepada KPA;
  • 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara;
  • 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan di atas belum dilakukan potongan UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50%
  • Dalam melakukan pengawasan UP, ketentuan penyampaian surat pemberitahuan, dan pemotongan UP berikutnya mengikuti di atas
  • Setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP, Kepala KPPN melakukan pengawasan UP.
PENYAMPAIAN SPM UP KE KPPN
  • SPM UP disampaikan ke KPPN (Front Office Seksi Pencairan Dana) sebanyak 2 (dua) rangkap oleh petugas pengantar SPM yang ditetapkan oleh KPA;
  • Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office;
  • SPM UP disertai ADK SPM (hasil aplikasi SAS) yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
  • SPM UP dilampiri Surat Pernyataan dari KPA dengan format sesuai lampiran XIV PMK 190/PMK.05/2012.