Unduh Peraturan

Panduan Teknis Mitra kerja KPPN Metro

PANDUAN TEKNIS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Panduan teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan Satuan Kerja pengelola APBN khususnya KPA dalam rangka mewujudkan perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peningkatan kapasitas KPA dalam memenuhi tuntutan perkembangan proses bisnis dan teknologi informasi, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, penggunaan media digital diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas KPA dengan biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi, dan meminimalisir keterbatasan geografis.

 

DOWNLOAD PANDUAN TEKNIS KPA (PDF)

 

 

PANDUAN TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang profesional dan berintegritas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan PPK dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para PPK yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis PPK ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan kapasitas PPK yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

 

DOWNLOAD PANDUAN TEKNIS PPK [High Quality PDF] / [Low Quality PDF]

 

PANDUAN TEKNIS PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

PPSMP bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya serta ketetapan jangka waktu penerbita dan penyampaian SPM kepada KPPN.

 

DOWNLOAD (PDF)

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN khususnya Bendahara Pengeluaran serta perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.
Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya. Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, dapat membantu meningkatkan kapasitas Bendahara Pengeluaran dengan biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi, dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

 

DOWNLOAD PANDUAN BENDAHARA PENGELUARAN (PDF)

 

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN khususnya Bendahara Penerimaan serta perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang le bih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.
Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya.

Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, dapat membantu meningkatkan kapasitas Bendahara Penerimaan dengan biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi, dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

 

DOWNLOAD PANDUAN BENDAHARA PENERIMAAN (PDF)

PANDUAN TEKNIS TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai salah satu media informasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pengelola keuangan diharapkan dapat memberikan pedoman praktis dan aplikatif atas pelaksanaan anggaran, standar dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, sehingga para pengelola keuangan dapat mengetahui perkembangan terkini dari praktik-praktik pelaksanaan anggaran dan akuntansi pemerintahan.
Panduan Teknis ini merupakan kelanjutan dari Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat yang sampai dengan saat ini telah terbit sebanyak 17 edisi. Sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, edisi kali ini mengakomodasi perkembangan dari perubahan yang terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara. Edisi ke-18 ini menyajikan panduan teknis mengenai Telaah Laporan Keuangan, Peran Bendahara Pengeluaran Dalam Penyusunan Laporan Keuanganan serta Klinik Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat.

 

DOWNLOAD PANDUAN BENDAHARA PENERIMAAN (PDF)