BERITA

Kartu Kredit Pemerintah: Instrumen Terkini dalam Penggunaan Uang Persediaan

Pemerintah nampaknya sedang gencar menggalakkan pelaksanaan sistem transaksi non tunai untuk pengeluaran belanja negara. Hal ini dapat terlihat dari gebrakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang mulai memberlakukan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja negara bagi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

Gebrakan Sri Mulyani disebut sesuai dengan salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern, mendukung inklusi keuangan serta meminimalisasi uang tunai yang beredar. Implementasi nyata dari gebrakan Menteri Keuangan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 yang mengatur mengenai Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Uji coba tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam 2 (dua) tahapan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Tahap pertama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jadwal pelaksanaan paling lambat bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017. Tahap kedua dilaksanakan oleh Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan jadwal paling lambat bulan November 2017 sampai dengan Desember 2017.

Nampaknya uji coba pada 2 (dua) tahapan di tahun 2017 tersebut belum memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Dengan diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-648/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017, pemerintah bermaksud memperpanjang masa uji coba sampai dengan akhir bulan Maret 2018.

KPPN Palopo sendiri telah melaksanakan uji coba pembayaran dengan kartu kredit melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Palopo. Kartu kredit yang diujicobakan di KPPN Palopo adalah kartu kredit untuk belanja operasional. Setelah dilakukan uji coba, ternyata terdapat beberapa pertanyaan dan kendala terkait dengan pembayaran dengan kartu kredit, diantaranya adalah sulitnya belanja dengan kartu kredit di Palopo karena masih jarang pertokoan yang dapat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah terkait pertanggungjawaban apabila tanggal pembelian berbeda dengan tanggal pembayaran, masih belum ada kebijakan bagaimana pencatatan pada aplikasi SAKTI.

Banyaknya pertanyaan dan kendala yang muncul dari pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit ini tentulah menjadi PR bagi pemerintah apabila pemerintah menginginkan kesuksesan program tersebut. Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas apabila program tersebut benar-benar akan dijalankan di masa mendatang.