BERITA

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah. Dalam perspektif perbendaharaan negara, Bendahara dibagi menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun  yang dibahas lebih detail  dalam tulisan ini adalah Bendahara Pengeluaran melalui  APBN.

Selengkapnya...

Pernahkah melihat seseorang minum secangkir kopi panas dengan cara menuangkannya ke piring dari cangkir tersebut dan meniup-niupnya kemudian menyeruputnya dari pinggirannya terlebih dahulu..? Atau melihat seseorang makan bubur dengan cara mengambil dari bagian tepi-tepinya terlebih dahulu..? Kira-kira seperti demikianlah konsep sederhana awal yang saya ketahui tentang sebuah wahana yang bernama Dana Desa, yaitu kurang lebih adalah pembangunan yang difokuskan kepada daerah-daerah pinggiran, dengan memperkuat desa-desa, demi meningkatkan kesejahteraan desa di wilayah Republik Indonesia. 

Wacana penggunaan kartu kredit untuk belanja barang pemerintah  yang diterbitkan oleh bank milik negara merupakan suatu terobosan baru dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penggunaan kartu kredit untuk belanja negara merupakan hal baru yang diterapkan di Indonesia untuk sektor pemerintah. Tentunya hal ini mengundang berbagai tanggapan dan keingintahuan masyarakat tentang penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Diantara peran sentral Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN (LKBUN) secara periodik untuk kemudian disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya, yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Penyampaian laporan keuangan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

“ Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Triwulan I Tahun 2017” 

Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara pagu dengan realisasi belanja. Issue yang terus berkembang dari tahun ke tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Mengapa hal ini menjadi issue yang sering dibicarakan baik oleh pengamat ekonomi, pemerintahan maupun Masyarakat Umum ?