BERITA

Selayang Pandang Pembiayaan Ultra Mikro

Pemerintah telah menerbitkan regulasi (PMK 22/2017) tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10 juta. Program pembiayaan tersebut menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui KUR.

Berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015,  jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sebesar 23.37%, yang artinya masih terdapat 77,63%  yang belum menikmati fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku UMKM tidak bisa mengikuti irama perbankan yang mensyaratkan adanya  jaminan  untuk setiap transaksi peminjaman/pembiayaan. 

 

Pengertian Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro adalah penyediaan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Usaha Mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

Tujuan 

  • Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro
  • Menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausahaan baru
  • Meningkatkan nilai keekonomian debitur

Sumber Pendanaan

  • Pemerintah Pusat
  • Pemerintah Daerah
  • Pihak lain

 Besaran Pinjaman dan Jangka waktu pengembalian

Bantuan pinjaman yang diberikan sebanyak 10 Juta per debitur, tanpa persyaratan agunan. Dengan jangka waktu pengembalian adalah selama 4 Tahun (48 bulan)

 Syarat Penerima 

  • Pertama, pelaku usaha tersebut tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi.
  • Kedua, dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) elektronik. 
  • Ketiga, pelaku usaha tersebut menpunyai usaha yang  resmi (terdaftar) dibuktikan dengan surat ijin/keterangan usaha

 Pola penyaluran

  • Langsung
  • Berkelompok
    • Lembaga Keuangan Mikro
    • Koperasi
    • Lembaga perkreditan yang diakui keberadaanya berdasarkan hukum adat

 

Mekanisme

Langkah Pertama

Pemerintah daerah (Dinas Koperasi)  harus mendata semua debetur yang berhak untuk mendapatkan kredit UMi,  ditahun 2017 yang lalu telah ditandatangani kerjasama anatara kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan seluruh kepala dinas koperasi dI sulawesi selatan, yang salah satu isi perjanjian tersebut  menungaskan kepada  koperasi untuk menginput  calon debetur kredit UMi. Pengimputan data melalu aplikasi SIKP (system Informasi Kredit Program)

Langkah kedua

Lembaga  Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam hal ini Perum Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM)   PT Bahana Artha Ventura sesuai dengan   kewenangannya yang ada pada aplikasi SIKP dapat memantau calon debetur yang telah diupload dinas koperasi. LKBB kemudian melakukan pendekatan dan pendampingan kepada calon debetur . Jika LKBB yakin bahwa calon debetur  bisa dan layak untuk diberikan bantuan maka mereka melakukan akad kredit /perjanjian pemberian kredit UMi.

Akad kredit/perjanjian ,   Ijin Usaha/Keterangan Usaha dan Foto kopy  KTP debetur di upload pada Aplikasi SIKP

Langkah ketiga

Berdasarkan upload akad perjanjian, ijin usaha  dan fotokopy KTP  debetur oleh LKBB  pada aplikasi SIKP, itu dapat  diverifikasi dan dikonfirmasi  oleh KPPN selanjutnya KPPN membuat laporan ke kanwil juga melalui SIKP. Kemudian kanwil merekap semua laporan KPPN yang ada dibawahnya  untuk diterusakan ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

 

Pada akhirnya, melalui pembiayaan Ultra Mikro ini diharapkan agar program-program pemerintah pemerintah bersinergi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.