BERITA

Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Perekonomian Masyarakat

“ Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Triwulan I Tahun 2017” 

Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara pagu dengan realisasi belanja. Issue yang terus berkembang dari tahun ke tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Mengapa hal ini menjadi issue yang sering dibicarakan baik oleh pengamat ekonomi, pemerintahan maupun Masyarakat Umum ? 

Bukan tanpa alasan bahwa penyerapan anggaran menjadi issue nasional karena penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dampak dari lambatnya penyerapan anggaran berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian negara dan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena belanja turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia dan menjadi variabel dominan dalam pertumbuhan perekonomian.

Menurut teori pertumbuhun endogen yang dipelopori oleh Paul M Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988, pengeluaran pemerintah memiliki peran di  dalam pertumbuhan perekonomian dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja insfrastruktur yang mana bersentuhan langsung dengan kepentingan publik yang dalam hal ini dapat menstimulasi  perekonomian. Contohnya pembangunan insfrastruktur dapat mendorong investasi, dengan adanya investasi maka keadaan perekonomian akan berkembang karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja  ( Wisnu Yogaswara, Kompasiana). Dapat disimpulkan setidaknya ada 7 (tujuh)  persoalan yang menyebabkan minimnya serapan anggaran, diantaranya :

  1. Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SKPD;
  2. Kegamangan pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  3. Kurangnya SDM yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa;
  4. Kelemahan dalam perencanaan awal penganggaran;
  5. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa;
  6. Lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK;
  7. Keraguan yang tinggi dari para pelaksana kegiatan dikarenakan pemanggilan dari pihak berwajib guna mengklarifikasi kegiatan ( Seminar Nasional yang bertajuk “Problematika Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah “, yang diadakan tanggal 2 Juni 2016, Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), Kompasiana ).

Sedangkan menurut Ana Sopanah, Dosen Fakultas Ekonomi ( FE ) Akuntansi di Universitas Widyagama Malang dan aktif di beberapa organisasi profesi, mengatakan bahwa, (“Penyerapan anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalurkan ke sistem perekonomian daerah, sehingga penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dana tersebut secara tepat waktu”). ( Kompasiana )

Gambaran umum penyerapan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dari tahun ke tahun, setiap triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel I

Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Negara /Lembaga (K/L)                        Triwulan I Tahun 2016

Bulan

Pagu

Realisasi

Sisa

Persentase

Januari

794.671.045.000

21.368.179.248

773.302.865.752

1,05%

Februari

794.671.045.000

45.233.541.014

749.437.503.981

5,09%

Maret

794.671.045.000

50.118.902.459

744.552.142.541

6,37%

  Sumber : OM SPAN Tahun 2016 KPPN Palopo

 

Tabel II

Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L)                         Triwulan I Tahun 2017

Bulan

Pagu

Realisasi

Sisa

Persentase

Januari

1.713.703.397.000

23.321.268.758

1.690.382.128.243

1,36%

Februari

1.713.703.397.000

42.055.553.721

1.671.647.843.279

2,45%

Maret

1.713.703.397.000

61.583.148.743

1.652.120.248.257

3,59%

  Sumber :OM SPAN Tahun 2017 KPPN Palopo

 

 

Tabel III

Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L)

Triwulan I Tahun 2018

Bulan

Pagu

Realisasi

Sisa

Porsentase

Januari

1.841.699.888.000

23.777.673.738

1.817.922.214.262

1,29%

Februari

1.841.699.888.000

35.526.876.727

1.806.173.011.273

1,93%

Maret

1.841.699.888.000

-

-

-

  Sumber : OM SPAN Tahun 2018 KPPN Palopo

 

Berdasarkan Tabel  I Tahun 2016,  pola penyerapan anggaran untuk wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Palopo baru mencapai 12,51 %, sedangkan berdasarkan Tabel II Tahun 2017, penyerapan anggaran pada Triwulan I baru mencapai 7,4 % idealnya yang diharapkan penyerapan anggaran pada Triwulan I dapat konsisten rata-rata 12%. Jadi pola penyerapan anggaran pada prinsipnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan walaupun berbagai macam upaya telah dilaksanakan baik melalui himbauan Pemerintah maupun melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Untuk tahun 2018 belum dapat kita bandingkan karena priode penyerapan anggaran baru sampai bulan Februari tahun 2018.

Penyerapan anggaran dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Data penyerapan anggaran mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pada triwulan I tidak konsisten rata-rata 12%.

Harapan Pemerintah  bahwa anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan mendapatkan hasil (output), manfaat (outcome)), serta mempunyai dampak (impact) terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendongkrak daya beli masyarakat belum dapat dirasakan.

Langkah-langkah mempercepat penyerapan anggaran selalu diarahkan dengan mempercepat penyelesaian DIPA di akhir tahun anggaran berjalan untuk DIPA tahun anggaran berikutnya atau lebih jelasnya pada bulan Desember, memberi kemudahan dalam melakukan revisi DIPA, membolehkan proses pengadaan barang/jasa sebelum tahun anggaran dan memberikan sosialisasi dalam penyerahan DIPA. Namun berbagai usaha dan upaya tersebut belum dapat mendorong Kementerian Negara/Lembaga mempercepat pelaksanaan kegiatan. Apabila penyerapan anggaran dijadikan sebagai tolok ukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata pola belanja Negara belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan belum sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal. Saat pertumbuhan ekonomi rendah di awal tahun, konsumsi belanja pemerintah ternyata rendah. Pada saat konsumsi pemerintah meningkat pada akhir tahun, ternyata pergerakan ekonomi juga telah meningkat. Dengan demikian asumsi yang mengatakan pergerakan pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, pertanian, perdagangan, jasa dan perternakan, mendekati kebenaran.

Hal ini dapat dibuktikan pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 pada triwulan I adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I tahun 2016, perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan triwulan I 2016 tumbuh 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Secara sektoral, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan kinerja di sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan, sektor transportasi pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan cukup tingginya pertumbuhan investasi (PMTB).

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2017 untuk Provinsi Sulawesi Selatan dikutip dari situs tribunnews.com, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Triwulan pertama tahun 2017 sebesar 7,52 %, dengan kontribusi tertinggi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,60 %. Berdasarkan data tersebut untuk triwulan I Tahun 2016-2017,  kontribusi belanja negara sektor pemerintah belum memberikan dampak ( impact) terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pemerintah dari dana APBN belum memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakan pada awal tahun. Tentunya hal ini tidak diharapkan terjadi secara terus menerus dan memerlukan upaya dari berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencari solusi yang lebih tepat guna melengkapi solusi yang telah ada.

Solusi mempercepat penyerapan anggaran yang ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

  1. Penyerahan DIPA di awal tahun cukup dilaksanakan di Kantor Pusat kepada para Kepala Daerah dan Menteri Negara/Pimpinan Lembaga, sedangkan ke Instansi Vertikal di daerah cukup dikirim Arsip Data Komputer (ADK). dengan ADK tersebut sudah dapat  langsung melaksanakan kegiatan. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mendukung penghematan pengeluaran negara, baik untuk pencetakan DIPA maupun uang perjalanan dan untuk menjaga Integritas setiap Satker yang akan menyampaikan SPM ke KPPN agar melampirkan Pakta Integritas.
  1. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang lambat melaksanakan kegiatan sesuai yang tertuang dalam DIPA, dan sisa anggaran triwulan pertama yang tidak dicairkan agar uangnya ditarik kembali dan tidak dapat dicairkan pada triwulan berikutnya.

 

Dengan penyerahan DIPA cukup dengan Arsip Data Komputer (ADK), tentunya hal ini membawa perubahan terhadap penyerahan DIPA yang selama ini dilaksanakan, namun demikian akan membawa dampak yang baik terhadap pengeluaran anggaran dan dapat mendukung penghematan penggunaan kertas untuk pencetakan DIPA yang akhir-akhir ini  sedang digalakkan oleh Kementerian Keuangan paperless/Go Green. Dengan adanya sanksi yang tegas terhadap keterlambatan pencairan anggaran, akan mendorong Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan kegiatan secara tepat waktu sesuai yang direncanakan dalam DIPA, sehingga fenomena penyerapan anggaran yang rendah tidak akan terjadi lagi baik pusat maupun daerah.