BERITA

Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Wacana penggunaan kartu kredit untuk belanja barang pemerintah  yang diterbitkan oleh bank milik negara merupakan suatu terobosan baru dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penggunaan kartu kredit untuk belanja negara merupakan hal baru yang diterapkan di Indonesia untuk sektor pemerintah. Tentunya hal ini mengundang berbagai tanggapan dan keingintahuan masyarakat tentang penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Kartu kredit  tidak hanya digunakan untuk individu, melainkan dapat juga digunakan oleh instansi pemerintah. Kartu ini diterbitkan oleh perbankan kepada nasabah instansi pemerintah. Apa yang berbeda dengan kartu kredit pemerintah ?

Kartu kredit pemerintah  dapat digunakan belanja operasional pemerintah yang terpisah dari pengeluaran pribadi. Selain itu, kartu ini memungkinkan pemerintah untuk melacak semua transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Kartu plastik ini juga dapat melakukan transaksi berulang  untuk dilunasi selama priode waktu. Kartu kredit pemerintah bisa menggunakan logo kementerian/lembaga pada kartunya. Selain itu, kementerian/lembaga mendapat spend limit ( batas pemakaian )  sesuai dengan uang persediaan yang tersedia. Itu berarti akan memberi kemudahan dalam penggunaannya. Dan manfaat lain yang akan diperoleh oleh pemerintah adalah pemberian diskon dari penyedia barang atau jasa, sehingga dapat memberi keuntungan kepada pemerintah atas diskon tersebut.

Kartu kredit pemerintah akan digunakan mulai tahun 2018, seiring dengan kemajuan teknologi Internet yang telah sampai ke pelosok daerah. Pemerintah memanfaatkan kemajuan teknolgi tersebut dengan mewacanakan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja barang operasional. Kartu kredit pemerintah adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank penerbit yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan yang menjadi mitra kerja bank yang bersangkutan dengan tidak membayar tunai. Kartu kredit pemerintah juga merupakan uang plastik / kartu elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan yang menyediakan layanan kartu kredit terhadap kementerian/lembaga sesuai dengan uang persediaan. Jenis kartu kredit yang akan digunakan oleh pemerintah yaitu Charge Card, dimana instansi pemerintah sebagai pemegang kartu kredit harus dapat melunasi semua tagihan “hutang” yang terjadi atas semua transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo.

Tujuan penggunaan kartu kredit untuk belanja operasional pemerintah adalah untuk meminimalis penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam transaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan ( Menteri Keuangan, Sri Mulyani, detikfinance ).  Tujuan lain penggunaan kartu kredit pemerintah adalah merupakan upaya yang dilakukan agar satuan kerja sebagai pemegang kuasa anggaran Negara lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana (  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, CNN Indonesia ). Penggunaan kartu kredit pemerintah juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan oleh pimpinan dan juga dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan karena setiap transaksi akan tercatat secara rutin. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah (Corporate Card), tetap mempertimbangkan ketersedian dana uang persediaan dalam rekening bendahara pengeluaran. Transaksi yang diperkenankan dengan menggunakan  kartu kredit ( Corporate Card ) dalam satu kali transaksi maksimal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan jenis belanja operasional yang dapat dibiayai dengan kartu kredit pemerintah adalah sebagai berikut :

  1. Belanja barang operasional;
  2. Belanja barang non operasional;
  3. Belanja barang persediaan;
  4. Belanja sewa;
  5. Belanja pemeliharaan;
  6. Belanja perjalanan yang komponennya terdiri dari :
  7. Biaya transport;
  8. Biaya penginapan;
  9. Sewa kendaraan dalam kota.
  10. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah (Corporate Card), tetap mempertimbangkan ketersedian dana uang persediaan dalam rekening bendahara pengeluaran.

Penggunaan kartu kredit pemerintah ( Corporate Card ) merupakan hal baru di pemerintahan Indonesia. Tentunya kebijakan pemerintah yang mendorong transaksi non tunai sesuai dengan era reformasi dan keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan negara perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Kebijakan pemerintah. ini memberi keleluasaan dan kemudahan kepada pengguna anggaran dengan tidak harus membawa uang tunai dalam setiap kali transaksi. Bendahara pengeluaran tidak diperlukan menyimpan uang tunai terlalu banyak di brankas, sehingga hal ini memberi perlindungan dan keaamanan bagi bendahara pengeluaran dari resiko kehilangan yang menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran. Pemerintah juga mendapat keuntungan dengan penggunaan kartu kredit pemerintah yaitu dapat mengurangi uang yang mengendap di rekening bendahara pengeluaran  dan uang yang belum digunakan oleh instansi pemerintah ( masih di rekening kas Negara) dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mebiayai kegiatan pemerintah yang terus meningkat. Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, semua transaksi akan terekam dengan jelas sehingga penyalahgunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dikurangi. Oleh karena itu penggunaan kartu kredit oleh pemerintah perlu mendapat apresiasi dan juga dukungan dari semua pihak, baik dukungan bank pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra kerja sama dalam penerbitan kartu kredit, maupun pihak penyedia barang dan jasa dan instansi pemerintah sebagai pengguna kartu kredit.

Namun demikian, berdasarkan pengalaman penulis yang ditunjuk sebagai piloting kartu kredit pemerintah, ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama di daerah yang berkaitan dengan proses perjanjian kerja sama antara instansi pemerintah dengan bank penerbit kartu kredit pemerintah (Corporate Card). Perjanjian kerja sama dilaksanakan antara pimpinan cabang bank setempat dengan kuasa pengguna anggaran instansi pemerintah, sedangkan kartu kreditnya diterbitkan di Jakarta oleh divisi kartu kredit bank yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan maka memerlukan proses yang panjang untuk memperbaikinya. Dan tidak semua penyedia barang dan jasa (Merchant) menyediakan Fasilitas Elektronik Data Capture (EDC) sehingga pemegang kartu kredit tidak dapat menggunakannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kiranya dilakukan pengaturan kembali dalam penggunaan kartu kredit pemerintah (Corporate Card), sebagai berikut :

  1. Pembuatan perjanjian kerja sama antara kementerian/lembaga dalam menerbitkan kartu kredit pemerintah di daerah yang dilaksanakan dengan pimpinan Cabang perbankan di daerah, sedangkan kartu kreditnya diterbitkan di Jakarta oleh divisi kartu kredit. Untuk memudahkan penerbitan kartu kredit diperlukan adanya pelimpahan wewenang dalam hal penerbitan kartu kredit agar dapat dilaksanakan di daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan terblokirnya Personal Identification Number (PIN) dan apabila  ada penggantian pemegang kartu kredit pemerintah agar prosesnya  lebih cepat.
  2. Perbankan sebagai penerbit kartu kredit pemerintah harus memperbanyak kerja sama dengan penyedia barang dan jasa (Merchant) untuk memudahkan transaksi sesuai dengan kartu kredit pemerintah yang
  3. Untuk memudahkan pengawasan penggunaan kartu kredit, perlunya adanya pengaturan pemegang kartu kredit yaitu dengan menunjuk administrator kartu kredit di instansi pemerintah sebagai pemegang kartu kredit utama, sedangkan yang lainnya sebagai pemegang kartu kredit tambahan. Hal ini perlu dilakukan sebagai alat kontrol oleh administrator kartu kredit atas penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu tambahan.

Penggunaan kartu kredit pemerintah ( Corporate Card ) untuk belanja operasional pemerintah, merupakan terobosan baru Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan layak diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah mempunyai keunggulan dalam keamanan, kenyamanan dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan Negara.

Penggunaan kartu kredit pemerintah ini dapat menjadi salah satu alternative dalam transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi kementerian/lembaga dalam melakukan belanja tanpa membawa uang tunai. Sehingga penggunaan kartu kredit pemerintah ( Corporate Card ) untuk belanja pemerintah diharapkan dapat membantu dan mewujudkan reformasi birokrasi dalam hal pengelolaan negara di Indonesia.