BERITA

Langkah Strategis dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Diantara peran sentral Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN (LKBUN) secara periodik untuk kemudian disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya, yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Penyampaian laporan keuangan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sejak pertama kali LKBUN disusun pada tahun 2004 dan dilakukan penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam perjalanannya banyak mengalami pasang surut serta proses yang cukup panjang dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Butuh waktu lama hingga sistem akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan yang baru dapat terwujud di tahun 2015. Momentum puncaknya adalah ketika LKBUN dan LKPP akhirnya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pertama kalinya di tahun 2016, sebuah penantian panjang hingga 12 tahun lamanya. Capaian manis ini kembali terulang di tahun 2017, ketika Opini WTP berhasil diraih kembali untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Tentunya prestasi ini tidak mungkin diraih tanpa adanya dukungan dan upaya KPPN dan Kanwil di daerah dalam mendukung keandalan data yang secara terus menerus dijaga dan dikawal sepanjang tahun, serta terjaganya kualitas LKBUN tingkat KPPN dan Kanwil yang turut menjadi dasar acuan dalam penyusunan LKBUN di tingkat pusat. Mengingat bukan hanya LKBUN Pusat saja yang dinilai, namun juga adanya penilaian secara berjenjang mulai dari Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN yang dinilai oleh Kanwil, serta Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil yang dinilai oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Tantangan terbesar saat ini tentunya adalah bagaimana upaya untuk mempertahankan Opini WTP tersebut dapat tetap terjaga serta bagaimana peran KPPN di daerah sebagai ujung tombak mampu menjaga kualitas LKBUN yang disusun. Jika berkaca pada hasil penilaian LKBUN Tahun 2017 untuk KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, KPPN Palopo boleh berbangga diri atas capaian yang telah diraih. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Nomor KEP-109/WPB.24/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penetapan Nilai Laporan Keuangan UAKBUN Daerah Tahun 2016 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, KPPN Palopo meraih peringkat ke-2 dari total 9 KPPN dengan nilai 96,28. Nilai tersebut juga mampu melampaui target capaian IKU Tahun 2017 untuk “Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas” sebesar 93.

Lahirnya sebuah LKBUN yang berkualitas bukanlah hasil kerja satu orang atau satu Seksi/Bidang saja, tapi merupakan kerja tim yang meliputi lintas seksi. Meskipun di KPPN, eksekutor akhirnya ada di Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) selaku penyusun laporan keuangan, namun sumber data yang diolah yang mencakup data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara berasal dari Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank. Oleh karena itu, akurasi data yang terjaga dengan baik diolah oleh masing-masing seksi terkait menjadi salah satu faktor penting lahirnya laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Diantara upaya dan langkah strategis yang diterapkan di KPPN Palopo guna meningkatkan kualitas LKBUN yang disusun adalah sebagai berikut:

 

Rekonsiliasi Internal secara Berkala serta Koordinasi Lintas Seksi

Bentuk pelaksanaan rekonsiliasi internal adalah dengan melakukan pencocokan data transaksi keuangan yang meliputi pencocokan data saldo utang/piutang (AP/AR) dan data saldo kas/bank (CM) dengan data yang ada di Buku Besar (General Ledger/GL). Hal ini untuk memastikan seluruh data yang ada telah diproses sepenuhnya oleh masing-masing seksi terkait dan telah berstatus reconciled. Seksi Vera selaku penanggung jawab perlu melaksanakan ini setiap hari guna mengantisipasi munculnya data selisih/tidak terekonsiliasi serta menghindari munculnya exception report yang disebabkan adanya temuan data invoice yang tidak terselesaikan.

Disamping itu, koordinasi antar seksi dalam hal terdapat data yang perlu dikoreksi berdasarkan hasil temuan Seksi Vera menjadi hal yang patut diperhatikan. Mengingat kesalahan pada data transaksi SPM/SP2D atau data penerimaan seperti SSBP/SSPB perlu mendapatkan tindak lanjut segera dari satker agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan menjadi temuan di kemudian hari.

 

Analisis Laporan Keuangan Melalui Pemanfaatan Kertas Kerja Analisis

Analisis Laporan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan penilaian yang objektif terhadap jalannya proses penyusunan laporan keuangan melalui serangkaian metode dan pemanfaatan alat ukur untuk melakukan penilaian. Melalui proses analisis ini, ringkasan informasi pendukung atas data transaksi keuangan pada LKBUN dapat tersaji dengan baik serta dapat memberikan gambaran rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Di KPPN sendiri, proses analisis ini tidak lepas dari 3 tahap pokok yang meliputi:

  1. Tahap analisis laporan keuangan
  2. Tahap analisis neraca lajur detail
  3. Tahap analisis jurnal transaksi keuangan

Ketiga tahapan ini dituangkan dalam format Kertas Kerja Analis yang didesain sedemikian rupa untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terkait kualitas LKBUN yang disusun serta tindak lanjut yang perlu dilakukan jika ditemukan permasalahan dalam proses analisis yang dilakukan.

 

Optimalisasi Fungsi Validasi Data Transaksi Keuangan pada Aplikasi E-Rekon & LK

Dengan diluncurkannya Aplikasi E-Rekon & LK pada tahun 2016 sebagai media rekonsiliasi data & penyusunan LK berbasis Online di tingkat Satuan Kerja (Satker), secara nyata telah memberikan banyak penyempurnaan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Adanya menu validasi otomatis secara sistem turut membantu para penyusun laporan keuangan dalam mendeteksi adanya kesalahan data transaksi secara lebih cepat dan melakukan tindak lanjut perbaikan secara lebih dini.

Meskipun pada asalnya aplikasi E-Rekon LK ini lebih ditujukan untuk penyusunan laporan keuangan di tingkat Kementerian/Lembaga, namun pada kenyataannya KPPN juga turut terbantu dengan adanya sejumlah menu validasi yang turut terkait dalam mendukung perbaikan kualitas LKBUN yang disusun KPPN.

 

Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung lahirnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam proses penyusunan LKBUND KPPN, aplikasi SPAN merupakan tool utama yang digunakan baik untuk mencetak laporan, membuat jurnal serta melakukan proses analisis. Namun dalam proses berjalannya, SPAN masih memiliki sejumlah kendala khususnya yang berkaitan dengan proses reporting dan rekonsiliasi eksternal dengan Satker.

Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan sehingga lahirlah aplikasi pendamping seperti Online Monitoring SPAM (OM SPAN) untuk fungsi monitoring data APBN, serta Aplikasi E-Rekon & LK untuk kemudahan rekonsiliasi eksternal antara KPPN dan Satker. Kedua aplikasi pendamping ini cukup membantu dalam proses penyusunan LKBUN. Namun untuk proses analisis, saat ini belum sepenuhnya bersifat otomatis dan masih perlu penyempurnaan dari sisi campur tangan manusia. Proses analisis yang masih menggunakan kertas kerja yang disusun secara manual masih berpotensi menimbulkan kesalahan dan ketidaktelitian dalam proses analisisnya. Mengingat tool utama yang menggunakan neraca lajur masih dalam bentuk data mentah berbasis excel, bukan hasil validasi otomatis sebagaimana yang telah diterapkan pada Aplikasi E-Rekon & LK. Di samping itu, sejumlah transaksi jurnal seperti penyesuaian saldo awal Cash Ledger setiap awal tahun untuk Kas di Bendahara Pengeluaran serta Utang Pihak Ketiga masih harus dilakukan secara manual dan berpotensi terjadinya kesalahan dalam proses penjurnalannya. Kedepannya, diharapkan beberapa kekurangan tersebut dapat lebih disempurnakan.

 

Beberapa langkah strategis yang telah dipaparkan di atas diharapkan dapat membantu dalam upaya peningkatan kualitas LKBUN KPPN. Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa sinergi yang baik dari seluruh pihak, dukungan data transaksi yang terjaga dengan baik, proses analisis yang akurat hingga penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kaidah dan standar akuntansi pemerintah yang telah berjalan. Mengingat laporan keuangan adalah hasil akhir sekaligus wajah dari seberapa baik pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN, maka mari kita wujudkan hal tersebut dengan kerja keras dan kerja cerdas sehingga raihan Opini WTP dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.