BERITA

Wahana Dana Desa

Pernahkah melihat seseorang minum secangkir kopi panas dengan cara menuangkannya ke piring dari cangkir tersebut dan meniup-niupnya kemudian menyeruputnya dari pinggirannya terlebih dahulu..? Atau melihat seseorang makan bubur dengan cara mengambil dari bagian tepi-tepinya terlebih dahulu..? Kira-kira seperti demikianlah konsep sederhana awal yang saya ketahui tentang sebuah wahana yang bernama Dana Desa, yaitu kurang lebih adalah pembangunan yang difokuskan kepada daerah-daerah pinggiran, dengan memperkuat desa-desa, demi meningkatkan kesejahteraan desa di wilayah Republik Indonesia. 

Officially, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memberikan definisi Dana Desa adalah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.     Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

 

 

Berdasarkan amanat dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800juta.

Dana Desa tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dana Desa tersebut setiap tahun dianggarkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan dari jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis. Atau bisa dikatakan Dana Desa dihitung berdasarkan Proporsi dan Bobot Formula, dimana 90% merupakan porsi yang dibagi rata (disebut dengan Alokasi Dasar), 10% merupakan porsi yang dibagi berdasarkan formula, yaitu Jumlah Penduduk Desa (JP) sebesar 25%, Angka Kemiskinan Desa/Jumlah Penduduk Miskin (JPM)sebesar 35%, Luas Wilayah Desa (LW) sebesar 10% dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 30%.

Setelah berjalan beberapa tahun, formulasi perhitungan 90% Alokasi Dasar (AD) dan 10% Alokasi Formula (AF) tersebut diatas menghasilkan bebertapa hasil yang belum sesuai dengan yang diharapkan/belum maksimal, yaitu belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, belum mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, dilakukan reformulasi pengalokasian Dana Desa pada tahun 2018, yang dilakukan melalui penyesuaian proporsi AD dan AF serta memberikan “affirmasi” pada Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi. Dalam angka-angka reformulasi tersebut adalah menurunkan porsi yang dibagi rata (AD dari 90% menjadi 77% dari pagu Dana Desa), mengalokasikan affirmasi untuk DT dan DST sebesar 3% dari pagu Dana Desa, meningkatkan porsi yang dibagi berdasarkan formula (AF dari 10% menjadi 20%), serta mengubah bobot masing-masing variabel pro pada kemiskinan, dimana JP sebesar 10% (sebelumnya 25%), JPM sebesar 50% (sebelumnya 35%), LW sebesar 15% (sebelumnya 10%) dan IKG sebesar 25% (sebelumnya 30%).

Reformulasi ini berdampak positif, antara lain rasio ketimpangan distribusi Dana Desa turun dari 0,51 (2017) menjadi 0,48 (2018), Dana Desa di DT dan DST dengan JPM tinggi lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2017 , yaitu Rp8,4 T (2017) menjadi Rp11,45 T (2018), dan Dana Desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sebesar Rp1.348,3 ribu, lebih besar dibandingkan dengan di daerah lainnya Rp224,4 ribu serta Dana Desa untuk DT dan DST mengalami peningkatan dari Rp36,7 T menjadi Rp37,3 T.

Setelah kita berbicara banyak tentang pengalokasian Dana Desa, berikutnya bagaimana dengan penyaluran Dana Desa itu sendiri..? Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), kemudian selanjutnya ke desa (APBDes). Pada tahun 2018 ini terdapat 3 tahapan penyaluran (sebelumnya 2 tahap penyaluran) yaitu Tahap I sebesar 60%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 40%. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Next, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Pada dasarnya penggunaan Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuahn masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Sesuai dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017, prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018 adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritasnya di suatu tahun diperkenankan, sepanjang merupakan kegiatan prioritas desa, atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, atau sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaan Dana Desa, telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 unit pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu Dana Desa juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.

Pada akhirnya, pencapaian Dana Desa selama ini tentu saja masih memerlukan penyempurnaan di sana sini. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak kepada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, abik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat…!!!

 

Daftar Pustaka:

  1. Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara, Jakarta.
  2. Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sekretariat Negara, Jakarta.
  3. Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sekretariat Negara, Jakarta.
  4. Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu.
  5. Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu
  6. Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu
  7. Kemenkeu, Ditjen Perimbangan Keuangan. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu
  8. Para Kontributor Wikipedia, “PHP,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_desa (diakses pada September 19, 2018).