Arti Sertifikat Bagi Bendahara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah. Dalam perspektif perbendaharaan negara, Bendahara dibagi menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun  yang dibahas lebih detail  dalam tulisan ini adalah Bendahara Pengeluaran melalui  APBN.

Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan  dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kantor/Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan  sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola Keuangan Negara. Tanpa adanya Bendahara Penerimaan, jenis penerimaan pada Satuan Kerja (Instansi) akan sulit dimonitoring dan dipertanggungjawabkan. Demikian juga  halnya Bendahara Pengeluaran, penyerapan anggaran akan sulit dilaksanakan khususnya  penyerapan anggaran pada belanja barang  yang menggunakan uang persediaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang memerlukan ketekunan dan keseriusan,  dalam perjalanannya sering kerugian negara dan perilaku koruptif banyak dialamatkan kepada Bendahara Pengeluaran. Padahal anggapan atau stigma tersebut masih harus diuji melalui berbagai pembuktian di pengadilan.

Dari fakta di lapangan, seringkali seorang Bendahara tidak memiliki independensi secara utuh, dengan kata lain terdapat banyak kepentingan yang mengganggu tugas Bendahara, mulai dari indikator kinerja atasan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga jabatan Bendahara yang belum terdefinisi  secara jelas.

Adalah UU Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran  adalah Pejabat  Fungsional.  Artinya Bendahara seharusnya bebas dari  tugas-tugas penyerapan anggaran hingga IKU tercapai.

Disamping belum terpenuhinya Tugas Pokok dan Fungsi (TUSI) Bendahara yang diamanatkan oleh  undang-undang, juga masih ditemukan kesalahan-kesalahan di lapangan yang diakibatkan oleh kurangnya skill dan keterampilan seorang Bendahara.

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat terjadi dalam masalah pembukuan hingga ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Sebagai upaya menghindari kesalahan tersebut, salah satu cara  yang bisa ditempuh untuk meningkatkan skill, keterampilan, kompetensi dan profesionalitas Bendahara melalui Sertifikasi Bendahara.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pembina Pejabat Pengelola Perbendaharaan untuk melaksanakan sertifikasi terhadap seluruh Bendahara pada Satuan Kerja pengelola APBN dalam kurun waktu 4( empat) tahun sejak diberlakukannya Perpres tersebut.

Program sertifikasi dimaksud memiliki cakupan yang luas karena melibatkan semua pemangku kepentingan terkait pejabat pengelola perbendaharaan berskala nasional.

Sertifikasi Bendahara  adalah proses penilaian karakter, kompetensi  dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi. Adapun tujuan sertifikasi Bendahara yaitu:

  1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggararan Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan Keuangan Negara.
  4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Negara

Dari uraian di atas, dihadapkan pada berbagai harapan dan bahkan mungkin pertanyaan  semisal, apakah Sertifikasi Bendahara  ini nantinya dapat menjawab keraguan masyarakat atau stakeholder terhadap nilai moral terhadap potensi korupsi, bahkan lebih jauh mampukah para Bendahara tersebut menjalankan kompetensi yang mereka miliki  dalam mengelola Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara sehingga anggaran negara yang dikelola dapat dirasakan manfaatnya oleh  masyarakat.

Idealnya, Sertifikasi Bendahara dilaksanakan sebelum seseorang diangkat sebagai Bendahara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bahwa PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Neagara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus memiliki sertifikat Bendahara, karena dengan adanya sertifikat yang dimiliki oleh seorang Bendahara membuktikan bahwa orang/pegawai tersebut dinyatakan kompeten dan layak menduduki jabatan sebagai Bendahara.

Oleh karenanya seseorang yang  telah memiliki sertifikat Bendahara merasa bangga secara pribadi telah berhasil melalui ujian sertifikasi sampai dinyatakan lulus sebagai Bendahara bersertifikat. Kebanggaan lainnya yang juga dimiliki adalah bangga mewakili Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga. Satuan Kerja instansi dimana dia bekerja yang pada gilirannya dapat mengaktualisasikan diri mencapai kepuasan kerja karena dia yang terpilih diantara pegawai yang lain.

Namun pada sisi lain, peran Bendahara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirasakan sangat tidak seimbang antara tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan penghasilan yang diperoleh dalam pekerjaannya. Suatu hal  yang tidak logis sebagai Bendahara yang tersertifikasi dan sangat kompeten di bidangnya diberikan renumerasi yang sama dengan pegawai yang bukan Bendahara atau Bendahara yang tidak tersertifikasi, dengan kata lain mereka dibayar di bawah tuntutan profesinya. Dengan kondisi yang tidak sepadan tersebut  dapat menimbulkan sebagai-berikut :

  1. Seorang Bendahara akan sulit mendedikasikan dirinya dan berkomitmen penuh pada pekerjaannya, yang pada gilirannya para Bendahara bekerja apa adanya (kurang optimal)
  2. Ada kecenderungan orang/pegawai tidak tertarik menjadi Bendahara meskipun mungkin sudah memiliki sertifikat Bendahara.

Kedua hal tersebut di atas adalah suatu sikap yang cukup beralasan, mengingat extra effort atau usaha keras yang telah dilakukan tetapi tidak memberi nilai tambah dari sisi financial (financial value).

Sertifikasi Bendahara merupakan salah satu solusi yang tepat saat  ini untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai perilaku koruptif atau kerugian Negara yang diakibatkan oleh Bendahara. Sertifikasi menjawab keraguan para stakeholder Bendahara, seperti para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan bahkan bagi pegawai di dalam lingkungan kerja Bendahara tersebut.

Terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi sertifikasi Bendahara  seperti komitmen, pola pikir, budaya kerja dan penghargaan dari instansi tempat bekerja, juga tidak bisa terlepas dari kesepadanan insentif finansial dengan tuntutan profesionalismenya, mengingat beban resiko dalam pengelolaan uang negara.

Insentif finansial juga harus mampu merepresentasikan nilai kebanggaan dan kepuasan kerja yang sesuai atas harga sebuah profesi seorang Bendahara, yaitu kepercayaan negara untuk mengamankan uang negara yang dikelolanya.

 

 

 

Pada akhirnya seorang Bendahara yang telah tersertifikasi mengharapkan buah dari pergulatan panjangnya untuk memperoleh pengakuan untuk sebuah jabatan fungsional Bendahara dari Pemerintah (Kementerian Keuangan) yang pada gilirannya memberi  penghasilan yang sepadan dengan usaha kerasnya dan juga memperoleh kedudukan yang lebih baik pada masa yang akan datang