BERITA

Implementasi Piloting Sentralisasi Pembayaran gaji sebagai langkah awal pelaksanaan Shared Services masih belum mencerminkan pelaksanaan Shared Services yang ideal. Banyak hal yang perlu dibenahi baik itu dari sisi infrastruktur teknologi dan regulasi demi tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaaraan pelayanan publik.

Selengkapnya...

Sehubungan dengan inisiatif startegis dan quickwins Transformasi Kelembagaan yang telah dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan cq Direkorat Sistem Perbendaharaan yakni Program Sertifikasi Bendahara.
Terkait dengan Program Sertifikasi Bendahara pada Jumat, 22 September 2017, Direktorat Sistem Perbendaharaan berkesempatan mengunjungi KPPN Pekalongan untuk menyapa Satker lingkup pembayaran KPPN Pekalongan

Selengkapnya...

Bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan tujuan, maka perlu diatur mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga agar dapat meminimalisir kendala terutama terkait dengan rentang kendali atas pelaksanaan kegiatan.

Selengkapnya...

Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017. KPPN Pekalongan selaku wakil Ditjen Perbendaharaan di daerah memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan kepada Satker selaku mitra kerja. Melalui  surat undangan Nomor Und- 27/WPB.14/KP.072/2017 tanggal 31 Agustus 2017,

Selengkapnya...