BERITA

Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan

JAKARTA — Lima belas tahun sudah DJPb membaktikan diri sebagai pengelola keuangan negara dalam perspektif fiskal, khususnya dalam bidang belanja pemerintahan. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan, telah dilaksanakan Kegiatan Tasyakuran yang bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta pada hari Senin, 28 Januari 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta jajaran Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta.  

Dra. Rina Robiati, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta mengawali kegiatan yang bertema “Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Negeri” ini dengan memberikan sambutan terhadap seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya, beliau memaparkan hasil yang telah dicapai oleh DJPb selama lima belas tahun terakhir, salah satunya, ialah peran DJPb dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 yang meraih Opini WTP untuk kedua kalinya. Namun, kesuksesan tersebut tidak serta merta dari hasil usaha DJPb sendiri, melainkan adanya sinergi, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh mitra kerja Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oleh sebab itu, beliau kembali mengingatkan pentingnya sinergi, koordinasi, serta kerja sama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan 2019 ini dilanjutkan dengan tiga kegiatan lainnya. Pertama, pemberian 15 penghargaan terhadap mitra kerja yang memperoleh nilai tertinggi dalam memenuhi 12 kriteria IKPA serta 2 penghargaan khusus terhadap mitra kerja dengan kategori Sinergi dan Koordinasi Terbaik.

Kedua, penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, termasuk Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Moch. Abdul Kobir. Penandatanganan Pakta Integritas ini dimaksud sebagai langkah awal dalam Transformasi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, sebagai komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi serta upaya untuk menghindari conflict of interest oleh para pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, sosialisasi PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN sekaligus menutup rangkaian kegiatan pada Hari Bakti Perbendaharaan. (Dian F)