BERITA

Dalam rangka memastikan netralitas ASN, khususnya di lingkungan KPPN Purwakarta, diperlukan suatu penyataan komitemen bahwa Pegawai pada KPPN Purwakarta tidak akan menunjukkan keberpihakkannya dalam politik terutama pemilu yang akan diadakan pada tahun 2019. adanya surat edaran dari Direktur Jenderal menegaskan pentingnya netralitas ini. pada surat ini para pegawai Ditjen Perbendaharaan agar bersikap netral dalam pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merujuk pada undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang : ASN sesuai dengan asas netralitas, nondiskriminatif serta persatuan dan kesatuan, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk itu Pegawai DJPb khususnya di KPPN Purwakarta harus menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta tetap menjaga integritas, loyalitas dan berpegang teguh pda empat pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu Pegawai juga harus menghindari menyebarluasan  berita yang bermuatan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan (sara) dan/atau hoaks (berita palsu), serta tidak melakukan perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. dan tidak melakukan perbuatan dimuka umum yang mengarah pada keberpihakan maupun antipati terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon legislatif  dan atau partai politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial lainnya.

Seagai wujud komitmen pejabat/pegawai KPPN Purwakarta acara sosialisasi diakhiri dengan penandatanganan bersama  Pernyataan Komitmen Netralitas dalam Pemilu 2019.

Kualitas kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari bagaimana interaksi antar individu dalam organisasi itu berlangsung. Dimana semakin baik interaksi individu ini akan menunjang kualitas organisasi untk dapat bekerja lebih baik.

KPPN Purwakarta sebagai sebuah organisasi pun sama, pencapaian standar kualitas kinerja difasilitasi dengan berbagai hal. Penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Budaya Organisasi DJPB maupun mekanisme pengelolaan kinerja merupakan upaya untuk menjamin KPPN dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mencapai pemahaman atas nilai dan budaya tersebut, sekaligus meningkatkan semangat kerja pegawai khususnya pada KPPN Purwakarta. Diperlukan suatu kegiatan peningkatan kualitas SDM yang dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bersinergi, berkomunikasi sekaligus mengatasi kendala yang mungkin terjadi saat berkegiatan di lingkungan kantor.

Kegiatan diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari 20 ASN pada KPPN Purwakarta, 5 PPNPN dan 3 siswa dan mahasiswa prakerin. Adapun pelaksanaan Capacity Building dikoordinir oleh panitia yang seluruhnya terdiri dari pegawai KPPN Purwakarta.

KPPN Purwakarta menggelar acara Sosialisasi PER-6/PB/2018 tentang Tata cara Penggabungan Beberapa kode kegiatan, output dan lokasi dalam Penerbitan SPM GUP/PTUP dan SPM LS Bendahara Pengeluaran serta Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018, pada Hari Selasa(7/8/2018).

                Dihadiri oleh seluruh bendahara satuan kerja lingkup KPPN Purwakarta, Acara berlangsung di Aula KPPN Purwakarta dari pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

                Kepala KPPN Purwakarta, Rini Djarwati, pada kesempatan kali ini, memberikan sambutan dan membuka acara sekaligus pengarahan mengenai program pencanangan WBK WBBM pada KPPN Purwakarta.  Beliau mengharapkan adanya sinergi antara KPPN Purwakarta dan satuan kerja demi terwujudnya WBK WBBM pada KPPN Purwakarta. Dilanjutkan dengan penandatanganan Petisi Pencanangan WBK WBBM yang secara simbolis diwakili oleh satker Yon Armed dan satker Kementerian Agama Kabupaten Subang.

                Acara selanjutnya, penyampaian materi sesi pertama oleh narasumber Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker mengenai PER-6/PB/2018. dijelaskan maksud dari PER-6/PB/2018 dan ketentuan penggabungan kegiatan, output dan Lokasi dalam penerbitan SPM. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Imam Garaudy, Pelaksana PDMS yang menjelaskan tata cara penggabungan kegiatan.

                Sesi ke dua, penyampaian materi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018 oleh narasumber Bapak Endang Hamdani, Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Pada kesempatan ini, Bapak Endang menjelaskan mengenai Telaah Laporan Keuangan Kementerian Lembaga,  maksud dan tujuan dari Telaah Laporan Keuangan serta beberapa permasalahan dalam Telaah Laporan Keuangan.

                Pada kegiatan ini, dibuka juga sesi Tanya jawab dan sharing session, dimana diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan dan dapat memberikan solusiter hadap permasalahan yang ada.  Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.

 

Purwakarta, 8/8/2018

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Purwakarta dan Subang, KPPN Purwakarta melaksanakan rakor pelaksanaan Dana Desa Dan DAK Fisik. Pada hari Senin, 16 Juli 2018 bertempat di Aula KPPN Purwakarta, KPPN Pruwakarta mengundang Dinas Teknis terkait dan OPD masing-masing kabupaten di wilayah kerja KPPN Purwakarta.

Dengan tajuk “Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I 2018 dan DAK Fisik Sekaligus” Rakor ini dibuka oleh kepala KPPN Purwakarta, Rini Djarwati, SE. MM dengan arahan antara lain agar para pengelola dapat senantiasa memegang teguh komitmen dan menjaga integritas bersama dalam mengemban tugas mulia untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah. “Dengan adanya rakor ini saya berharap pemerintah daerah dan dinas terkati dapat lebih aktif berkoordinasi dan menyusun rencana prioritas yang matang, sehingga penyaluran DAK dapat berjalan sesuai dengan kebijakan” tukas kepala KPPN.

Diikuti oleh 37 peserta dari Pemerintah Daerah (16 peserta dari Kab.  Purwakarta dan 21 peserta dari kab. Subang) Acara ini diadakan dalam rangka meningkatkan sinergi antara KPPN dan penyalur Dana di Pemerintah Daerah agar pelaksanaan penyaluran dapat tepat waktu dan tepat sasaran, melalui adanya komunikasi yang baik, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta respon permasalahan dengan cepat  dan efektif.

Kendala-kendala yang banyak dialami oleh KPPN dan Pemeritah Daerah antara lain input data yang terlambat, ketidak sesuaian data yang disampaikan oleh Pemda, sehingga total penyaluran dana tercatat masih rendah. Selain itu juga diterapkan tindakan-tindakan dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya.