BERITA

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)

Selengkapnya...

 

KPPN Putussibau telah menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Komitmen Menjaga Halaman III DIPA pada hari Senin tanggal 17 September 2018. Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran IKPA) dan Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Acara penandatanganan MoU yang diselenggarakan kali ini bukan merupakan kelanjutan dari acara FGD yang telah dilaksanakan, walaupun memang masih ada keterkaitan tema. Revisi halaman III DIPA merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu aspek kesesuaian dengan perencanaan.

Acara penandatanganan MoU kali ini dilaksanakan berdasarkan undangan kepala KPPN Putussibau nomor UND-016/WPB.17/KP2018 tanggal 12 September 2018. Penandatanganan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala KPPN Putussibau.

Sebanyak 32 Satker bisa menghadiri acara dimaksud yang diwakili oleh 23 orang peserta. Hal ini karena ada beberapa satuan kerja yang KPA-nya hanya satu orang. Dua satuan kerja tidak bisa menghadiri acara penandatanganan tersebut karena kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Acara berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIB. Acara dirancang tidak terlalu lama, karena sebelumnya sudah dilakukan acara FGD IKPA yang sudah membahas aspek-aspek dan variabel pengukuran IKPA secara lebih terperinci.

Acara dimulai dengan pemaparan dari kepala KPPN terkait dengan isi kesepakatan yang akan ditandatangani. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Putussibau menjelaskan bahwa MoU yang akan ditandatangani  merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen dalam rangka menjaga deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman Ill DIPA dengan batas deviasi maksimal 10 % (persen). Terdapat 6 (enam) butir kesepakatan yaitu:

  1. Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 bahwa satuan kerja wajib melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman Ill DIPA paling lambat Minggu ke-2 bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
  2. Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana (RPD) yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA.
  3. Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kegiatan.
  4. Memberikan informasi bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN untuk pengelolaan likuiditas.
  5. Memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan tersebut.
  6. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayarannya dengan cara menyusun rencana pelaksanaankegiatan dan rencana penarikan dana agar sesuai dengan yang tercantum pada Halaman Ill DIPA dan jika tidak sesuai akan melaksanakanrevisi Halaman Ill DIPA 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

 

Seluruh satker yang hadir menyetujui poin-poin yang telah disusun oleh KPPN Putussibau yang dituangkan dalam kesepakatan tersebut. Acara dilanjutkan dengan penandatangan MoU oleh masing-masing satuan kerja yang diwakili oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen.

          KPPN Putussibau telah menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran IKPA) dan Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan nomor S-831 dan 832/WPB.17/2018 tanggal 7 Agustus 2018 serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Putussibau.

          Seluruh satuan kerja di wilayah kabuten Kapuas Hulu diundang dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah seluruh satker dapat menghadiri acara FGD dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang. Bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Heru Marthono selaku Kepala KPPN Putussibau dan Bapak Antok Widiyatno, S.E., Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Putussibau. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi kali ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2018 di wilayah KPPN Putussibau berdasarkan indikator kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA).

           Acara FGD dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Dalam sambutannya beliau menyampaikan data capaian IKPA Tingkat KPPN Putussibau untuk semester I sebesar 89,72 (bedasarkan data OM SPAN). Capaian ini telah melampaui target capaian IKU yang ditetapkan yaitu sebesar 80. Capaian tersebut diperoleh dari hasil capaian IKPA seluruh satker yang ada. Beliau menyampaikan terima kasih terhadap satker yang mencapai kinerja dengan kriteria baik dengan nilai diatas 90. Sedangkan untuk satker yang nilainya dibawah 90, diharapkan untuk semester II Tahun 2018, segera dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya beliau sekilas menjelaskan 12 komponen perhitungan IKPA yaitu Penyerapan anggaran, Pengelolaan UP, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian SPM, Retr SP2D, Dispensasi SPM, Deviasi RPD Harian dan Pagu Minus. Komponen-komponen inilah yang menjadi dasar perhitungan capaian IKPA satker dan menggunakan konversi karena tidak semua satker mempunyai komponen tersebut misalnya komponen data kontrak.

          Setelah sambutan kepala KPPN Putussibau, acara kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Antok Widiyatno dengan menyampaikan pemaparan terkait IKPA sebagai sarana pelaksanaan evaluasi anggaran dan penyusunan output prioritas nasional semester I Tahun 2018. Secara garis besar narasumber meyampaikan bahwa dalam rangka memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran satker diperlukan  alat penilaian kualitas kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker dalam pelaksanaan anggaran. Indiaktor Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang saat ini diintegrasikan dalam aplikasi OM SPAN merupakan alat untuk mengukur kualitas kinerja anggaran secara kualitatif dengan aspek dan variabel pengukuran sebagai berikut:

  1. Aspek kesesuaian dengan perencanaan (tiga variabel) yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Pagu Minus.
  2. Aspek efektivitas pelaksanaan anggaran (tiga variabel) yaitu Retur SP2D, Penyerapan Anggaran dan Penyelesaian Tagihan.
  3. Aspek efisiensi pelaksanaan anggaran (dua variabel) yaitu Pengembalian/Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.
  4. Aspek kepatuhan terhadap regulasi (empat variabel) yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara dan Dispensasi Penyampaian SDM.

Seluruh satker diharapkan untuk dapat memahami komponen/variabel perhitungan dalam IKPA tersebut dan dapat melakukan upaya untuk dapat melakukan perbaikan capaian IKPA pada semester II Tahun 2018.

         Sesi berikutnya adalah penyampaian materi oleh Kepala KPPN Putussibau yaitu sosialisasi pengaduan online yaitu wistleblowing system Kemenkeu (WISE) dan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU) DJPb serta penyampaian visi misi, janji layanan dan kebijakan moto KPPN putussibau yang baru. Dalam sesi ini Beliau menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sarana pengaduan online yang bisa diakses dari mana saja apabila ada satker yang tidak puas dengan layanan KPPN Putussibau bisa melakukan pengaduan dari aplikasi tersebut. Selain aplikasi tersebut juga disediakan sarana lain yaitu melalui sarana kotak pengaduan yang terdapat di ruang layanan front office, saluran surat elektronik dan bisa melalui nomor WA yang terdapat di saluran pengaduan. Selanjutnya beliau menyampaikan visi misi dan janji layanan KPPN Putussibau. Ada perubahan pada janji layanan untuk tahun 2018 yaitu dari Pelayanan cepat dan tepat serta tanpa biaya (zero cost) menjadi Pelayanan cepat dan tepat serta tanpa pungutan. Perubahan ini dilakukan sejalan dengan program KPPN Putussibau untuk menjadikan KPPN Putussibau sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBK-WBBM) pada tahun 2018 ini.

           Selanjutnya moto KPPN Putussibau juga mengalami perubahan dari semula MITRA (Melayani dengan Ikhlas, Tertib, Ramah dan Akuntabel) menjadi “Kami Berkomitmen Melayani Anda dengan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sempurna, Terpercaya dan Integritas). Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan penerapan sistem manajamen mutu ISO 9001:2008 menjadi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Dalam ISO 9001:2015, moto yang dimiliki KPPN Putussibau harus mencantumkan komitmen untuk memenuhi persayaratan yang berlaku dan mencantumkan komitmen untuk perbaikan yang berkesinambungan. Dalam penutupan sesi ini Kepala KPPN Putussibau menegaskan, jika dalam prakteknya tidak sesuai dnegan visi misi, janji layanan dan moto yang ada, Beliau mempersilakan satker untuk melakukan pengaduan melalui sarana yang ada.

         Dalam acara FGD kali ini juga diserahkan penghargaan kepada tiga satuan kerja yang memperoleh nilai terbaik dalam IKPA. Ini menjadi sesi penutup dari selutuh rangkaian acara FGD. Peringkat pertama diraih oleh POLRES Kapuas Hulu (645468) dengan nilai 98,80, peringkat kedua diraih oleh Pengadilan Agama Putussibau (402412) dengan nilai 97,60 dan peringkat ketiga diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kapuas Hulu (681361) atau MAN Jongkong dengan nilai 97,19. Selamat kepada satker dengan niilai IKPA terbaik, semoga pada semester II Tahun 2018, satker-satker lain dapat mengikuti jejak ke tiga satker terbaik tersebut

 

 

 

Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 KPPN Putusibau telah menyelenggarakan rapat koordiasi penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2018. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka persiapan proses penyaluran dana DAK Fisik Tahap I tahun 2018 yang batas waktu penyalurannya paling lambat  tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator Penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa nomor S-5306/PB.2/2018 tentang Langkah-langkah percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik sekaligus tahun 2018.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik di Kab. Kapuas Hulu diundang dalam acara tersebut. Enam belas peserta dari sebelas OPD hadir dalam kegiatan tersebut. Rencana awal, rapat koordinasi akan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, namun karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, Beliau diwakili oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu Bpk. Moh Zaini.

Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi kali ini adalah untuk membahas kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kontrak  kegiatan yang ditandatangani sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 dan melakukan identifikasi dan inventarisasi sisa pagu DAK Fisik yang tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono menyampaikan laporan terkait dengan DAK Fisik untuk wilayah Kab. Kapuas Hulu. Berdasarkan data dari OM SPAN pagu DAK Fisik untuk wilayah Kapuas Hulu adalah sebesar Rp.167.234.297.000,-. Monitoring realisasi penyaluran DAK Fisik tahap I adalah sebesar Rp16.719.612.750,- dengan penyerapan sebesar Rp12.077.715.452,- atau sebesar 76,84%. Dengan adanya rapat koordinasi kali ini maka penyerapan dana DAK Fisik untuk wilayah Kab. Kapuas Hulu dapat lebih baik lagi jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu Bapak Moh. Zaini dalam sambutannya menegaskan agar seluruh OPD pengelola DAK Fisik mengerahkan seluruh tenaga dan SDM yang ada agar penyerapan DAK Fisik tahun 2018 dapat berjalan baik, terlebih dengan kondisi keuangan Pemda Kab. Putussibau yang mengalami devisit. Beliau meminta komitmen seluruh OPD untuk melaksanakan seluruh proses penyaluran DAK Fisik dan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi kali ini.

Pada akhir acara, seluruh peserta rapat melakukan penandatanganan risalah rapat, sebagai bentuk komitmen bersama agar penyaluran DAK Fisik Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar, maksimal dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masayarakat di kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kantor Pelayanan Perbandahaan Putussibau telah melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Training Aplikasi OM SPAN Tahun 2018. Peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah satu orang pejabat pelaksana kegiatan dan satu orang pelaksana/operator yang terkait dengan pengelolaan DAK Fisik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Kapuas Hulu. Sebanyak 28 peserta dari OPD/SKPD hadir dalam kegiatan tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPPN Putussibau dengan Pemda Kab. Kapuas Hulu dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2018. Hal lain yang ingin dicapai adalah peningkatan kompetensi baik dari sisi kebijakan/peraturan maupun kemampuan penggunaan informasi teknologi bagi operator  terkait pengelolaan DAK Fisik.  Harapannya dengan kegiatan FGD tersebut, penyaluran DAK Fisik tahun 2018 untuk Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, lebih cepat dari yang dijadwalkan semula pada pukul 10.00 WIB. Hal ini karena semangat dan antusiasnya peserta dari OPD/SKPD Kab. Kapuas Hulu, sehingga pada pukul 09.00 pagi seluruh peserta sudah hadir di lokasi kegiatan di aula KPPN Putussibau. Narasumber dalam kegiatan FGD kali ini adalah Bapak Muhammad Yusuf selaku Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Bapak M. Zaini selaku Kepala BKD Kab. Kapuas Hulu.  Sedangkan narasumber dari KPPN Putussibau adalah Bapak Joni Aldemar Damanik selaku Kepala Seksi Bank selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran DAK Fisik. Sambutan disampaikan secara bergiliran oleh Plt. Sekda Kapuas Hulu, Kepala BKD dan Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Sambutan yang disampaikan secara garis besar adalah maksud dan tujuan kegiatan FGD ini adalah agar penyaluran DAK Fisik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Plt. Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Muhamamd Yusuf.

Selanjutnya pada paparan materi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank selaku PPK Penyaluran DAK Fisik adalah mekanisme penyaluran DAK Fisik TA 2018 yang meliputi Tahap Penyaluran, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dan batas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan beberapa poin yang menjadi  kesimpulan hasil diskusi tersebut yaitu:

  1. Penyaluran DAK Fisik berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.07/2017. Penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga jika ada kontrak yang berakhir pad abulan Agustus 2018, sedangkan penyalurannya paling cepat bulan September 2018 (Tahap III), pembayarannya dapat disesuaikan dengan PMK dimaksud.
  2. Dana penunjang sebesar 5 % dari alokasi per bidang, sehingga jika ada penyaluran yang dilaksanakan secara bertahap dan sekaligus yang dikelola oleh dua OPD/SKPD besaran dana penunjang agar disesuaikan.
  3. Pekerjaan yang capaian outputnya pada tahun 2017 belum selesai, untuk pembayaran oleh RKUD agar merujuk pada pasal 132ayat 2 PMK 225/PMK.07/2017 dan berkoordinasi dengan Badan keuangan Daerah karena menyangkut perubahan pada APBD.
  4. Penyaluran sekaligus hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berdasarkan usulan K/L pengampu DAK. Apabila belum mendapat rekomendasi tersebut maka penyeluaran tetap berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.07/2017.

Setelah istirahat kegiatan dilakukan dengan peltihan penggunaan OM Span dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2018. Para peserta dengan membawa laptop masing-masing sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penggunaan Aplikasi OM SPAN untuk melakukan input rencana kegiatan dan daftar kontrak kegiatan yang dipandu dan didampingi oleh staf KPPN Putussibau.