BERITA

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)

Selengkapnya...

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kantor Pelayanan Perbandahaan Putussibau telah melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Training Aplikasi OM SPAN Tahun 2018. Peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah satu orang pejabat pelaksana kegiatan dan satu orang pelaksana/operator yang terkait dengan pengelolaan DAK Fisik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Kapuas Hulu. Sebanyak 28 peserta dari OPD/SKPD hadir dalam kegiatan tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPPN Putussibau dengan Pemda Kab. Kapuas Hulu dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2018. Hal lain yang ingin dicapai adalah peningkatan kompetensi baik dari sisi kebijakan/peraturan maupun kemampuan penggunaan informasi teknologi bagi operator  terkait pengelolaan DAK Fisik.  Harapannya dengan kegiatan FGD tersebut, penyaluran DAK Fisik tahun 2018 untuk Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, lebih cepat dari yang dijadwalkan semula pada pukul 10.00 WIB. Hal ini karena semangat dan antusiasnya peserta dari OPD/SKPD Kab. Kapuas Hulu, sehingga pada pukul 09.00 pagi seluruh peserta sudah hadir di lokasi kegiatan di aula KPPN Putussibau. Narasumber dalam kegiatan FGD kali ini adalah Bapak Muhammad Yusuf selaku Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Bapak M. Zaini selaku Kepala BKD Kab. Kapuas Hulu.  Sedangkan narasumber dari KPPN Putussibau adalah Bapak Joni Aldemar Damanik selaku Kepala Seksi Bank selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran DAK Fisik. Sambutan disampaikan secara bergiliran oleh Plt. Sekda Kapuas Hulu, Kepala BKD dan Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Sambutan yang disampaikan secara garis besar adalah maksud dan tujuan kegiatan FGD ini adalah agar penyaluran DAK Fisik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Plt. Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Muhamamd Yusuf.

Selanjutnya pada paparan materi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank selaku PPK Penyaluran DAK Fisik adalah mekanisme penyaluran DAK Fisik TA 2018 yang meliputi Tahap Penyaluran, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dan batas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan beberapa poin yang menjadi  kesimpulan hasil diskusi tersebut yaitu:

  1. Penyaluran DAK Fisik berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.07/2017. Penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga jika ada kontrak yang berakhir pad abulan Agustus 2018, sedangkan penyalurannya paling cepat bulan September 2018 (Tahap III), pembayarannya dapat disesuaikan dengan PMK dimaksud.
  2. Dana penunjang sebesar 5 % dari alokasi per bidang, sehingga jika ada penyaluran yang dilaksanakan secara bertahap dan sekaligus yang dikelola oleh dua OPD/SKPD besaran dana penunjang agar disesuaikan.
  3. Pekerjaan yang capaian outputnya pada tahun 2017 belum selesai, untuk pembayaran oleh RKUD agar merujuk pada pasal 132ayat 2 PMK 225/PMK.07/2017 dan berkoordinasi dengan Badan keuangan Daerah karena menyangkut perubahan pada APBD.
  4. Penyaluran sekaligus hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berdasarkan usulan K/L pengampu DAK. Apabila belum mendapat rekomendasi tersebut maka penyeluaran tetap berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.07/2017.

Setelah istirahat kegiatan dilakukan dengan peltihan penggunaan OM Span dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2018. Para peserta dengan membawa laptop masing-masing sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penggunaan Aplikasi OM SPAN untuk melakukan input rencana kegiatan dan daftar kontrak kegiatan yang dipandu dan didampingi oleh staf KPPN Putussibau.

                 Infografis Kepuasan Layanan

          Dalam era keterbukaan saat ini kepuasan pengguna layanan menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh sebuah institusi. Baik itu perusahaan dengan orientasi mencari laba maupun instansi pemerintah selaku penyedia layanan publik.  Untuk perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan, tujuannya jelas agar pelanggan mereka tidak lari kepada perusahaan pesaing mereka yang ujung-ujungnya akan merugikan perusahaan. Sedangkan untuk instansi pemerintah, kepuasan pengguna layanan merupakan tuntutan publik. Instansi pemerintah mempunyai peranan strategis sebagai penyedia layanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat. Seiring perkembangan masyarakat yang makin maju dan dinamis, masyarakat semakin sadar hak dan kewajibannya  dalam kehidupan bernegara. Masyarakat semakin kritis, terlebih lagi dalam era media sosial seperti sekarang ini, kontrol oleh masyarakat akan menjadi lebih mudah, semua orang bisa menjadi wartawan, jika ada pelayanan dari kantor pemerintah yang tidak benar, bisa langsung dipublikasikan dan dilaporkan kepada instansi vertikalnya. Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi instansi pemerintah selaku penyedia layanan publik.  Instansi pemerintah harus mampu menampilkan aparatur negara yang profesional, mempunyai integritas dan etos kerja yang tinggi serta etika birokasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.

        Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau sebagai salah satu penyedia layanan publik, kepuasan pengguna layanan KPPN menjadi target kinerja setiap tahun dalam indikator kinerja utama (IKU) yaitu indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN. Sejak tahun 2014 skala pengukuran yang digunakan adalah  skala 1 sampai dengan 5, target yang ditetapkan adalah 4,05. Target tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahkan kenaikan target pada tahun 2018 naik cukup signifikan yaitu naik sebesar 0,4 poin dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 4,12. Hal ini  menjadi tantangan bagi KPPN dalam memberikan layanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik itu ketersediaaan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kualitas layanan yang diberikan.  Berikut data target dan capaian IKU indeks kepuasan pengguna layanan KPPN Putussibau dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU

        Berdasarkan grafik di atas, rata-rata capaian indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Putussibau dari tahun 2014 sd 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa pada tahun 2016 meskipun target telampaui, namun terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, tetapi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014. Perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap tren capaian tersebut, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab adanya penurunan sehingga bisa diambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanan KPPN.

        Nilai dari indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN diperoleh dari hasil survei yang dilakukan pada semester I setiap tahun. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan angket kuesioner kepada satker mitra kerja KPPN Putussibau. Format kuesioner tersebut berdasarkan format dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Responden diminta untuk mengisi tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan oleh KPPN Putussibau dengan pengukuran skala 1 sampai dengan 5. Selain bentuk pilihan tersebut disediakan juga isian untuk saran dan masukan dari responden untuk KPPN. Pada tahun 2017, meskipun capaian sudah melebihi target tetapi saran dan masukan dari responden tetap dijadikan rujukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada di KPPN maupun peningkatan mutu layanan publik yang dilaksanakan oleh KPPN.

Dalam kuesioner tersebut, terdapat lima kinerja layanan yang ditanyakan kepada responden terkait layanan publik yang diberikan oleh KPPN Putussibau yaitu:

1. Kinerja Layanan Pencairan Dana

Kuesioner layanan pencairan dana ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan layanan satker mitra kerja KPPN Putussibau terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dengan titik berat pada tugas dan fungsi pencairan dana.

2. Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi

Kuesioner layanan bimbingan dan konsultansi ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan layanan satker mitra kerja KPPN Putussibau terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dengan titik berat pada tugas dan fungsi manajemen satker.

3. Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran

Kuesioner layanan konfirmasi surat setoran ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan layanan satker mitra kerja KPPN Putussibau terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Bank.

4. Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kuesioner layanan rekonsiliasi laporan keuangan ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan layanan satker mitra kerja KPPN Putussibau terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.

5. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana

Kuesioner layanan rekonsiliasi ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan layanan satker mitra kerja KPPN Putussibau terhadap kinerja layanan sarana prasarana yang dalam hal ini penanggungjawabnya adalah Subbagian Umum.

Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

  1. Kemudahan akses informasi;
  2. Profesionalitas pemberi layanan;
  3. Integritas;
  4. Etika birokrasi; dan
  5. Sarana dan prasarana.

Survei Kepuasan Penguna Layanan KPPN Tahun 2018

        Survei kepuasan pengguna layanan KPPN untuk tahun 2018 masih dilakukan dengan cara manual yaitu menyebarkan angket kuesioner kepada responden. Pada Tahun 2017, untuk survei kepuasan pengguna layanan KPPN semester II telah dicoba menggunakan cara online yaitu menggunakan google forms. Namun hasilnya kurang memuaskan, dari 37 satker mitra kerja yang ada hanya 10 satker yang bersedia menjadi responden. Hasil kuesioner online ini belum bisa diolah karena tingkat kesalahan pengisian yang sangat tinggi. Sebagian responden mengalami kendala teknis ketika melakukan pengisian kuesioner dengan menggunakan media handphone. Kendala yang muncul adalah skala nilai yang muncul pada media handphone hanya skala 1 sd 3 dari seharusnya skala 1 sd 5. Akhirnya survei dilakukan lagi dengan dengan cara manual. Berdasarkan pengalaman tersebut maka survei kepuasan pengguna layanan KPPN untuk tahun 2018 dilakukan dengan cara manual.

        Survei kepuasan pengguna layanan KPPN Putussibau pada tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 pada saat pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Pembangunan Zona Integritas. Survei masih dilakukan dengan cara manual yaitu menyebarkan angket kuesioner kepada para undangan untuk menjadi responden. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 25 kuesioner. Pada akhir acara jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 24 kuesioner. Selanjutnya kami melakukan pengolahan data atas kuesioner tersebut, dari 24 data yang masuk, 19 kuesioner bisa diolah dan 5 kuesioner tidak bisa diolah karena isiannya tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

  1. Kinerja Layanan Pencairan Dana, indeks kepuasan satker sebesar 4,60 (skala 5);
  2. Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi, indeks kepuasan satker sebesar 4,59 (skala 5);
  3. Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran, indeks kepuasan satker sebesar 4,62 (skala 5);
  4. Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, indeks kepuasan satker sebesar 4,68 (skala 5); dan
  5. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana, indeks kepuasan satker sebesar 4,55 (skala 5).

Rata-rata indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Putussibau adalah sebesar 4,61 dari skala 5. Hasil yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

       Dari data tersebut dapat diketahui juga indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan dalam memperoleh memperoleh pelayanan dari penyelengara layanan publik dengan membandingkannya dengan harapan dan kebutuhannya.  Hasil perhitungan data hasil survei dengan membandingakan tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat atas layanan KPPN Putussibau diperoleh angka sebesar 0,91 dengan kriteria sangat puas.

        Semoga capaian hasil survei atas kepuasaan pengguna layanan dan indeks kepuasan maysarakat atas layanan KPPN Putussibau tahun 2018 tersebut merupakan gambaran riil yang benar-benar dirasakan oleh mitra kerja KPPN Putussibau. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dari seluruh komponen di KPPN Putussibau yang secara terus menerus dan komitmen yang tinggi berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Capaian tersebut tidak lantas membuat kami berpuas diri tetapi kami akan terus berkomitmen untuk berkerja keras meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh satker mitra kerja yang telah bersedia menjadi responden dalam pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan tahun 2018. Semoga hasil survei ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan KPPN Putussibau.

 

Putussibau, 11.05.2018

Samsul Arifin (Kepala Subbagian Umum)

 

KPPN Putussibau telah menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Pembangunan Zona Integritas pada hari Kamis tanggal 19 April 2018. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPPN dan mitra kerja. Output yang diharapkan tercapai adalah meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satker dalam lingkup KPPN Putussibau.

Seluruh satker mitra kerja KPPN Putussibau diundang pada kegiatan tersebut. Dua puluh lima satker dapat hadir dan mengikuti kegiatan tersebut, sedangka dua satker tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena kesibukan masing-masing.

Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB  dan berakhir pada pukul 13.30 WIB. Pada sesi pertama materi yang disampaikan adalah Pengelolaan Rekening dan Aplikasi SPRINT oleh kepala Seksi Bank, selanjutnya Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I oleh kepala seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Setelah jeda untuk coffee break, materi disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum yaitu inovasi di bidang teknologi informasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa aplikasi pengelolaan PNBP, Hibah dan aplikasi berbasis android untuk data realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran tingkat provinsi Kalimantan Barat.  Setelah istirahat acara dilanjutkan dengan materi berupa Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.

Pada hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018, KPPN Putussibau telah mengadakan Sosialisasi Aplikasi SAKTI untuk Satker DJP dan DJBC. Sedianya sosialisasi akan dilakukan melalui video conference (Vidcon). Namun karena terjadi kendala teknis pada saat penyelenggaran vidcon, maka materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari KPPN Putussibau sendiri. Dari dua intansi yang diundang yaitu KPBC Nanga Badau dan KP2KP Putussibau, hanya KP2KP yang bisa menghadiri acara tersebut.