Layanan KPPN

DASAR : PMK-252/PMK.05/2014 Download PMK di sini

KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PERSETUJUAN REKENING

 

Rekening Pengeluaran/Penerimaan SATKER baru (berlum pernah menerima  DIPA):

(ketentuan: satu rekening satu DIPA) diajukan ke KPPN

  1. FORMAT I_Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau belum dibuka.docx
  2. FORMAT II_Pernyataan penggunaan rekening.docx
  3. FORMAT III_Surat Kuasa.docx
  4. Copy DIPA

 

Rekening Pengeluaran/Penerimaan SATKER lama , (persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka) (sekarang sudah tidak ada)

(ketentuan: satu rekening satu DIPA) diajukan ke KPPN, dilakukan penggantian nama rekening sesuai petunjuk

  1. FORMAT XVIII_Permohonan persetujuan rekening kembali.docx
  2. FORMAT XVIII_Lampiran permohonan persetujuan kembali.xlsx
  3. FORMAT II_Pernyataan penggunaan rekening.docx
  4. FORMAT III_Surat Kuasa.docx
  5. Copy DIPA

 

REKENING LAINNYA berupa Rekening penampungan Hibah Langsung pada Bank Umum:

(ketentuan: satu rekening satu register hibah) diajukan ke KPPN

  1. FORMAT I_Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau belum dibuka.docx
  2. FORMAT II_Pernyataan penggunaan rekening.docx
  3. FORMAT III_Surat Kuasa.docx
  4. FORMAT IV_Surat keterangan sumber dana mekanisme penyaluran dan perlakukan penyetoran bunga.docx
  5. FORMAT V_Surat pernyataan kesanggupan memasukkan dana hibah ke dalam DIPA.docx
  6. Copy surat penerbitan nomor register HIBAH

 

REKENING LAINNYA berupa Rekening penyaluran dana bantuan sosial dan/atau rekening milik BLU pada Bank Umum:

(ketentuan: Khusus untuk permohonan persetujuan pembukaan Rekening milik BLU berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito hanya digunakan untuk optimalisasi kas jangka pendek.)

diajukan ke KPPN

  1. FORMAT I_Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau belum dibuka.docx
  2. FORMAT II_Pernyataan penggunaan rekening.docx
  3. FORMAT III_Surat Kuasa.docx
  4. FORMAT IV_Surat keterangan sumber dana mekanisme penyaluran dan perlakukan penyetoran bunga.docx

 

Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Dana Titipan pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN Pusat

  1. FORMAT I_Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau belum dibuka.docx
  2. FORMAT II_Pernyataan penggunaan rekening.docx
  3. FORMAT III_Surat Kuasa.docx
  4. FORMAT IV_Surat keterangan sumber dana mekanisme penyaluran dan perlakukan penyetoran bunga.docx

 

Laporan Pembukaan rekening:

(ketentuan: laporan pembukaan rekening disampaikan paling lambat 20 hari kalender sejak tanggal persetujuan dari KPPN/Dit PKN)

  1. FORMAT VIII_Laporan pembukaan rekening.docx
  2. Copy bukti pembukaan rekening dari bank/ rekening koran

 

Laporan Penutupan rekening:

  1. FORMAT XIV_Laporan penutupan rekening.docx
  2. Bukti penutupan rekening dari bank
  3. Bukti pemindahbukuan saldo rekening

 

Laporan saldo Rekening

(ketentuan: Laporan saldo rekening disampaikan ke KPPN tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tidak menyampaikan laporan maka KPPN akan melakukan pemblokiran)

  1. FORMAT IX Laporan saldo rekening
  2. Copy rekening Koran terakhir bulan pelaporan

 

 Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.

Khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening milik BLU berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito dan Rekening milik Perwakilan RI berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan.

KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos.

 

Rekening dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan PENAMAAN

  • Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama “BPn (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  • Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama “BPg  (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  • Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama  “BPP (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  • Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama “RPL (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)........... untuk ….”

CONTOH: BPg 020 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROV BANTEN

Penamaan tersebut untuk mana kantor dapat disingkat dengan menggunakan singkatan kantor yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum/Kantor Pos.

KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening.

 Pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening.

 KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

 Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening.

 Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap triwulanan.

 Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat pusat dengan kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja serta dengan Bank Umum/Kantor Pos pusat setiap triwulanan.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir.

 Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit meliputi rekonsiliasi:

  1. Kode Bagian Anggaran;
  2. Kode Satuan Kerja;
  3. Kode KPPN;
  4. Nomor Rekening;
  5. Nama Rekening;
  6. Nama bank tempat pembukaan Rekening;
  7. Kode Rekening;
  8. Saldo Rekening;
  9. Tanggal transaksi terakhir; dan
  10. Nomor dan tanggal surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN.

 Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan saldo Rekening. Khusus untuk Rekening milik BLU, pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh Rekening operasional yang dikelola.

 Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara dalam hal:

  1. KPA/pemimpin BLU membuka Rekening tanpa memperoleh persetujuan dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah;
  2. KPA/pemimpin BLU tidak melaporkan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  3. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukkanya.

 KPA/pemimpin BLU harus menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara.