Layanan KPPN

Dasar:

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017; dan
  3. Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-5/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode II Tahun 2018;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka bagi PNS, anggota TNI, Anggota Polri yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN harus memiliki sertifikat bendahara. Dengan ini disampaikan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun 2018 melalui :

  1. Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara untuk peserta dari bendahara dan calon bendahara
  2. Mekanisme Ujian Sertifikasi Internet-Based Test (IBT) bagi bendahara dengan masa kerja paling singkat 2 tahun
  3. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-Based Test (CBT) yang terintegrasi dengan penyegaran (Refreshment) bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun
  4. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara bagi Calon Bendahara

 

Mekanisme Pendaftaran diatur sebagai berikut:

  1. Calon Peserta mendaftar melalui KPPN Serang selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) pada loket layanan customer services dengan membawa surat usulan calon peserta dari kepala satuan kerja beserta softcopy dokumen persyaratan pendaftaran antara lain:
  2. Surat usulan calon peserta dari kepala satuan kerja (hard copy dan softcopy dengan format PDF max 400KB, format surat sebagaimana lampiran II;
  3. Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG;
  4. Softcopy Sertifikat diklat bendahara/Sertifikat profesi bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF max 400KB (bagi yang calon peserta yang memiliki);
  5. Softcopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF max 400KB;
  6. Softcopy Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF max 400KB;
  7. Softcopy Surat-surat Keputusan penunjukan sebagai bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF max 400KB.
  8. Petugas customer Services melakukan pemeriksaan dokumen dan pendaftaran user bagi calon peserta pada Aplikasi SIMSERBA lalu menyampaikan user dan password kepada calon peserta.
  9. Calon Peserta melakukan log in pada Aplikasi SIMSERBA dengan mengakses internet pada halaman https://simserba.kemenkeu.go.id , melakukan perubahan password dan melakukan perekaman data pendaftaran serta mengunggah kelengkapan dokumen pendaftaran lalu diakhiri dengan klik tombol Registrasi.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran peserta sertifikasi bendahara dapat diperoleh melalui KPPN Serang Telepon (0254) 229166 atau email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau menghubungi petugas layanan CSO.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.

  1. SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :
  • lembar I untuk pegawai yang bersangkutan untuk dilampirkan pada saat pengajuan gaji pertama kali ditempat yang baru;
  • lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
  • lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal;
  • lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah

  1. SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:
  • lembar I & II kedua untuk kepada PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
  • lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
  • lembar IV untuk KPPN sebagai Pertinggal;
  • lembar V untuk satuan kerja bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

SKPP dikirim oleh Satuan kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 setelah diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai satuan kerja tersebut pada KPPN asal

Alasan terjadi retur SP2D antara lain :

- Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening SP2D

- Kesalahan nama bank penerima (BANK PUSAT)

- Rekening tidak aktif/tutup/pasif

 

Prinsip dasar penatausahaan dana retur :

- Retur yang diterima selama tahun berjalan (belum disetor ke kas negara) dapat dibayarkan kembali dengan penerbitan surat ralat rekening SP2D.

- Kesalahan retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali melalui penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN setelah ada pengajuan surat permohonan pembayaran kembali dari KPA/satuan kerja.

 

PENYELESAIAN RETUR SP2D

Untuk permintaan pembayaran kembali dana retur SP2D yang tidak masuk satker mengajukan:

  1. SPM Dummy (jika retur disebabkan salah nomor rekening dan atau bank pusat penerima, salah nomor rekening yang benar belum terdaftar) - untuk perbaikan data supplier pada SPAN
  2. Surat permintaan perubahan data supplier (jika retur disebabkan salah nama rekening penerima) - untuk perbaikan data supplier pada SPAN
  3. Surat Ralat rekening
  4. Daftar Ralat/Perbaikan data rekening
  5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  6. Fotocopy buku tabungan/rekening giro yang telah dilegalisir bank/kantor pos penerima.
  7. Surat pernyataan dari bank/kantor pos penerima bahwa rekening berkenaan masih aktif minimal sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ralat dari KPA/satker.
  8. Perbaikan resume kontrak dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data rekening dalam kontrak/resume kontrak.
  9. ADK SPM, Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi serta SPM setelah koreksi dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D

Catatan: SPM Dummy adalah SPM sembarang yang dibuat satker untuk diajukan ke KPPN dalam rangka mendaftarkan supplier dengan rekening yang benar. SPM dummy dapat dibuat dengan memilih akun bebas, biasanya yang paling mudah adalah SPM LS Non kontraktual, non GPP, Non PPNPN. SPM dummy tidak diproses menjadi SP2D oleh KPPN, maka setelah retur selesai, satker menghapus data SPM Dummy tersebut pada aplikasi SAS.

PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN RETUR SP2D

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut.

Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Data transaksi keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Data transaksi keuangan dimaksud merupakan data transaksi keuangan yang diproses melalui aplikasi SPAN, yang meliputi:

  • Data Transaksi Pengeluaran, antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3.
  • Data Transaksi Penerimaan, antara lain berupa:
  1. Data setoran transaksi penerimaan Negara melalui bank/pos persepsi atau Bank Indonesia;
  2. Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN;
  3. Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja; dan
  4. Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk dalam penerimaan Negara.

Mekanisme Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

Koreksi data transaksi pengeluaran dilakukan terhadap:

1. BAS;

Koreksi BAS dilakukan terhadap dokumen transaksi pengeluaran dengan ketentuan:

  • Sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus;
  • Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2 (Kode KPPN);
  • Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlah uang.

2. Pembebanan Rekening Khusus;

Dilakukan terhadap SP2D sebelum pembebanan pada Rekening Khusus Berkenaan.

3. Deskripsi/uraian pengeluaran.

Dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum dalam SPM.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPM/SP2D

Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Copy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SPM setelah koreksi;
  5. ADK Koreksi SPM.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SP2B BLU

Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Copy SP3B-BLU dan SP2B-BLU sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SP3B-BLU setelah koreksi;
  5. ADK Koreksi SP3B-BLU.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPHL

Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Copy SP2HL dan SPHL sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SP2HL setelah koreksi;
  5. ADK koreksi SP2HL.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SP3HL

Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Copy SP4HL dan SP3HL sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SP4HL setelah koreksi;
  5. ADK koreksi SP4HL.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa Persetujuan MPHL-BJS

Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Copy MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. MPHL-BJS setelah koreksi;
  5. ADK koreksi MPHL-BJS.

DOWNLOAD FORMAT:

Download PER-16/PB/2014

Download Format Surat Permintaan Koreksi Data

Download Format Detil Permintaan Koreksi Data

Download Format SPTJM

PNBP TERPUSAT

Penyetoran PNBP terpusat:

SPM UP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM TUP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;

SPM LS

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1(satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkanolek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:
  1. Asli jaminan uang muka;
  2. Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;
  3. Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;

 

PNBP TIDAK TERPUSAT

Penyetoran PNBP tidak terpusat:

SPM UP:

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh olek Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM TUP

  1. SPM TUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK TUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL:

  1. SPM GUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM GUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  4. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM LS:

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkan olek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:

- Asli jaminan uang muka;

- Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;

- Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;

  1. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  2. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190