BERITA

KPPN Sidikalang melaksanakan:

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM 

 

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan KPPN Sidikalang, Ibu Kartika Chandra selaku Kepala KPPN Sidikalang menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

Acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 di Aula KPPN Sidikalang tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan para pegawai KPPN Sidikalang dan unsur Muspida di Kabupaten Dairi Kepolisian Resort Dairi, Kejaksaan Negeri Dairi dan Pengadilan Negeri Dairi.

 

Dalam acara ini dibacakan Kebulatan Tekad oleh Kepala KPPN Sidikalang dan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Sidikalang,  dilanjutkan Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Kepala KPPN Sidikalang dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Sidikalang serta disaksikan oleh unsur Muspida di Kabupaten Dairi.

 

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sidikalang menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritras menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dijadikan pedoman.

 

Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Sidikalang sebagai unit kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara untuk diikutsertakan dalam akselerasi percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM. Untuk itu sebagai langkah awal tahapan pelaksanaan program tersebut dilakukan pencanangan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada KPPN Sidikalang.

 

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Sidikalang menegaskan bahwa segenap pimpinan dan jajaran pada KPPN Sidikalang siap bertekad untuk bersinergi dan berpartisipasi aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua mitra kerja/stakeholder untuk mendukung motto Ditjen Perbendaharaan “Mengawal APBN, Membangun Negeri”.

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Foto Bersama Kepala KPPN Sidikalang, Tim Narasumber dan Peserta Sosialisasi

Sidikalang - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan mengadakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Aula KPPN Sidikalang pada Kamis, 13 September 2018. Acara diikuti oleh seluruh perwakilan satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Sidikalang dari Kabupaten Dairi, Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi ini dibawakan langsung oleh tim narasumber dari Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPP) yang diketuai Kepala Seksi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Bapak Joni Alfandi.

current issue dari Kepala KPPN Sidikalang

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan dibuka langsung oleh Kepala KPPN Sidikalang, Ibu Kartika Chandra, yang juga menyampaikan current issue terkait pelaksanaan pelaporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan pretest bagi para peserta dan materi SAP yang disampaikan oleh Bapak Joni Alfandi dan tim. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan sesi game interaktif dari tim narasumber yang diikuti seluruh peserta.

penyampaian materi  dan sesi games oleh Bapak Joni Alfandi, Ibu Widyastuti dan Ibu Siti Syarifah

Selamat kepada peserta yang berhasil meraih predikat terbaik hasil pretest dan posttest serta pemenang games pada sosialisasi kali ini!

Bapak Joni ALfandi berfoto bersama pemenang games Bapak Manogu (BPS Dairi ) dan Bapak Jeffri (Kemenag Karo) serta Ibu Kartika Chandra dengan satker terbaik Ibu Anggun (BNN Karo), Bapak Manogu (BPS Dairi) dan Bapak Guntar (PN Sidikalang)

Acara diakhiri pada pukul 15.00 WIB dengan sesi foto bersama. Semoga seluruh satker KPPN Sidikalang berhasil menyusun Laporan Keuangan yang WTP!

Sesi foto bersama

 

 

Kepala KPPN Sidikalang berfoto bersama dengan Pemimpin Bank BRI SIdikalang Bapak Anton Trisna serta seluruh KPA Satker KPPN Sidikalang

Sidikalang - Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Corporate dan Cash Management System oleh Bank BRI cabang Sidikalang dilaksanakan juga pada Stakeholder's Day  KPPN Sidikalang Rabu, 8 Agustus 2018. Acara ini difasilitasi oleh Bank BRI cabang Sidikalang dengan materi yang dipaparkan oleh Bapak Surya Hutagalung dan penjelasan tambahan dari Bapak Bakti Rafles, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sidikalang.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong para satuan kerja lingkup bayar KPPN Sidikalang untuk mulai menggunakan Kartu Kredit Corporate dan Cash Management System sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perkantoran. Penggunaan Kartu Kredit Corporate mempermudah para satuan kerja dalam menyelesaikan tagihan yang harus dibayar secara mendadak seperti perjalan dinas bersifat urgent  dan kegiatan mendesak lainnya. Selain itu tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan

Arahan dari Kepala Seksi PDMS KPPN Sidikalang, Bapak Bakti Rafles

"Dengan adanya Kartu Kredit Corporate milik satker maka pelaksanaan tugas lebih efektif karena tidak perlu selalu meminta uang persediaan kepada bendahara dan juga tidak perlu banyak membawa uang tunai karena semua keperluan terkait tugas seperti pembayaran tiket pesawat dan hotel dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah" ujar Bapak Bakti Rafles.

Pemakaian Kartu Kredit dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Berbeda dengan kartu kredit individu, Kartu KreditCorporate memiliki administrator. Administrator kartu kredit adalah pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan administrasi penggunaan Kartu Kredit Corporate termasuk memantau penggunaan oleh pemegang kartu kredit.

Selanjutnya Bank BRI mengembangkan sebuah layanan yang diberi nama Cash Management System (CMS). Layanan perbankan online ini memungkinkan satuan kerja melakukan transaksi harian dan mengatur keuangan dengan mudah, cepat dan akurat. Satker dapat dengan mudah melakukan pengecekan transaksi perusahaan dan mengontrol arus kas masuk dan keluar melalui fitur seperti pengecekan transaksi-transaksi yang dilakukan hari ini dan mengetahui riwayat rekening yang lengkap dll. Satker juga dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya secara mandiri melalui berbagai fitur yang terdapat dalam kategori Funds Transfers.