BERITA

Seminar Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Mengembangkan Sektor-sektor Strategis Sulbar

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Seminar dengan tema “Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Mengembangkan Sektor-sektor Strategis Provinsi Sulawesi Barat”, dihadiri 150 peserta terdiri atasanggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), pimpinan perbankan, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Barat, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan.

Sulawesi Barat merupakan daerah yang sedang pesat tumbuh berkembang. Forum saling bertukar informasi dan membahas mengenai perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Sulawesi Barat membuat seminar menjadi menarik. “Seminar ini merupakan bentuk kontribusi positif, baik bagi Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai perkembangan perekonomian terkini maupun bagi Pemerintah Daerah dalam mempertajam berbagai kebijakan dan mendorong kegiatan perkembangan infrastruktur” kata Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, AgussalimTamadjoe.

seminar kali ini merupakan panel diskusi dengan menghadirkan empat narasumber yaitu S. Haryo Suwakhyo dari Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Desky Wijaya Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,Kementerian Keuangan, Catur Ariyanto Widodo Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat dan Ir. H. AgussalimTamadjoe, M.Eng.Sc Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.

Kajian Fiskal Regional Tahun 2014 yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dengan cara meningkatkan pendapatan, memperbesar jumlah hutang untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dan memperbaiki kualitas belanja. Perbaikan kualitas belanja (spending review) menjadi fokus pembahasan karena selama ini kebijakan fiskal seolah kurang efektif dan efisien karena belum optimalnya perencanaan kerja K/L dan seluruh indikator belum sepenuhnya dapat mempresentasikan output yang sesungguhnya. “comprehensive spending dan selective spending review perlu dilakukan untuk mencapai perbaikan kualitas belanja” kata Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo.

Oleh : Hari Purwanto, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat