PROFIL

Visi dan Misi

KPPN Sidikalang telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang professional, Modern, Transparan dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Sidikalang menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

  1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
  2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
  3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPPN Sidikalang secara bersama-sama melaksanakan budaya kerja yang dituangkan dalam slogan budaya kerja KPPN Sidikalang. Sebagai pendorong semangat kepada seluruh pegawai dalam pelayanan agar senantiasa dapat memberikan layanan prima demi kepuasan stakeholders maka KPPN Sidikalang menetapkan Motto “Melakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik” dan janji layanan Pasti, Akurat, Transparan, Edukatif, Nyaman, Luwes, Asri, Hijau (PATEN LAH) . Semangat tersebut diatas tentunya sejalan dengan pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Sidikalang.

Tujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan best practices, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Tujuan tersebut meliputi :

  1. Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal;
  2. Terwujudnya kepuasan dan kepatuhan pelanggan yang tinggi;
  3. Terwujudnya kepatuhan pengguna layanan yang tinggi;
  4. Terwujudnya pelayanan prima;
  5. Terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal;
  6. Terwujudnya akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu;
  7. Terwujudnya pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan;
  8. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, handal dan berintegritas;
  9. Terwujudnya organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi;
  10. Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana barang milik negara yang optimal;
  11. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang optimal.