Layanan KPPN

 PMK 252/PMK.05/2014

  1. Persetujuan yang dapat diberikan Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah adalah pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna anggaran dengan Prinsip : 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1 (satu) rekening. Sedangkan untuk rekening bendahara penerimaan, pemberian izin pembukaaan rekening menggunakan prinsip yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran dengan memperhatikan TUPOKSI Satuan kerja yang bersangkutan.
  2. Jenis Rekening
    1. rekening penerimaan
    2. rekening pengeluaran
    3. rekening lainnya

PEMBUKAAN REKENING

Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLU mengajukan tujuan pembukaan rekening Pengeluaran Baru dilampiri:

    1. Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening (Lampiran I);
    2. Foto copy dokumen pelaksanan anggaran (DIPA);
    3. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening (Lampiran II);
    4. Surat Kuasa KPA/pemimpin BLU Kepada Kuasa BUN (Lampiran III);

Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLU mengajukan penggantian pembukaan rekening Pengeluaran dilampiri:

    1. Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening (Lampiran I);
    2. Foto copy dokumen pelaksanan anggaran (DIPA);
    3. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening (Lampiran II);
    4. Surat Kuasa KPA/pemimpin BLU Kepada Kuasa BUN (Lampiran III);
    5. Laporan Penutupan Rekening (Lampiran XIV);
    6. Copy Rekening Lama yang menunjukan saldo null (Rp. 0,-).

Pembukaan Rekening

  1. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN berlakuk 15 hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat persetujuan tersebut;
  2. KPA/Pemimpin BLU harus melampirkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN;
  3. Menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening (Lampiran VIII) 20 hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat persetujuan pembukaan rekening.

 

KPPN sebagai Kuasa BUN berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening dalam hal:

  • Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja;
  • Kepala Kantor / Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara tersebut.
  • Kepala Kantor / Satuan Kerja membuka rekening tanpa persetujuan Kuasa BUN.
  • Kepala kantor/ Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan rekening yang dilakukan kepada Kuasa BUN p
  • Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja dan saldonya dipindahkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia.
  • KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara

PMK 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja (klik disini)