BERITA

Berikan Penghargaan atas Capaian WTP, Presiden Ingin Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terus Ditingkatkan

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukanlah urusan teknis akuntansi semata, tetapi menyangkut tata nilai para penyelenggara negara. "Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ."

Hal ini disampaikan Presiden di hadapan para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan pejabat tinggi negara yang hadir pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Presiden, Jakarta (20/09).

Sebelumnya, dalam laporannya kepada Presiden, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 bernilai sejarah karena di tengah perubahan sistem akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi akrual, LKPP pertama berbasis akrual ini mampu mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Tidak hanya itu, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden bahwa jumlah entitas laporan keuangan yang mendapat opini WTP di tahun 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas, dari 275 di tahun 2014, terdiri dari 56 kementerian/lembaga, 29 PemProv, 222 PemKab dan 60 PemKot.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa capaian opini BPK bukanlah tujuan akhir. Menjadikan LKP sebagai sumber informasi menyeluruh dan kredibel untuk meningkatkan dampak pembangunan adalah lebih penting.

“Laporan keuangan harus menjadi basis pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani. "Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," tambahnya lagi.

Sejalan dengan Menkeu, Presiden menegaskan bahwa penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Secara tegas, Presiden menginginkan agar pelaksanaan anggaran fokus pada tujuan yang produktif.
"APBN APBD yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar ini harus difokuskan pada belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Untuk itu, saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil" kata Jokowi.

Walaupun mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik memang merupakan suatu keharusan, Presiden mengingatkan agar birokrasi tidak menghabiskan energi dan hanya berfokus pada prosedur pelaporan seperti mengurus SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga mengabaikan tugas utama sesuai fungsinya masing-masing. Menurut Presiden yang merupakan salah satu Kepala Daerah pertama yang menerima opini WTP untuk laporan keuangan, laporan keuangan harus simpel, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diperiksa, tidak bertele-tele, dan tidak menghabiskan energi dalam menyusunnya.

"Harus berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Prosedur mengikuti. Ini harus bisa. Diwujudkan secara konkret melalui laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," tegas Presiden.

Presiden selanjutnya menyerahkan penghargaan simbolis kepada lima pimpinan instansi/pemda mewakili 37 penerima penghargaan kementerian/lembaga/pemda yang selama lima tahun berturut-turut meraih opini WTP untuk laporan keuangannya. Kelima perwakilan penerima penghargaan tersebut adalah Ketua DPR-RI, Ade Komaruddin; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartatrto; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Bupati Boyolali, Seno Samodro; dan Walikota Surakarta, FX.Hadi Rudyatmo.

Terkait arahan Presiden, atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaporannya, Menkeu di akhir sambutannya menyatakan akan terus melakukan upaya perbaikan kualitas LKP.

"Saya sudah bicara dengan seluruh pimpinan BPK tentang langkah-langkah untuk perbaiki LKPP, karena status LKPP sangat berpengaruh kepada persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara di Republik Indonesia. Implikasinya luar biasa besar, " ungkap Sri Mulyani.

 

Setelah dibuka oleh Presiden di Istana, acara #Rakernas Akuntansi2016 berlanjut dengan rangkaian talkshow/lokakarya di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta. Tampil sebagai narasumber antara lain Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono, pimpinan KemenPU-Pera dan Kemenkes terkait tema pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, serta beberapa kepala daerah terpilih untuk berbagi pengalaman dan masukan dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan